Dalam kategori ini adalah artikel-artikel seputar perpajakan Indonesia yang semoga bermanfaat buat Anda semua para Pembaca. Salam kenal :-)
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menitipkan pesan kepada para peserta dari luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi finalis Tax Factor 2018 ini.
“Tolong bahasakan sadar pajak ini keluar karena terus terang tak ada yang ikhlas membayar pajak, tetapi ini untuk anak cucu kita,” kata Suryo Utomo saat membuka Babak Final Tax Factor 2018 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat DJP, Jakarta (Kamis, 12/7).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki fungsi yang sama sekali tidak mudah bahkan hampir muskil dilaksanakan oleh sebuah institusi dan manusia-manusianya.
“Karena DJP memiliki tiga fungsi yang diharapkan oleh negara, pemerintah, Menteri Keuangan, yang tiga-tiganya itu bertolak belakang,” kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Perpajakan dalam rangka memperingati Hari Pajak di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, hari ini (Rabu, 11/7).
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menggelar bedah buku Taxing Women di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta (Senin, 9/7). Kegiatan Edu Tax bagi masyarakat umum ini merupakan awal dari serangkaian acara yang direncanakan selama sepekan dalam rangka memperingati Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli.
“Acara bedah buku ini sangat penting karena berbeda daripada sebelumnya yang hanya mengundang peserta internal. Kali ini kita saksikan sendiri bahwa 90% tamu yang datang berasal dari luar Ditjen Pajak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Arfan dalam sambutannya.
Baca Lebih Lanjut.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Tentu penetapan tersebut bukan tanpa maksud. Satu hari itu dibutuhkan untuk menguatkan jati diri serta memotivasi pengabdian abdi masyarakat di lingkungan organisasi besar seperti Ditjen Pajak ini.
Oleh karena itu, perlu kembali menguak sejarah masa lalu karena dari sanalah kita bisa mengambil iktibar dan mendapatkan momentum penting bahwa perjalanan organisasi ini tidak bisa dijauhkan dari masa awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan penghargaan kepada para penulis Ditjen Pajak dan jurnalis dalam acara Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Jumat (29/06).
“Para penulis ini adalah mereka yang telah berkontribusi aktif menggemakan Reformasi Perpajakan dengan mengirimkan artikel ke berbagai media cetak,” kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Ditjen Pajak Endang Unandar mewakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak saat memberikan penghargaan kepada para penulis.
Kemarin, ada surat elektronik dari Pak Moko yang menanyakan tentang pajak. Berikut pertanyaannya:
Selamat pagi,
Pak Riza saya mau bertanya. Apakah untuk pajak restoran yang ditagihkan ke kita, itu beanya dibayarkan ke negara apa masuk ke retribusi daerah? Dan saya mau bertanya untuk pajak service yang besarnya 5% itu kenapa juga ditagihkan ke pelanggan? Jadi kalau dijumlahkan, besarnya pajak yang harus dibayar ke pelanggan 15% (PPN 10% + Service 5%). Apakah itu ada aturannya di dalam undang-undang dan kalau kita sebagai pelanggan berhak menolak besaran pajaknya itu?
Trims
Moko
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengadakan Training of Trainer (ToT) Inklusi Kesadaran Pajak pada Perguruan Tinggi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta mulai Senin sampai Rabu (26-27 Februari 2018).
“Kami berpendapat Training of Trainer ini adalah sekadar judul. Sebenarnya amanah yang disandang sekarang adalah sebagai fasilitator,” kata Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Perpajakan Ditjen Pajak Aan Almaidah Anwar saat melaporkan kegiatan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 melalui e-Filing di Istana Merdeka, Jakarta (Senin, 26/02).
“Hari ini saya melaporkan SPT Tahunan Pajak melalui e-filing dan saya sudah mendapatkan bukti penerimaan elektronik,” kata Jokowi dalam video yang diunggahnya melalui akun media sosialnya di Facebook, Twitter, dan Instagram.
Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor (bagi warga negara asing)?
Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.
Saya tersentak. Mimpi itu membangunkan saya. Padahal pesawat terbang ini belum juga lepas landas dari Bandara Adi Sumarmo. Dalam mimpi itu saya seperti berada dalam sebuah penjara gelap.
Topeng besi dengan lubang hanya untuk kedua belah mata menutupi seluruh wajah. Tak ada lubang untuk mulut. Saya merasa seperti dibekap dan berada di ruang sempit. Perasaan takut tempat sempit itu tiba-tiba datang lagi.
Riza Almanfaluthi 