Logo Pajak Kini Lebih Bersahabat


Manusia dan kumpulannya secara fitrah menyukai perlambang. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kumpulan manusia kini memiliki logo baru yang sederhana dan melambangkan bahwa organisasi ini memang dinamis dan tidak anti perubahan.

Akhir tahun lalu Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo itu berupa logogram dalam kombinasi bentuk persegi dan bentuk lebih bulat dengan dua warna  dan di bawahnya terdapat logotip berupa tulisan “djp”.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Ditjen Pajak Siapkan Otomatisasi Layanan untuk Mudahkan Wajib Pajak


Direktorat Jenderal Pajak merencanakan otomatisasi layanan perpajakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan kunjungan wajib pajak ke kantor pajak. Dengan itu wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Hal itu menjadi satu dari berbagai bahasan dalam Konsinyasi Tim Reformasi Perpajakan 2018 yang diselenggarakan Tim Reformasi Perpajakan di Bogor, Jawa Barat (Senin, 3/12). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo membuka acara tersebut.

Baca Lebih Lanjut.

Kumpulkan Taxmin, Ditjen Pajak: Taxmin Tidak Bawa Nama Pribadi


Direktorat Jenderal Pajak  (Ditjen Pajak)  mengumpulkan  272 admin media sosial (Taxmin) unit vertikal dalam acara Temu Nasional Admin Media Sosial Ditjen Pajak Tahun 2018 di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (Selasa, 14/8).

“Taxmin itu tidak bawa nama pribadi, melainkan nama institusi,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat membuka acara dan memberikan pengarahan di hadapan para peserta yang sebagian besar dari generasi milenial.

Baca Lebih Lanjut.

Piloting Taxpayer Accounting, Ditjen Pajak Tunjuk 12 Kantor Pajak


PERATURAN***Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga menganut sistem berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya.

Pelaporan berbasis akrual ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Oleh karenanya, diperlukan pencatatan double entry untuk setiap transaksi keuangan.

Baca Lebih Lanjut.

Belasan Penulis dan Jurnalis Terima Penghargaan Ditjen Pajak, Siapa Saja Mereka?


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan penghargaan kepada para penulis Ditjen Pajak dan jurnalis dalam acara Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Jumat (29/06).

“Para penulis ini adalah mereka yang telah berkontribusi aktif menggemakan Reformasi Perpajakan dengan mengirimkan artikel ke berbagai media cetak,” kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Ditjen Pajak Endang Unandar mewakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak saat memberikan penghargaan kepada para penulis.

Baca Lebih Lanjut.

Demi Core Tax System, Sri Mulyani Pangkas Birokrasi Panjang


Menteri Keuangan Sri Mulyani menelepon langsung salah seorang menteri pada rapat pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang membahas pembangunan sistem teknologi informasi perpajakan (Core Tax System) di Jakarta. Aktivitas rapat tersebut diunggah Sri Mulyani pada akun media sosialnya, yakni Facebook dan Instagram (Rabu, 14/2).

Menurut Sri Mulyani, upaya itu dilakukan untuk meminta bantuan agar pelaksanaan program pembangunan Core Tax System dapat berjalan lancar. Tak jarang, para menteri berkomunikasi secara langsung agar dapat saling mendukung dan menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Baca Lebih Lanjut.

Tujuh Hal Monumental di 2017, Dagang-El Salah Satunya


 

Banyak program, kegiatan, dan isu pajak yang mengemuka di 2017. Tujuh di antaranya monumental sebagai landasan kokoh bagi pengamanan penerimaan pajak ke depan.

Pertama, Amnesti Pajak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau persentase berdasarkan perhitungan tertentu.

Baca Lebih Lengkap.