e-Magazine DJP Raih Penghargaan PRIA 2017


WhatsApp Image 2017-03-24 at 18.23.53

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraih penghargaan Silver Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017 Kategori Majalah Digital Internal Subkategori Lembaga dari Majalah PR Indonesia pada acara yang digelar di Kuta, Bali, Jumat siang (24/3/2017). Penghargaan ini diraih atas penerbitan majalah internal DJP, e-Magazine DJP edisi Desember 2016.

“Kami bersyukur dan bangga dengan pencapaian ini. Penghargaan ini untuk DJP tercinta. Terima kasih untuk seluruh tim redaksi dan kontributor di mana pun berada. Keep up the good work,” kata Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP menanggapi peraihan itu.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Sebelum Sandera Tiba di Nusakambangan, MoU ini Ditandatangani



Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II Rida Handanu bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Batu Nusakambangan Abdul Aris menandatangi Surat Kesepakatan Bersama di Aula Lapas Klas 1 Batu, Nusakambangan, Cilacap, Selasa (21/3/2017).

Kerja sama ini dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Paksa dengan Surat Paksa.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Ikut Aktif dalam Pemberantasan TPPU dan Terorisme



Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Indonesia Mutual Evaluation 2017 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Rapat dihadiri oleh kehumasan dari 15 instansi antara lain Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Agama.

“Rapat ini merupakan rapat “kick off” yang meminta komitmen dari peserta rapat yang hadir untuk mendukung PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mengedukasi masyarakat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK dalam sambutannya. Menurutnya, edukasi ini penting dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Kampanye ini perlu didukung, oleh karena itu butuh sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kinerja humas kita dalam menghadapi Mutual Evaluation Review nanti dan dengan saluran apa kampanye itu dilakukan,” lanjutnya.

Baca Lebih Lanjut.

Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening



Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi meminta kepada masyarakat untuk tidak takut dan tidak menghebohkan isu di luar yang mengatakan bahwa orang pajak bisa buka rekening. “Sudah lama sebenarnya bisa buka rekening. Cuma sekarang itu ada aplikasi yang bisa langsung ke Bu Menteri,” kata Ken dalam Konferensi Press di Gedung Marie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin (14/2).

Aplikasi yang bernama Akasia ini menurut Ken akan tersambung dengan aplikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembukaan rekening akan memangkas waktu yang awalnya 6 bulan menjadi satu minggu saja. “Mekanismenya harus izin. Sekarang juga harus izin tapi pakai aplikasi sehingga lebih cepat,” lanjut Ken.

Continue reading Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening

​Buka Kerahasiaan Bank, 26 Kantor Pajak Terapkan Akasia


Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menetapkan 26 kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kantor yang pertama menerapkan aplikasi usulan pembukaan rahasia bank dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ/2017, di Jakarta (1/2/2017).

Penetapan kantor-kantor pajak tersebut merupakan tindak lanjut dari diktum kesembilan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KMK-12/KMK.03/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penetapan Aplikasi , Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Baca Lebih Lanjut.

Sri Mulyani: Beasiswa LPDP Uangnya dari Pajak


“Beasiswa ini dari hasil pajak Indonesia, yang kita collect rupiah demi  rupiah dengan susah payah. Bukan uang yang datang dari langit, tapi dengan senang hati kita berikan ke anak-anak Indonesia yang punya cita-cita dan ambisi membangun Indonesia ke depan,“ kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam sambutan di acara LPDP EduFair 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan , Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurut Sri Mulyani ada total dana kelolaan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) sampai sekarang berjumlah Rp 22,5 triliun. LPDP sudah mengirimkan 16.925 penerima beasiswa ke berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 10.523 mahasiswa S2 dan sekitar 3.864 program doktor S3.
Baca Lebih Lanjut.

Bulan Penegakan Hukum di Awal Periode Terakhir Amnesti Pajak


Memasuki awal periode ketiga sekaligus periode terakhir program Amnesti Pajak, Januari 2017 bisa ditandai sebagai bulan Penegakan Hukum. Beberapa peristiwa melatarbelakanginya. Yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Banda Aceh menjatuhkan hukuman kepada Muslem Syamaun, mantan bendahara umum daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Biereun, dengan vonis 15 tahun penjara. Muslem dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 2007-2010 senilai Rp27,6 miliar.

Kedua, Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pindana perpajakan beserta harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus baru dengan sangkaan TPPU atas Amie Hamid ini diancam dengan pidana paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp10 miliar.

Baca Lebih Lanjut.