Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening



Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi meminta kepada masyarakat untuk tidak takut dan tidak menghebohkan isu di luar yang mengatakan bahwa orang pajak bisa buka rekening. “Sudah lama sebenarnya bisa buka rekening. Cuma sekarang itu ada aplikasi yang bisa langsung ke Bu Menteri,” kata Ken dalam Konferensi Press di Gedung Marie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin (14/2).

Aplikasi yang bernama Akasia ini menurut Ken akan tersambung dengan aplikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembukaan rekening akan memangkas waktu yang awalnya 6 bulan menjadi satu minggu saja. “Mekanismenya harus izin. Sekarang juga harus izin tapi pakai aplikasi sehingga lebih cepat,” lanjut Ken.

Continue reading Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening

Advertisements

​Buka Kerahasiaan Bank, 26 Kantor Pajak Terapkan Akasia


Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menetapkan 26 kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kantor yang pertama menerapkan aplikasi usulan pembukaan rahasia bank dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ/2017, di Jakarta (1/2/2017).

Penetapan kantor-kantor pajak tersebut merupakan tindak lanjut dari diktum kesembilan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KMK-12/KMK.03/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penetapan Aplikasi , Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Baca Lebih Lanjut.

Sri Mulyani: Beasiswa LPDP Uangnya dari Pajak


“Beasiswa ini dari hasil pajak Indonesia, yang kita collect rupiah demi  rupiah dengan susah payah. Bukan uang yang datang dari langit, tapi dengan senang hati kita berikan ke anak-anak Indonesia yang punya cita-cita dan ambisi membangun Indonesia ke depan,“ kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam sambutan di acara LPDP EduFair 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan , Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurut Sri Mulyani ada total dana kelolaan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) sampai sekarang berjumlah Rp 22,5 triliun. LPDP sudah mengirimkan 16.925 penerima beasiswa ke berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 10.523 mahasiswa S2 dan sekitar 3.864 program doktor S3.
Baca Lebih Lanjut.

Bulan Penegakan Hukum di Awal Periode Terakhir Amnesti Pajak


Memasuki awal periode ketiga sekaligus periode terakhir program Amnesti Pajak, Januari 2017 bisa ditandai sebagai bulan Penegakan Hukum. Beberapa peristiwa melatarbelakanginya. Yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Banda Aceh menjatuhkan hukuman kepada Muslem Syamaun, mantan bendahara umum daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Biereun, dengan vonis 15 tahun penjara. Muslem dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 2007-2010 senilai Rp27,6 miliar.

Kedua, Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pindana perpajakan beserta harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus baru dengan sangkaan TPPU atas Amie Hamid ini diancam dengan pidana paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp10 miliar.

Baca Lebih Lanjut.

​Ini Dia 10 Besar Kantor Pelayanan Percontohan DJP Tahun 2017


Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Percontohan terbaik tahun 2016 di Jakarta, kemarin, Senin (24/1).

Perlombaan ini diikuti oleh KPP seluruh Indonesia yang penjuriannya dilakukan oleh masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) pada akhir tahun lalu. Kemudian Kanwil DJP mengirimkan KPP terbaiknya untuk dilombakan di tingkat nasional.

Baca Lebih Lanjut.

KPP Pratama Tapaktuan Ajak Pendamping Desa Peduli Pajak


Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali mengadakan acara Sosialisasi Aspek-aspek Perpajakan Dana Desa dan Monitoring Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Tapaktuan, Senin (5/12).

Kepala KPP Pratama Tapaktuan, Ajun Bakri menyampaikan dari 260 desa di seluruh Aceh Selatan masih banyak desa yang belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Turut hadir pada acara ini antara lain Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Selatan yang diwakili oleh Sekretaris BPM Aceh Selatan, Shaumi Radli.
Baca Lebih Lanjut.

DJP Blokir Rekening Dua Penunggak Pajak Aceh Barat Daya


Konferensi Pers

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan bekerjasama dengan pihak bank di Aceh Barat Daya memblokir rekening dua penunggak pajak, Kamis lalu (7/4). Rekening yang diblokir dimiliki penunggak pajak berstatus perusahaan/badan dan orang pribadi serta telah menunggak pajak senilai hampir Rp 1,7 milyar.

Perusahaan yang menunggak pajak adalah perusahaan konstruksi rekanan pemerintah daerah sedangkan penunggak pajak orang pribadi merupakan distributor barang kebutuhan rumah tangga. Dua-duanya Wajib Pajak yang berdomisili di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Baca Lebih Lanjut.