Kemenristek Dikti: Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air


Pendidikan tinggi punya misi untuk menghasilkan lulusan yang tak sekadar berilmu namun juga berkarakter. Cinta tanah air adalah salah satu karakter itu dan membayar pajak bukti dari cinta tanah air.

“Hal yang terakhir itu kuncinya ada di soft skill,”  tutur Edi Mulyono, Kepala Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Profesi, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) saat menjadi pembicara mewakili Direktur Pembelajaran dalam acara Training of Trainer Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan di Hotel Grand Mulya Bogor, Rabu (12 Juli 2017).

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Akar Masalah Rasio Pajak Rendah, Ini Kata Ditjen Pajak


Indikator rasio pajak yang masih rendah membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Muncullah kemudian Reformasi Perpajakan untuk mencari akar permasalahannya.

“Ternyata akar masalahnya ada di masyarakat kita yang belum memiliki budaya atau kesadaran membayar pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat membuka acara Training of Trainers Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan di Grand Mulya Hotel, Bogor, Rabu (12 Juli 2017).

Baca Lebih Lanjut.

Standardisasi Pelayanan Pajak Se-Indonesia, Ditjen Pajak Konsolidasi di Bali


Beleid tentang standar pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sudah diluncurkan di akhir 2016 lalu. Aturan itu berusaha menyeragamkan dalam pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari Aceh sampai Papua. Pemahaman yang komprehensif tentang standar pelayanan dan pengimplementasiannya penting untuk diketahui oleh seluruh Kepala Seksi Pelayanan sebagai manajer yang mengawal pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di TPT.

“Terutama informasi dan pengetahuan terkini berkaitan dengan standardisasi pelayanan,” kata Ketua Panitia sekaligus Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Anita Widiati dalam Acara Bimbingan Teknis Standardisasi Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu I Tahun 2017, di Kuta, Badung, Bali, (Senin, 15/5).

Baca Lebih Lanjut.

Bertekad Sempurnakan Pelayanan, Ditjen Pajak Siapkan Tantangan Baru


Di 2016, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mendapatkan penghargaan Service Quality Award sebagai The Most Prestigious Service Quality Gold Award 2016 untuk kategori perusahaan penyedia layanan umum (Public Service Industries) yang mengungguli PT Kereta Api Indonesia, Kantor Pelayanan PLN, dan Kantor Samsat.

“Saya memberi tantangan di 2017 ini adalah bisa tidak Ditjen Pajak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya menyamai bahkan mengungguli pelayanan yang diberikan perbankan atau perusahaan motor itu?” tantang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat membuka Acara Bimbingan Teknis Standardisasi Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu I Tahun 2017, di Kuta, Badung, Bali, (Senin, 15/5).

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak: Rasio Kepatuhan Rendah, Sense of Crisis Harus Dibangun


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menginginkan seluruh pegawainya memiliki “sense of crisis” terhadap kondisi organisasi terkait masih rendahnya rasio kepatuhan yang tidak mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Kesadaran itu harus dibangun sekarang melalui Reformasi Perpajakan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama dalam acara Konsinyering Tim Teknis Komunikasi dan Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Tangerang (Senin, 8/5).

Baca Lebih Lanjut.

Awan Nurmawan Nuh: Masih Ada Persoalan Mendasar di Ditjen Pajak


Di tengah aktivitas ekonomi global yang semakin pesat, kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) semakin hari semakin menurun. Hal ini ditandai dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Dari 16 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), hanya 11 juta yang melaporkan SPT.

“Ini persoalan mendasar di Ditjen Pajak. Di sinilah perlunya Reformasi Perpajakan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh dalam acara Konsinyering Tim Teknis Komunikasi dan Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Tangerang (Senin, 8/5).

Baca Lebih Lanjut.

Soal Kunci Sukses Reformasi Perpajakan, Ini Kata Ditjen Pajak


Reformasi Perpajakan berbicara tentang perubahan di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai tulang punggung republik ini dalam mengumpulkan penerimaan negara. “Semua yang hadir dalam acara ini menjadi agen komunikasi yang berbicara perubahan itu kepada pihak internal dan eksternal Ditjen Pajak,” kata Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Ditjen Pajak Ani Natalia dalam acara Konsinyering Tim Teknis Komunikasi dan Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Tangerang (Senin, 5/8).

Konsinyering yang direncanakan berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Ditjen Pajak, tim kreatif, dan tim pengajar. Menurut Ani, mereka dikumpulkan untuk merumuskan materi dan strategi komunikasi kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Ditjen Pajak.

Baca Lebih Lanjut.