Kaleidoskop 2022: PPS Hingga Pajak Kripto


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:

Januari 2022

1 Januari

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara daring di situs web pajak.go.id. PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Baca Lebih Banyak

Advertisement

Ayo Cek Penginggrisan Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan


Jauh sebelum varian Covid-19 Omikron menyerang Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani sebuah keputusan, tepatnya Pada 28 November 2019.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bernomor 883/KMK.01/2019 ini mengatur soal nama unit organisasi dan nama jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Bahasa Inggris.

Baca Lebih Banyak

Olimpiade, Pajak, dan Semua Kabar Gembira Itu


Menjelang Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76, kabar baik dari berbagai peristiwa datang secara beruntun.

Kabar ini di tengah pandemi yang belum ketahuan juntrungannya kapan akan selesai dan adanya laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2021 yang menurunkan Indonesia ke tingkatan negara berpenghasilan menengah ke bawah. Sebelumnya, Indonesia masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas.

Baca Lebih Banyak

Dukungan Pajak untuk Medali Indonesia


Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021 karena pandemi Covid-19 ditutup secara resmi di Stadion Nasional Tokyo pada Ahad malam, 8 Agustus 2021.

Ajang olahraga empat tahunan yang diselenggarakan selama 16 hari itu menempatkan Amerika Serikat sebagai pemuncak dengan meraih 39 medali emas, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menempati urutan kedua dengan 38 medali emas, dan Jepang sebanyak 27 medali emas.

Baca Lebih Lanjut

Penjelasan Gamblang Soal Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer


Hari-hari ini warganet Indonesia dihebohkan dengan adanya peraturan pajak ini.

Pada 22 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Continue reading Penjelasan Gamblang Soal Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Kini Hasil, Bukan Hadir


Kampanye #dirumahaja pada saat pandemi COVID-19 bergema. Ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus yang telah menginveksi lebih dari 10 juta orang dan korban meninggal dunia lebih dari lima ratus ribu orang di seluruh dunia. Berbagai instansi pemerintah kemudian memberlakukan bekerja dari rumah atau lebih dikenal sebagai Work From Home (WFH). Termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sejak medio Maret 2020 sampai dengan akhir Mei 2020, hampir seluruh pegawai DJP bekerja dari rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan hal ini pada saat rapat bersama jajaran pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada 19 Maret 2020. “Semua Eselon I tolong di rumah saja, dijaga semua stafnya. Please, take care of them for me,” pesan Sri Mulyani.

Continue reading Kini Hasil, Bukan Hadir

Sri Mulyani Minta Tim Reformasi Perpajakan Benahi Strategi Komunikasi


Kickoff meeting tim reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan keinginannya kepada para advisor untuk memberikan strategi komunikasi yang tepat kepada Tim Reformasi Perpajakan.

“Karena ini juga salah satu yang dianggap kita belum cukup. Kita banyak melakukan effort, tapi rasanya orang masih belum ngeh terus kita punya Tim Reformasi Perpajakan, bahwa mereka terus bekerja, dan ada timeline-nya,” kata Sri Mulyani Indrawati pada Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 30/04).
Baca Lebih Lanjut

Menekuri Tax Expenditure


Menginjak hari kedua pada 2019, Sri Mulyani Indrawati seolah tak mau kehilangan waktu. Ia mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan kinerja kementeriannya dalam mengatur pundi-pundi negara.  Selain data-data pencapaian ekonomi, satu hal yang menyelip di sana adalah terkait belanja perpajakan.

“Kami juga menyampaikan ke dunia usaha bahwa saat mengumpulkan pajak, kami juga memberikan insentif yang cukup banyak. Tax spending kita sudah mencapai Rp150 triliun sendiri, itulah insentif yang kita berikan,” kata Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta (Rabu, 2/1).

Baca Lebih Lanjut.

Penyintas di Tepian Pasifik


Ahmad Suwardi masih bekerja sampai tengah malam di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna. Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, ia bersama timnya menyiapkan segalanya untuk acara besok. Akan banyak pejabat datang ke Tahuna untuk menguji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah.

Para pejabat itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Palapa Ring adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh desa di Indonesia dengan jaringan internet berkecepatan tinggi.

Baca Lebih Lanjut.

Jutaan Masyarakat Sudah Lapor Pajak, Itu Masih Sedikit


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Robert berolahraga bersama dalam acara Spectaxcular 2019 di Car Free Day, Bunderan HI dan Jalan Imam Bonjol.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai hari Sabtu, 2 Maret 2019 sudah mencapai lebih dari 3,2 juta wajib pajak. 

“Tumbuh 20,5% dari tahun lalu. Hampir 90%, semuanya menggunakan e-Filing. Kami sangat menyambut dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam laporan acara Spectaxcular 2019 di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta (Minggu, 3/3).

Baca Lebih Lanjut.