Reformasi Perpajakan di bidang regulasi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Titik tolaknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini sudah bisa mendapatkan hak akses terhadap data kependudukan dan pribadi serta aktivasi perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil yang bersedia menjalin kerja sama dengan Ditjen Pajak,” kata Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta (Jumat, 2/11).
Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor (bagi warga negara asing)?
Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.
Riza Almanfaluthi 