Charly Setia Band Sambangi Kantor Pajak. Ada Apa?


Vokalis Setia Band Mohammad Charly Van Houten mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis (12 Januari 2018).

Kedatangan mantan vokalis grup musik ST 12 bersama manajernya ini untuk memenuhi undangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Harry Pantja Sirait terkait kewajiban perpajakannya.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (1)


Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?

Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (2)


Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:

Kajian Ditjen Pajak

Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.

Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

Baca Lebih Lanjut.

Tujuh Hal Monumental di 2017, Dagang-El Salah Satunya


 

Banyak program, kegiatan, dan isu pajak yang mengemuka di 2017. Tujuh di antaranya monumental sebagai landasan kokoh bagi pengamanan penerimaan pajak ke depan.

Pertama, Amnesti Pajak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau persentase berdasarkan perhitungan tertentu.

Baca Lebih Lengkap.

Sentilan di Sentul: Konsinyering atau Konsinyasi?


Judul pertemuannya menyelentik urat kebahasaan saya.

Saya meluruh. Dengan seluruh. Seperti bunyi yang ada di ujung petir. Apa coba?

 

Di suatu masa, salah satu bagian Tim Reformasi Perpajakan mengadakan sebuah rapat di luar kantor, tepatnya di sebuah hotel di bilangan Tangerang pada pertengahan 2017. Rapat itu berjuluk panjang yang diawali dengan kata konsinyering pada sebuah latar belakang (backdrop) besar yang dipasang di panggung rapat.

Saya ingat, ini adalah rapat dengan jenama konsinyering yang pertama kali saya ikuti selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam percakapan, kata ini biasa disingkat juga dengan kata konser.

Baca Lebih Lanjut.

Perbandingan Upaya Pajak Indonesia dengan Negara ASEAN


Di samping rasio pajak yang sudah kerap digunakan sebagai indikator keberhasilan kinerja perpajakan suatu negara, ada juga upaya pajak yang mulai acap dipakai sebagai indikator alternatif. Apa itu upaya pajak? Lantas, di antara negara-negara ASEAN, berada di posisi manakah upaya pajak Indonesia? Apa yang perlu kita lakukan guna mendongkrak upaya pajak?

Pada Oktober 2016 lalu International Monetary Fund merilis World Economic Outlook Database. Dalam rilis itu Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki rasio pajak (tax ratio) rendah. Di Asia Tenggara, rasio pajak Indonesia masih di bawah Singapura dan Malaysia. Tahun lalu rasio pajak Indonesia hanya 10,3%. Jauh di bawah rasio pajak rata-rata negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – sebesar 30%.

Baca Lebih Lanjut.

Dirjen Pajak: Kritikan di Medsos, Tanda Cinta Masyarakat


Banyaknya kritikan terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di media sosial ditanggapi Direktur Jenderal Pajak dengan santai. “Kritikan itu tanda cinta masyarakat kepada kita,” kata Ken Dwijugiasteadi pada acara Penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Direktorat Jenderal Pajak 2017 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/9).

Menurut Ken, yang terjadi karena masyarakat belum tahu, sehingga salah paham. “Kita sudah mengklarifikasinya,” tambah Ken. Dalam kesempatan itu, Ken yang melihat banyaknya pegawai Ditjen Pajak berjiwa seni, merencanakan akan mengadakan kegiatan tahunan seperti DJP Jazz atau Festifal Rock di bulan Oktober.

Baca Lebih Lanjut.