Trump dan Pajak Digital


Presiden Amerika Serikat ini memang senang perang dan baunya. Perang fisik ataupun dagang. Tewasnya petinggi militer Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak atas serangan drone Amerika Serikat bisa jadi bukti. Juga suka berperang dengan Cina. Perang dagang.

Terakhir kemarin (Selasa, 21/1), pemerintahan Donald Trump melalui Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin siap-siap bikin balasan menyakitkan kepada Italia dan Inggris jika dua negara Eropa itu menerapkan pajak kepada perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple,  Facebook, Amazon, dan Netflix. Menurut Trump pengenaan pajak ini mendiskriminasi bisnis Lembah Silikon dan tidak konsisten dengan kebijakan pajak internasional.

Continue reading Trump dan Pajak Digital

Urus Ganti NPWP karena Pindah Alamat Susah? Mudah, Kok.


Pertanyaan ini masuk ke dalam aplikasi percakapan dan membutuhkan jawaban cepat.  Untuk publikasi di blog ini pihak-pihak yang bersangkutan saya samarkan. Begini pertanyaannya.

Ada Pak Bos tidak bisa mengurus perubahan alamatnya untuk perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal sekarang KTP dan Kartu Keluarganya sudah pindah dari Solo ke Bekasi.

Baca Lebih Lanjut

Mimpi DJP Buat Pembayaran Pajak Semudah Membeli Pulsa


 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP).  DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.

Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Baca Lebih Lanjut

Tiga Tantangan Serius untuk Ditjen Pajak


Kemeriahan Hari Pajak 2019 tidak memadamkan ikhtiar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyelesaikan beberapa tantangan di depan mata yang harus dihadapi dan disikapi dengan serius. Secara garis besar terdapat tantangan dari sisi administratif perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak perekonomian global.

Dari sisi administratif perpajakan, Ditjen Pajak harus meneruskan Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel.

Baca Lebih Lanjut

Sri Mulyani Soal Penerimaan Pajak: Belum Cerminkan Potensi e-Commerce


Di era ekonomi digital saat ini, untuk dapat memperoleh penghasilan dari suatu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini berarti bahwa konsep physical economic presencesudah sulit untuk diterapkan saat ini.

“Pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment menjadi hal utama untuk dikaji secara mendalam dan cermat. Salah satu konsep yang berkembang saat ini adalah mendefinisikan keberadaan BUT berdasarkan significant economic presence,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Senin, 15/7).

Baca Lebih Lanjut