Alat Ungkit Itu Hanya Sampai 31 Desember 2021


Ada dua kebijakan yang disusun pemerintah dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam waktu yang berdekatan.

Dua kebijakan perpajakan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 yang diteken pada 25 Februari 2021.

Baca Lebih Lanjut

Lupa EFIN? Begini Cara Mendapatkannya


Sebuah pesan masuk ke dalam aplikasi percakapan Slamet pagi itu.

“Saya mau lapor pajak, Bro, tetapi saya lupa EFIN. Bagaimana caranya dapat EFIN?”

“Santuy…Saya kirim segera,” kata Slamet yang berprofesi sebagai amtenar di Direktorat Jenderal Pajak.

Seperti biasa, setiap tahunnya, sahabat Slamet ini lupa soal EFIN buat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dan selalu bertanya kepada Slamet.

Karena akan terus berulang, Slamet sudah menyimpan EFIN dalam nomor kontak telepon genggamnya. Jadi kalau sang temannya bertanya lagi, Slamet tinggal kirim nomor EFIN temannya itu melalui Whatsapp.

Baca Lebih Lanjut

DJP Kirim Jutaan Email. Sudah Baca Emailnya?


Seminggu sebelum Januari 2021 berakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat elektronik (email) kepada 3.156.565 wajib pajak pemberi kerja.

Isinya mengimbau kepada mereka untuk segera menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada karyawannya.

Baca Lebih Lanjut

Usahlah Risau Kalau Kode Verifikasi dan Bukti Lapor Pajak Tidak Terkirim Via Gmail


Januari sampai Maret adalah musim lapor pajak tahunan orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mengampanyekan pelaporan pajak (Surat Pemberitahuan Tahunan) itu secara daring atau melalui elektronik dengan memakai e-Filing.

Baca Lebih Lanjut

Lagi, Soal Pajak Pulsa dan Kartu Perdana beserta Diagram Pemungutan PPN


Beberapa hari yang lalu di sebuah grup percakapan, teman saya bertanya terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pulsa dan Kartu Perdana.

Terima kasih, Pak Riza.

Mungkin bisa dibagikan sedikit “clue”, masyarakat khawatir dengan pengenaan PPN akan menambahkan nilai jual.

Baca Lebih Lanjut

Penjelasan Gamblang Soal Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer


Hari-hari ini warganet Indonesia dihebohkan dengan adanya peraturan pajak ini.

Pada 22 Januari 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Continue reading Penjelasan Gamblang Soal Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Mengapa 2021 Menjadi Tahun Penuh Harapan? Apakah Karena Ada Vaksin?


Siapa yang menyangka tahun 2020 menjadi tahun penuh keprihatinan di seluruh dunia.

Pada awal 2020, banyak rencana telah disusun dan siap untuk dijalankan dengan penuh optimisme. Namun, apa daya semua berubah dalam sekejap. Di sanalah kita semakin bermenung, manusia bolehlah berencana, Tuhan yang menentukan.

Baca Lebih Lanjut

Akan Ada Voice Biometrics dalam Layanan DJP


Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan banyak strategi dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Terutama strategi yang sejalan dengan desain besar strategi Kementerian Keuangan berupa pengembangan layanan pajak, kepabeanan, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak berbasis digital yang berfokus pada pengalaman pengguna (user experiences) dan ramah pengguna (user friendly).

Baca Lebih Lanjut

Nyamuk Namruz


Saya masih teringat suasana ketika aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pertama kali mulai diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada 2004 lampau.

Tahun itu semua kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dimodernisasi. Tidak hanya soal integritas dan budaya kerja, melainkan teknologi informasinya. Menyusul kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yang sudah mendahului sejak 2002.

Baca Lebih Lanjut