Bisakah Lapor Pajak Lewat Driver Ojek Online?


Kemajuan teknologi banyak memunculkan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi daring (online), misalnya Bike-Grab, Go-jek, dan Go-Send yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk kertas maupun dokumen elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan jasa pengiriman online tersebut.

Namun yang perlu diperhatikan adalah penyampaian melalui mitra (driver) ojek online harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Lupa EFIN? Tak Perlu Datang ke Kantor Pajak


Masih banyak masyarakat yang bertanya soal Electronic Filing Identification Number (EFIN) di kanal resmi media sosial Direktorat Jenderal Pajak. Sepertinya perlu digencarkan lagi edukasi kepada wajib pajak bahwa untuk mendapatkan EFIN tidak perlu susah-susah datang ke kantor pajak.

Oh ya, sekadar mengingatkan saja, sebelum kita mencari EFIN kemana-mana, saya sarankan cek email Anda dulu. Cari EFIN di sana. Barangkali saja ada. Kalau enggak ada, baru kita lakukan cara-cara berikut ini.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Raih Gold Winner InMA 2019


Pengurus SPS yang baru periode 2019-2023 menyerahkan penghargaan Golden Winner InMA 2019 kepada perwakilan Ditjen Pajak Kepala Seksi Hubungan Internal Muchamad Multhazam.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meraih penghargaan Gold Winner untuk kategori The Best of E-Magazine Government dalam ajang The 8th Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA) 2019 di Surabaya, semalam (Kamis, 7/2).

Serikat Perusahaan Pers (SPS) memberikan penghargaan tersebut kepada majalah internal Ditjen Pajak Intax Edisi November 2018 bertajuk “Duka Kita untuk 12 Pegawai DJP Penumpang Pesawat Lion Air JT 610”.

Baca Lebih Lanjut.

Logo Pajak Kini Lebih Bersahabat


Manusia dan kumpulannya secara fitrah menyukai perlambang. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kumpulan manusia kini memiliki logo baru yang sederhana dan melambangkan bahwa organisasi ini memang dinamis dan tidak anti perubahan.

Akhir tahun lalu Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo itu berupa logogram dalam kombinasi bentuk persegi dan bentuk lebih bulat dengan dua warna  dan di bawahnya terdapat logotip berupa tulisan “djp”.

Baca Lebih Lanjut.

Begini Caranya Ubah Data Nomor Pokok Wajib Pajak


Suatu ketika saya di japri oleh teman. Ia bertanya apakah alamat dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mesti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Kalau iya, bagaimana prosedur penggantiannya?

Saya jawab iya. Data di NPWP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Prosedurnya bagaimana dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Akan saya terangkan secara lengkap di sini.

Jadi prosedur ini juga berlaku untuk perubahan data buat Pengusaha Kena Pajak (PKP).

  Baca Lebih Lengkap.

Pengusaha Kena Pajak Harus Berhati-hati


Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus berhati-hati dalam menggunakan layanan pembuatan e-Faktur dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tanpa izin dari DJP.

Ini disebabkan banyaknya pengaduan dari wajib pajak kepada DJP yang mengalami kendala saat pembuatan e-Faktur tersebut melalui penyedia layanan aplikasi yang belum ditetapkan sebagai penyelenggara aplikasi e-Faktur.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Libatkan Kejagung Kawal Pengadaan Sistem Informasi Baru


Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak Iwan Djuniardi dan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo.

Sekitar 60% sampai 70% Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi korupsi. Tiga hal yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah adalah integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Percuma kita memiliki integritas, percuma kita memiliki profesionalitas kalau enggak berani. Sebaliknya juga, punya integritas, punya keberanian, kalau tidak punya kompetensi, konyol,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja dalam sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta, siang ini (Rabu, 12/12).

Baca Lebih Lanjut.