Logo Pajak Kini Lebih Bersahabat


Manusia dan kumpulannya secara fitrah menyukai perlambang. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kumpulan manusia kini memiliki logo baru yang sederhana dan melambangkan bahwa organisasi ini memang dinamis dan tidak anti perubahan.

Akhir tahun lalu Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo itu berupa logogram dalam kombinasi bentuk persegi dan bentuk lebih bulat dengan dua warna  dan di bawahnya terdapat logotip berupa tulisan “djp”.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Begini Caranya Ubah Data Nomor Pokok Wajib Pajak


Suatu ketika saya di japri oleh teman. Ia bertanya apakah alamat dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mesti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Kalau iya, bagaimana prosedur penggantiannya?

Saya jawab iya. Data di NPWP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Prosedurnya bagaimana dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Akan saya terangkan secara lengkap di sini.

Jadi prosedur ini juga berlaku untuk perubahan data buat Pengusaha Kena Pajak (PKP).

  Baca Lebih Lengkap.

Pengusaha Kena Pajak Harus Berhati-hati


Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus berhati-hati dalam menggunakan layanan pembuatan e-Faktur dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tanpa izin dari DJP.

Ini disebabkan banyaknya pengaduan dari wajib pajak kepada DJP yang mengalami kendala saat pembuatan e-Faktur tersebut melalui penyedia layanan aplikasi yang belum ditetapkan sebagai penyelenggara aplikasi e-Faktur.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Libatkan Kejagung Kawal Pengadaan Sistem Informasi Baru


Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak Iwan Djuniardi dan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo.

Sekitar 60% sampai 70% Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi korupsi. Tiga hal yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah adalah integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Percuma kita memiliki integritas, percuma kita memiliki profesionalitas kalau enggak berani. Sebaliknya juga, punya integritas, punya keberanian, kalau tidak punya kompetensi, konyol,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja dalam sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta, siang ini (Rabu, 12/12).

Baca Lebih Lanjut.

Wakil DJP Raih TOP 25 Digital Talent Scholarship 2018


Peserta pelatihan Digital Talent Scholarship 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi TOP 25 di tiga kategori yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) mengumumkan hal tersebut di Jakarta pagi tadi (Jumat, 7/12).

Mereka adalah Ery Herawan, Yus Hendra, dan Muhammad Mujib di bidang Cyber Security. Di bidang Cloud Computing adalah Yusuf Trihantoro. Sedangkan untuk bidang Big Data adalah Alisa Dewanti, Denny Setiarika Pirhadi, dan Bramanti Brillianto.

Secara keseluruhan peserta pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak menduduki 25 besar di tiga kategori tersebut.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Siapkan Otomatisasi Layanan untuk Mudahkan Wajib Pajak


Direktorat Jenderal Pajak merencanakan otomatisasi layanan perpajakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan kunjungan wajib pajak ke kantor pajak. Dengan itu wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Hal itu menjadi satu dari berbagai bahasan dalam Konsinyasi Tim Reformasi Perpajakan 2018 yang diselenggarakan Tim Reformasi Perpajakan di Bogor, Jawa Barat (Senin, 3/12). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo membuka acara tersebut.

Baca Lebih Lanjut.

Buka Pekan Inklusi 2018, DJP Bangun Investasi Masa Depan


Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memukul gong sebagai tanda pembukaan Pekan Inklusi 2018.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memukul gong sebagai tanda pembukaan Pekan Inklusi 2018 di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (Senin, 5/11).

“Ini salah satu bentuk kampanye Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak,” kata Robert.
Continue reading Buka Pekan Inklusi 2018, DJP Bangun Investasi Masa Depan