DJP Blokir Rekening Dua Penunggak Pajak Aceh Barat Daya


Konferensi Pers

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan bekerjasama dengan pihak bank di Aceh Barat Daya memblokir rekening dua penunggak pajak, Kamis lalu (7/4). Rekening yang diblokir dimiliki penunggak pajak berstatus perusahaan/badan dan orang pribadi serta telah menunggak pajak senilai hampir Rp 1,7 milyar.

Perusahaan yang menunggak pajak adalah perusahaan konstruksi rekanan pemerintah daerah sedangkan penunggak pajak orang pribadi merupakan distributor barang kebutuhan rumah tangga. Dua-duanya Wajib Pajak yang berdomisili di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Baca Lebih Lanjut.

Mohon Dibaca Dulu Undang-undangnya, Mas Bro


KRIMINOLOG Universitas Indonesia Chairul Huda mengomentari peristiwa pembunuhan terhadap dua petugas pajak yang menagih utang pajak sebesar Rp 14,7 milyar itu begini:

“Mana ada sih pegawai pajak yang nagih secara personal gitu. Kan by document dulu, kaya debt collector saja,” kata Chairul saat dihubungi Okezone, Jumat (15/4/2016).

Berdasarkan pengalamannya, ia pun juga terkadang pernah lupa membayar pajak. Namun, tidak ada petugas pajak yang mendatangi kediamannya guna menagih tunggakan.

“Saya juga pembayar pajak, kadangkala saya juga kelewatan bayar pajaknya, tapi enggak pernah tuh ada orang pajak datang ke saya, nagih. Saya sih menduga ada tindakan yang di luar dari SOP dalam penagihan itu,” ujarnya.

Baca Lebih Lanjut

Duka Bersama dari Garda Terdepan DJP


13012762_10209288722155575_7320788217930801356_n

 

Orang itu tidak percaya kepada saya yang membawa surat tugas dan berbaju lengkap jurusita. Ia “mengurung” saya dalam ruangan kantornya. Ditinggal sendirian. Lama banget. Teman saya tidak ikut masuk. Dia ada di tempat parkir. Saya ditanya macam-macam dan saya jawab seadanya dan menjelaskan maksud kedatangan saya memberitahukan Surat Paksa. Sampai pada akhirnya selesai urusan.

Sampai di kantor saya dipanggil kepala kantor. Barulah ketahuan kalau orang perusahaan itu menelepon kepala kantor saya dan menanyakan apakah benar saya adalah petugas dari kantor pajak. Waktu itu kepala kantor saya tidak ingat ada pegawainya bernama Riza. Untung ada Kepala Seksi Penagihan yang sedang berada di depannya. Dan langsung mengonfirmasikan kepada orang perusahaan bahwa benar saya adalah petugas pajak. Pantas saja orang perusahaan itu perlakuannya berubah kepada saya. Langsung jadi ramah. Awalnya dia menyangka saya komplotan penipu yang menyamar jadi petugas pajak.

Baca Lebih Lanjut.

Wow, Pajak Pesangon Besar Sekali. Mengapa Begini? Ini Jawabannya



Ada email masuk kepada saya dari Ibu Nur Laely. Ia sedang mempelajari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pesangon. Ada yang ingin ia tanyakan. Berikut email lengkapnya.

Email Ibu Nur Laely:

Terima kasih atas waktunya,

Saya mempelajari mengenai perhitungan pph 21 atas pesangon , Dan saya menemukan soal & jawaban berikut :

Agung Budi merupakan pegawai tetap pada PT. Maju Mundur sejak tahun 1980. Pada bulan April 2011, Agung Budi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Agung Budi menerima pembayaran uang pesangon sebesar Rp. 900 juta yang dibayarkan secara bertahap oleh PT Maju Mundur dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Baca Lebih Lanjut.

DIREKTUR JENDERAL INI TIDAK PINTAR


Rumornya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah menggadang-gadang Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selama ini Ken didaulat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Sigit Priadi Pramudito sejak Desember tahun lalu.

Jokowi tentu akan bertanya kepada Bambang, siapa Ken? Sebuah pertanyaan yang barangkali sudah ada jawabannya sejak ia menjabat sebagai Plt. Sebuah jabatan yang menurut Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) bakal diemban Ken hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Dan saat ini—Februari 2016—Ken masih sebagai Plt, belum definitif sebagai Dirjen Pajak.

Dengan tuntutan Presiden dan Menteri Keuangan yang semakin besar terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara di tahun 2016 sebesar 1360 trilyun rupiah maka kekosongan jabatan yang dibiarkan lama mengisyaratkan sesuatu yang paradoksal. Seperti butuh tak butuh.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan di era Orde Baru, di tahun 1966-1968. Catatan kecil berupa catatan kaki tentang penunjukan Salamun AT sebagai Dirjen. Catatan ini ada di sebuah bundel stensilan bahan kuliah istri saya di program Maksi Universitas Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.

Bukti Setor Pajak Anda Hilang? Jangan Panik



Namanya Gwenz, mengirim email kepada saya. Dia menanyakan sesuatu terkait perpajakan. Berikut pertanyaannya.

Saya ingin menanyakan. Saya lapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 bulan November 2015, tapi saya salah lapor, seharusnya itu laporan pajak atas PPh Final 1% bulan November 2015. Berarti saya harus membuat permohonan pemindahbukuan (PBK), namun syarat PBK kan harus melampirkan bukti bayarnya, nah ada satu kendala saya atau kesulitan saya , bukti bayarnya itu hilang Pak. Bagaimana menurut Bapak baiknya?

Perlu diketahui bahwa Gwenz sudah membayar dengan memakai e-Billing melalui situs https://sse.pajak.go.id/ .

Jawab:

Baca Lebih Lanjut.

Kartu NPWP Hilang? Ini Dia Cara Mengurusnya


Dulu yang namanya kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu hanya selembar kertas biasa. Sekarang sudah “wah”. Kayak kartu ATM. Ada garis magnet di belakang kartunya. Padahal itu artifisial belaka. Namun masih pantas jadi penghias dompet. Setara sama kartu debit atau kartu kredit yang ada di dompet Anda.

    Banyak sekali yang daftar ke kantor pajak buat mendapatkan kartu NPWP dan kebetulan saya sering melihat raut gembira di wajah Wajib Pajak saat menerima kartu NPWP yang keren itu. Padahal seharusnya mereka lebih paham lagi bahwa sejak mereka menerima kartu NPWP itu maka kewajiban perpajakan sudah menjadi tanggungan yang harus dipikul di pundak mereka. Seperti kewajiban penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak.

Lalu bagaimana kalau kartu NPWP Anda terselip atau hilang? Padahal kartu NPWP itu dibutuhkan buat berbagai macam urusan. Gampang. Anda tinggal minta cetak ulang saja ke kantor pajak. Gratis lagi.

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang cara cetak ulang kartu NPWP ini.

Baca Lebih Lanjut.