Menyusul Uganda, Indonesia Terapkan PPN Produk Digital Luar Negeri


Mulai 1 Juli 2020, atas setiap produk digital dari luar negeri yang dijual melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Jadi, ketika masyarakat Indonesia membeli buku elektronik dari Amazon misalnya, akan muncul PPN dalam tagihannya.

Beleid itu mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PJ.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Baca Lebih Lanjut

Pergi Umrah Singgah ke Hagia Sophia, Kena PPN?


Kalau kita pergi umrah kemudian seusai umrah kita pergi kongko-kongko ke Hagia Sophia, Istambul ataupun ziarah ke Masjidilaqsa dalam satu paket perjalanan, mana yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai?

Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan itu.

**
Baca Lebih Lanjut

Peringati Hari Pajak, Suryo Utomo Samakan Gejolak Ekonomi dengan Perfect Storm


Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyoroti gejolak ekonomi di Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli 2020.

“Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm,” kata Suryo Utomo dalam upacara memperingati Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 14/7).

Baca Lebih Lanjut

Cek Lampu Jalanan Lingkungan Anda


Coba cek jalan di lingkungan Anda. Kalau masih gelap, kita bisa meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memasang lampu jalanan. Loh kenapa? Karena setiap bulannya kita sudah membayar Pajak Penerangan Jalan.

Pemerintah tidak pernah memasang lampu jalanan, tetapi jalanan kita terang. Itu berarti listriknya bisa berasal dari dua sumber: pertama, nyolok dari rumah masing-masing warga atau nyolok dari tiang listrik PLN.

Baca Lebih Lanjut

Trump dan Pajak Digital


Presiden Amerika Serikat ini memang senang perang dan baunya. Perang fisik ataupun dagang. Tewasnya petinggi militer Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak atas serangan drone Amerika Serikat bisa jadi bukti. Juga suka berperang dengan Cina. Perang dagang.

Terakhir kemarin (Selasa, 21/1), pemerintahan Donald Trump melalui Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin siap-siap bikin balasan menyakitkan kepada Italia dan Inggris jika dua negara Eropa itu menerapkan pajak kepada perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple,  Facebook, Amazon, dan Netflix. Menurut Trump pengenaan pajak ini mendiskriminasi bisnis Lembah Silikon dan tidak konsisten dengan kebijakan pajak internasional.

Continue reading Trump dan Pajak Digital

Urus Ganti NPWP karena Pindah Alamat Susah? Mudah, Kok.


Pertanyaan ini masuk ke dalam aplikasi percakapan dan membutuhkan jawaban cepat.  Untuk publikasi di blog ini pihak-pihak yang bersangkutan saya samarkan. Begini pertanyaannya.

Ada Pak Bos tidak bisa mengurus perubahan alamatnya untuk perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal sekarang KTP dan Kartu Keluarganya sudah pindah dari Solo ke Bekasi.

Baca Lebih Lanjut

Mimpi DJP Buat Pembayaran Pajak Semudah Membeli Pulsa


 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP).  DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.

Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Baca Lebih Lanjut

Tiga Tantangan Serius untuk Ditjen Pajak


Kemeriahan Hari Pajak 2019 tidak memadamkan ikhtiar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyelesaikan beberapa tantangan di depan mata yang harus dihadapi dan disikapi dengan serius. Secara garis besar terdapat tantangan dari sisi administratif perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak perekonomian global.

Dari sisi administratif perpajakan, Ditjen Pajak harus meneruskan Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel.

Baca Lebih Lanjut