Menjadi Narasumber Kegiatan Nonkedinasan? Pegawai DJP Wajib Perhatikan Ini


Beberapa waktu yang lalu saya membahas soal prosedur meminta pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai narasumber kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal DJP. Khususnya untuk kegiatan kedinasan. Bisa dibaca di sini.

Setelah itu banyak pertanyaan yang masuk terkait pegawai DJP yang menjadi narasumber kegiatan nonkedinasan. Tulisan ini akan membahas hal tersebut dan tidak membahas soal menjadi dosen ataupun pengajar di perkuliahan karena hal itu akan diulas di tulisan dan waktu lain.

Baca Lebih Banyak Lagi

Cara Meminta Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Narasumber Kegiatan


Banyak pemangku kepentingan eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengundang pegawai DJP sebagai narasumber kegiatan baik sebagai pembicara, pembahas, ataupun moderator.

DJP sudah mengeluarkan aturan mainnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/ 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator dalam Kegiatan Seminar, Lokakarya, Gelar Wicara, atau Kegiatan Sejenis Lainnya.

Baca Lebih Banyak

Jangan Kaget Kalau Ada Lebaran Surcharge dan Pajak Restoran


Beberapa hari setelah lebaran, kawan lama bertanya kepada saya via Whatsapp.

Ia menunjukkan setruk pembelian. Di setruk itu, setelah “subtotal” ada pengenaan Lebaran Surcharge dan PB1 10%. Tentunya pengenaan itu menambah jumlah yang harus dibayar oleh kawan lama saya ini.

Baca Lebih Banyak

Kaleidoskop 2021 Direktorat Jenderal Pajak: Dari Pajak Pulsa sampai Pencapaian 100%


Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada 2021 terutama di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berdampak luas dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Berikut rangkumannya.

Januari 2021: Pangkas Mekanisme Pemajakan Pulsa

Pada 22 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021. Dalam aturan ini tidak terdapat jenis dan objek pajak baru karena selama ini sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian aturan ini pun tidak memengaruhi harga pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucer. Beleid ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Baca Lebih Banyak

Ayo Cek Penginggrisan Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan


Jauh sebelum varian Covid-19 Omikron menyerang Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani sebuah keputusan, tepatnya Pada 28 November 2019.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bernomor 883/KMK.01/2019 ini mengatur soal nama unit organisasi dan nama jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Bahasa Inggris.

Baca Lebih Banyak

Platform Digital Sebagai Pemotong-Pemungut Pajak


Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Beberapa di antaranya tecermin dalam transaksi di marketplace, penyaluran pinjaman melalui financial technology (fintech), ataupun jasa yang dilakukan oleh Youtuber.

Ketiga kegiatan di atas pada dasarnya melibatkan pihak lain yang memegang kendali atas arus transaksi berupa arus barang dan uang, sekaligus pemilik bank data identitas pembeli dan penjual yang dihimpun dari para pihak yang bertransaksi. Mereka dalam hal ini adalah pihak marketplace, penyedia platform fintech, maupun Youtube.

Baca Lebih Banyak

Bebas Pajak untuk Peraih Medali?


Senin pagi itu ruang virtual “Morning Activity” Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) heboh.

Para peserta mendapatkan kejutan. Mereka tidak menyangka kalau peraih medali emas Indonesia di ajang Olimipade Tokyo 2020 ikut hadir secara virtual dalam kegiatan bulanan ini.

Baca Lebih Banyak

Menyiapkan Aturan Main dan Sistem Meterai Elektronik


Salah satu yang membedakan Undang-Undang (UU) Bea Meterai baru dengan yang lama adalah soal dokumen elektronik.

Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 dokumen elektronik masuk ke dalam pengertian dokumen yang menjadi objek meterai. Tepatnya seperti ini. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Baca Lebih Banyak

Olimpiade, Pajak, dan Semua Kabar Gembira Itu


Menjelang Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76, kabar baik dari berbagai peristiwa datang secara beruntun.

Kabar ini di tengah pandemi yang belum ketahuan juntrungannya kapan akan selesai dan adanya laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2021 yang menurunkan Indonesia ke tingkatan negara berpenghasilan menengah ke bawah. Sebelumnya, Indonesia masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas.

Baca Lebih Banyak