Amnesti Pajak: Menjadi Ayah yang Tidak Lupa



Saya menemukan kisah pendek ini dalam dua buku yang berbeda. Kisah pendek yang ditulis oleh William Livingstone Larned berjudul Father Forgets. Kisah ini muncul pertama kali sebagai editorial dalam sebuah majalah wanita People’s Home Journal di tahun 1920-an. Kemudian kisah ini dicetak ulang oleh Reader Digest.

Kisah ini juga ada dalam buku Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Karena banyak menangkap imajinasi dan hati orang di seluruh dunia, kisah ini diterjemahkan dan dicetak ulang berkali-kali dan masih beredar sampai saat ini.

Baca Lebih Lanjut.

Pengampunan Pajak Untuk Infrastruktur Aceh



SATU dekade kurang satu bulan setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan, pada 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan yang memerlukan pendanaan besar dan bersumber utama dari penerimaan pajak.

Wajib pajak yang mengikuti program pemerintah ini akan diberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Caranya, masyarakat mengungkap harta yang dimiliki dan belum dilaporkan serta membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang ringan.

Baca Lebih Lanjut.

DJP Blokir Rekening Dua Penunggak Pajak Aceh Barat Daya


Konferensi Pers

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan bekerjasama dengan pihak bank di Aceh Barat Daya memblokir rekening dua penunggak pajak, Kamis lalu (7/4). Rekening yang diblokir dimiliki penunggak pajak berstatus perusahaan/badan dan orang pribadi serta telah menunggak pajak senilai hampir Rp 1,7 milyar.

Perusahaan yang menunggak pajak adalah perusahaan konstruksi rekanan pemerintah daerah sedangkan penunggak pajak orang pribadi merupakan distributor barang kebutuhan rumah tangga. Dua-duanya Wajib Pajak yang berdomisili di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Baca Lebih Lanjut.

Mohon Dibaca Dulu Undang-undangnya, Mas Bro


KRIMINOLOG Universitas Indonesia Chairul Huda mengomentari peristiwa pembunuhan terhadap dua petugas pajak yang menagih utang pajak sebesar Rp 14,7 milyar itu begini:

“Mana ada sih pegawai pajak yang nagih secara personal gitu. Kan by document dulu, kaya debt collector saja,” kata Chairul saat dihubungi Okezone, Jumat (15/4/2016).

Berdasarkan pengalamannya, ia pun juga terkadang pernah lupa membayar pajak. Namun, tidak ada petugas pajak yang mendatangi kediamannya guna menagih tunggakan.

“Saya juga pembayar pajak, kadangkala saya juga kelewatan bayar pajaknya, tapi enggak pernah tuh ada orang pajak datang ke saya, nagih. Saya sih menduga ada tindakan yang di luar dari SOP dalam penagihan itu,” ujarnya.

Baca Lebih Lanjut

Duka Bersama dari Garda Terdepan DJP


13012762_10209288722155575_7320788217930801356_n

 

Orang itu tidak percaya kepada saya yang membawa surat tugas dan berbaju lengkap jurusita. Ia “mengurung” saya dalam ruangan kantornya. Ditinggal sendirian. Lama banget. Teman saya tidak ikut masuk. Dia ada di tempat parkir. Saya ditanya macam-macam dan saya jawab seadanya dan menjelaskan maksud kedatangan saya memberitahukan Surat Paksa. Sampai pada akhirnya selesai urusan.

Sampai di kantor saya dipanggil kepala kantor. Barulah ketahuan kalau orang perusahaan itu menelepon kepala kantor saya dan menanyakan apakah benar saya adalah petugas dari kantor pajak. Waktu itu kepala kantor saya tidak ingat ada pegawainya bernama Riza. Untung ada Kepala Seksi Penagihan yang sedang berada di depannya. Dan langsung mengonfirmasikan kepada orang perusahaan bahwa benar saya adalah petugas pajak. Pantas saja orang perusahaan itu perlakuannya berubah kepada saya. Langsung jadi ramah. Awalnya dia menyangka saya komplotan penipu yang menyamar jadi petugas pajak.

Baca Lebih Lanjut.

Wow, Pajak Pesangon Besar Sekali. Mengapa Begini? Ini Jawabannya



Ada email masuk kepada saya dari Ibu Nur Laely. Ia sedang mempelajari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pesangon. Ada yang ingin ia tanyakan. Berikut email lengkapnya.

Email Ibu Nur Laely:

Terima kasih atas waktunya,

Saya mempelajari mengenai perhitungan pph 21 atas pesangon , Dan saya menemukan soal & jawaban berikut :

Agung Budi merupakan pegawai tetap pada PT. Maju Mundur sejak tahun 1980. Pada bulan April 2011, Agung Budi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Agung Budi menerima pembayaran uang pesangon sebesar Rp. 900 juta yang dibayarkan secara bertahap oleh PT Maju Mundur dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Baca Lebih Lanjut.

DIREKTUR JENDERAL INI TIDAK PINTAR


Rumornya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah menggadang-gadang Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selama ini Ken didaulat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Sigit Priadi Pramudito sejak Desember tahun lalu.

Jokowi tentu akan bertanya kepada Bambang, siapa Ken? Sebuah pertanyaan yang barangkali sudah ada jawabannya sejak ia menjabat sebagai Plt. Sebuah jabatan yang menurut Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) bakal diemban Ken hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Dan saat ini—Februari 2016—Ken masih sebagai Plt, belum definitif sebagai Dirjen Pajak.

Dengan tuntutan Presiden dan Menteri Keuangan yang semakin besar terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara di tahun 2016 sebesar 1360 trilyun rupiah maka kekosongan jabatan yang dibiarkan lama mengisyaratkan sesuatu yang paradoksal. Seperti butuh tak butuh.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan di era Orde Baru, di tahun 1966-1968. Catatan kecil berupa catatan kaki tentang penunjukan Salamun AT sebagai Dirjen. Catatan ini ada di sebuah bundel stensilan bahan kuliah istri saya di program Maksi Universitas Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.