Keren, Salah Satu Indikator EoDB Indonesia Naik 31 Peringkat


Bank Dunia merilis kenaikan peringkat dalam indikator pembayaran pajak (payment taxes) Indonesia dari semula peringkat 112 di tahun lalu menjadi 81 di tahun ini. Hal ini tertuang dalam laporan terbaru kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) Indonesia.

“Ini menunjukkan upaya sungguh-sungguh Direktorat Jenderal Pajak dalam memperbaiki administrasi perpajakan secara khusus dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di hari terakhir penyelenggaraan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) di Yogyakarta (Jumat, 25/10).

Baca Lebih Lanjut

Kampanye e-Filing Raih Penghargaan Dunia


Program kehumasan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam memasyarakatkan pelaporan pajak secara daring menggunakan e-Filing (Embracing Technology to Elevate Tax Revenue) meraih penghargaan The International Public Relations Association (IPRA) Golden World Awards for Excellence 2019 dalam kategori sektor publik.

Deputy Chairman of The State Revenue Committee of Armenia Mikayel Pashayan yang diundang Presiden IPRA Svetlana Stavreva sebagai tamu kehormatan dalam malam penganugerahan tersebut memberikan secara langsung penghargaan itu kepada wakil Kementerian Keuangan, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Ditjen Pajak Ani Natalia di Armenia Marriot Hotel Yerevan, Armenia (Jumat, 27/09).

Baca Lebih Lanjut

Bersama Brexit, Dua Inovasi DJP Masuk Daftar Elit TOP 99


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Jakarta (Selasa, 21/05). Dua inovasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masuk dalam daftar itu pada kategori Tata Kelola Pemerintahan.

Inovasi DJP berupa E-Filing Semudah Menjentikkan Jari Kelingking dan Mobile Tax Unit (MTU). E-Filing adalah aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan elektronik yang dilakukan secara daring dan waktu nyata melalui internet.
BAca Lebih Lanjut

Bisakah Lapor Pajak Lewat Driver Ojek Online?


Kemajuan teknologi banyak memunculkan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi daring (online), misalnya Bike-Grab, Go-jek, dan Go-Send yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk kertas maupun dokumen elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan jasa pengiriman online tersebut.

Namun yang perlu diperhatikan adalah penyampaian melalui mitra (driver) ojek online harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Klarifikasi Jutaan Email Kirimannya Bukan Hoax


Jutaan surat elektronik (email) yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukanlah hoax. DJP secara resmi mengirimkan surel selama lima hari sejak Jumat (1 Maret 2019) dan berakhir pada hari Selasa (5 Maret 2019) dari alamat ditjenpajak.xxxx@pajak.go.id. Kode sebelum domain pajak dengan karakter “xxxx” adalah kode unik.

Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan atau keraguan masyarakat tentang surel dengan subjek “Hindari masalah dalam menyampaikan SPT Tahunan 2018”.

Baca Lebih Lanjut.

Jutaan Masyarakat Sudah Lapor Pajak, Itu Masih Sedikit


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Robert berolahraga bersama dalam acara Spectaxcular 2019 di Car Free Day, Bunderan HI dan Jalan Imam Bonjol.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai hari Sabtu, 2 Maret 2019 sudah mencapai lebih dari 3,2 juta wajib pajak. 

“Tumbuh 20,5% dari tahun lalu. Hampir 90%, semuanya menggunakan e-Filing. Kami sangat menyambut dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam laporan acara Spectaxcular 2019 di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta (Minggu, 3/3).

Baca Lebih Lanjut.

Berikut Digitalisasi Layanan Pajak, Masyarakat Dimudahkan


Reformasi Perpajakan yang digelar sejak akhir 2016 mulai menampakkan hasil. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah proses bisnis dan prosedur layanannya sehingga memudahkan masyarakat. Terutama pada digitalisasi layanan pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak.

Di antaranya adalah tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor 147/PMK.03/2017).

Baca Lebih Lanjut.