Hanya Setingkat di Atas Botswana


Untuk mendukung dunia literasi, negeri Jiran Malaysia memberikan fasilitas pajak berupa biaya yang diperbolehkan mengurangi total pendapatan setahun berupa pengeluaran untuk membeli buku, jurnal, majalah, surat kabar, berlangganan internet, dan membeli komputer.

Jumlah maksimal pengeluaran yang diperkenankan dalam setahun sebesar 2500 ringgit Malaysia atau setara Rp8,9 juta untuk tahun pajak 2019. Malaysia juga membebaskan penjualan buku-buku dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagaimana Indonesia?

Baca Lebih Lanjut

Secuil Kabar Menggembirakan dari Reformasi Perpajakan


Reformasi Perpajakan di bidang regulasi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Titik tolaknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Baca Lebih Lanjut

Pelayanan Cepat Kantor Imigrasi Jakarta Selatan


Genghis Khan dan penerusnya dari bangsa Mongol yang nomaden ketika menaklukkan Tiongkok dan mengatur administrasi pemerintahan yang wilayahnya sangat luas tetap menggunakan mesin birokrasi kekaisaran sebelumnya yang didominasi cendekiawan Konfusianisme dan berasal dari suku Han, sebagai suku asli Tiongkok.

Kucing kampung warna abu-abu itu tidur di atas keset panjang merah persis di depan pintu keluar layanan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Ia terlelap walaupun kaki para tamu lalu lalang dan melangkahi tubuhnya.

Melihatnya, saya mengambil karnivora betina itu dengan hati-hati dan memindahkannya. Saya meletakkan tubuh si kucing tetap di keset merah, tetapi tidak di depan pintu persis. Ia bangun sebentar dan melanjutkan tidurnya yang asyik.

Memang ada urusan apa saya di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan ini?

Baca Lebih Lanjut

Mengelola Jejaring Sosial Menjaga Organisasi


Sebelum Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan panduan berjejaring sosial terbaru pada akhir 2019. Ini bukan soal panduan bijak bermedia sosial karena itu sudah lama dikeluarkan oleh institusi ini sebagai bentuk kehati-hatian menjaga jari 45 ribu lebih pegawainya.

Panduan ini berupa panduan mengelola jejaring sosial yang dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-701/PJ.09/2019 tentang Pengelolaan Jejaring Sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Edukasi dan Kehumasan.

Baca lebih lanjut

Penikmat Kopi dan Pemilik Starbuck Harus Berterima Kasih kepada Sultan Ottoman


Pada 29 Agustus 1526, Tentara Turki Utsmani (Ottoman Empire) menang telak atas pasukan koalisi Eropa di Mohacs dalam sebuah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Mohacs.

Pasukan Eropa berjumlah kurang lebih 40.000 pasukan terdiri dari pasukan koalisi Hongaria, Kroasia, Polandia, Romawi Suci, dan negara gereja. Pasukan Turki yang dipimpin Sulaiman Alqanuni berjumlah 65.000 orang. Versi lain, jumlah pasukan Turki Utsmani 100.000 prajurit sedangkan pihak lawan berjumlah 200.000 prajurit.

Baca Lebih Lanjut

Narasi Digdaya Para Pendiri Bangsa


Setiap tanggal 14 Juli pegawai Direktorat Jenderal Pajak memperingati Hari Pajak. Pada 2020 ini peringatan sudah memasuki tahun ketiga. Namun, ada yang membedakan dari peringatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hari Pajak 2020 diperingati dalam situasi dunia masih dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sampai dengan dibuatnya artikel ini, data dari situs web wordometers.info menunjukkan lebih dari 18,4 juta penduduk dunia terinfeksi Covid-19 dengan jumlah kematian lebih dari 696 ribu jiwa.

Baca Lebih Lanjut

Menyusul Uganda, Indonesia Terapkan PPN Produk Digital Luar Negeri


Mulai 1 Juli 2020, atas setiap produk digital dari luar negeri yang dijual melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Jadi, ketika masyarakat Indonesia membeli buku elektronik dari Amazon misalnya, akan muncul PPN dalam tagihannya.

Beleid itu mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PJ.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Baca Lebih Lanjut

Pergi Umrah Singgah ke Hagia Sophia, Kena PPN?


Kalau kita pergi umrah kemudian seusai umrah kita pergi kongko-kongko ke Hagia Sophia, Istambul ataupun ziarah ke Masjidilaqsa dalam satu paket perjalanan, mana yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai?

Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan itu.

**
Baca Lebih Lanjut

DJP Bukan Google


Hari ini saya dan keluarga mengurus pembuatan paspor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka memperingati Hari Pajak, Kantor Pusat DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan pembuatan paspor untuk pegawai Kantor Pusat DJP. Sebelumnya Kantor Pusat DJP bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya juga memberikan layanan pembuatan SIM.

Sepengetahuan saya layanan dalam rangka Hari Pajak seperti di atas itu baru terselenggara tahun ini. Sebelumnya belum ada. Biasanya Kantor Pusat DJP memberikannya kepada pihak eksternal seperti DJP Peduli dan donor darah. Kali ini istimewa, kepada internal pun Kantor Pusat DJP memberikan layanannya.

Baca Lebih Lanjut

Cek Lampu Jalanan Lingkungan Anda


Coba cek jalan di lingkungan Anda. Kalau masih gelap, kita bisa meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memasang lampu jalanan. Loh kenapa? Karena setiap bulannya kita sudah membayar Pajak Penerangan Jalan.

Pemerintah tidak pernah memasang lampu jalanan, tetapi jalanan kita terang. Itu berarti listriknya bisa berasal dari dua sumber: pertama, nyolok dari rumah masing-masing warga atau nyolok dari tiang listrik PLN.

Baca Lebih Lanjut