Agar tak Menjadi April Mop


Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor  (bagi warga negara asing)?

Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Temukan Kemudahan dalam Berusaha di Direktori Layanan Perpajakan


Sebagai institusi terbesar dalam mengumpulkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan lebih dari 100 layanan perpajakan kepada wajib pajak. Tentunya mendokumentasikan seluruh layanan agar bisa diketahui oleh wajib pajak bukanlah hal yang sederhana dan mudah, tetapi mesti dilakukan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

Format yang tepat untuk itu adalah dengan membuat direktori. Sebagaimana fungsinya, direktori merupakan rujukan atau referensi yang memberikan informasi khusus mengenai subjek atau pokok bahasan tertentu. Dalam hal ini tentunya seluruh layanan perpajakan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (1)


Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?

Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (2)


Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:

Kajian Ditjen Pajak

Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.

Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

Baca Lebih Lanjut.

Tujuh Hal Monumental di 2017, Dagang-El Salah Satunya


 

Banyak program, kegiatan, dan isu pajak yang mengemuka di 2017. Tujuh di antaranya monumental sebagai landasan kokoh bagi pengamanan penerimaan pajak ke depan.

Pertama, Amnesti Pajak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau persentase berdasarkan perhitungan tertentu.

Baca Lebih Lengkap.

Karena Kami Pendosa



Suatu ketika, sehabis kegiatan Pajak Bertilawah yang dilakukan oleh 12.035 pegawai Direktorat Jenderal Pajak di 366 unit kerja, muncul cuitan dari Pak Zaim Saidi di akun Twitternya. Ia bilang begini,”Pajak haram. Dosanya gak akan hilang hanya dg tilawah Qur’an. Berhentilah memajaki. Hijrah kerja lain.”
Pertama, terima kasih Pak Zaim atas nasihatnya. Kami terima dengan baik walau kami meyakini bahwa pendapat keharaman itu masih bisa diperdebatkan. Kedua, semua manusia pada dasarnya tidaklah lepas dari dosa. Ketiga, kalaupun pegawai pajak ini adalah pendosa, sungguh tak elok dengan meremehkan kebaikan yang dilakukan mereka untuk bertilawah secara serentak pada hari itu.

Continue reading Karena Kami Pendosa

Agar Tak Berjerawat, Maka Harus Dirawat


Sampai catatan ini ditulis, pajak.go.id menduduki peringkat 136 situs web di Indonesia berdasarkan peringkat situs web yang disusun oleh Alexa.

Situs web pajak.go.id adalah salah satu wajah institusi besar ini. Tentu perlu dikelola sedemikian rupa agar baik dari sisi tampilan dan konten. Terutama untuk pengampu kepentingan utamanya: masyarakat dan wajib pajak. Maka dalam pengelolaannya, semua berpijak kepada prinsip “kemudahan buat wajib pajak.” Artinya situs web dapat memudahkan dan memberikan apa yang dicari wajib pajak serta mampu memenuhi ekspektasi wajib pajak.

Banyak kerja yang dilakukan untuk mewujudkan itu. Dalam Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 peningkatan kualitas tampilan dan konten merupakan pelayanan prima kepada wajib pajak. Penjabaran sasaran strategisnya dalam bentuk Inisiatif Strategis 3 berupa Ekspansi Fungsionalitas Situs Web.

Baca Lebih Lanjut.