Berkaca pada Vietnam


Menyadari kekurangan pangan dan inflasi, Vietnam meluncurkan program Doi Moi (renovasi) pada 1986.  Caranya dengan membuka sektor swasta dan investasi asing besar-besaran. Efeknya dahsyat.

Selama periode 1990 sampai 2000, ekonomi Vietnam menjadi dua kali lipat. Tetapi ada yang salah di sana: pemasukan negara malah turun. Rasio pajak pada 2000 menjadi 14,8%. Walaupun tetap lebih tinggi daripada rasio pajak Indonesia di tahun yang sama. 

Baca Lebih Lanjut

Advertisements

Pajak Tiada, Jack Ma Tak Ada


Jack Ma di atas panggung acara penutupan Asian Games 2018.

Tubuh kecil Jack Ma yang dibalut baju tradisional Cina warna abu-abu menyelip di antara orang-orang yang memenuhi panggung penutupan pesta olahraga terbesar se-Asia.

Malam itu (Minggu, 2/9) adalah malam penutupan Asian Games 2018 yang berlangsung sejak 18 Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang.

Baca Lebih Lanjut.

Mabuk Gawai


Ini adalah kali kedua, saat sedang memimpin rapat, saya meminta kepada para peserta untuk menaruh telepon genggam mereka di atas meja. Secara sukarela, para peserta rapat memenuhi permintaan ini. Saya menjanjikan bahwa rapat diupayakan berjalan seefektif mungkin.

Ada maksud di balik permintaan saya tersebut. Tujuannya agar saat rapat, fokus mereka tidak terpecah dengan apa yang ada di layar telepon genggam masing-masing. Hal ini saya lakukan, guna menghindari perilaku phubbing. Istilah yang sedang tren saat ini.

Baca Lebih Lanjut.

20 Karya Terbaik untuk Merawat Peradaban


Andrei Brighidin merekomendasikan percentage designation sebagai alternatif pelibatan partisipasi publik dalam pembiayaan negara. Caranya, negara memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengalokasikan sebagian (dalam persentase tertentu) dari pajak penghasilan yang harus dibayarkannya untuk disalurkan secara langsung kepada kepentingan publik.

Beberapa negara telah menerapkannya. Salah satunya Hongaria. Ini hampir mirip dengan zakat di negeri ini yang telah menjadi pengurang penghasilan bruto yang akan dikenakan pajak. Gaya filantropi melalui pajak ini disalurkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nirlaba di luar organisasi yang telah mendapatkan alokasi dana pajak melalui program-program pemerintah.

Baca Lebih Lanjut.

Piloting Taxpayer Accounting, Ditjen Pajak Tunjuk 12 Kantor Pajak


PERATURAN***Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga menganut sistem berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya.

Pelaporan berbasis akrual ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Oleh karenanya, diperlukan pencatatan double entry untuk setiap transaksi keuangan.

Baca Lebih Lanjut.

Hari Pajak, Tugu yang Profan Sekaligus Sakral


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Tentu penetapan tersebut bukan tanpa maksud.  Satu hari itu dibutuhkan untuk menguatkan jati diri serta memotivasi pengabdian abdi masyarakat di lingkungan organisasi besar seperti Ditjen Pajak ini.

Oleh karena  itu, perlu kembali menguak sejarah masa lalu karena dari sanalah kita bisa mengambil iktibar dan mendapatkan momentum penting bahwa perjalanan organisasi ini tidak bisa dijauhkan dari masa awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.

Agar tak Menjadi April Mop


Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor  (bagi warga negara asing)?

Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.

Baca Lebih Lanjut.