Perdikan di Tengah Pagebluk?


Atas jasa-jasanya membantu Kesultanan Demak, Ki Ageng Sela mendapatkan desa perdikan di Grobogan. Penduduknya dibebaskan dari pembayaran pajak dan kerja wajib. Saat masa kolonial Hindia Belanda tiba status perdikan tetap dipertahankan dengan Staatsblad nomor 77 tahun 1853. Status yang kemudian lenyap pada saat kemerdekaan Republik Indonesia dan tak elok terjadi pada kiwari yang menuntut kesadaran lebih-lebih.

Membaca Opini Kompas, Kamis, 19 Maret 2020, yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Suyanto membenarkan pemikiran selama ini. Laku pada kondisi sekarang bukan hanya soal membangkitkan kesadaran mencuci tangan, namun mengubah pemikiran orang tentang banyak hal.

Baca Lebih Lanjut

Resensi Buku: Guru Aini, Maryamah Karpov Kedua Andrea Hirata


Membaca buku ini membuat pikiran saya melayang di suatu masa ketika guru matematika itu melempari saya dengan sebatang kapur.  Di saat ia dengan serius menjelaskan rangkaian angka-angka, saya malah asyik makan kuaci bunga matahari di dalam kelas.

Guru Aini adalah prekuel dari novel Andrea Hirata: Orang-Orang Biasa. Prekuel itu awalan dari cerita sebelumnya. Novel Guru Aini sejenis novel from zero to hero. Dulu Andrea pernah menulis semacam ini ketika membuat novel Maryamah Karpov. Kali ini palagan itu bukan catur, melainkan matematika, ibu segala ilmu, piston yang menggerakkan seluruh mekanika kepandaian.

Baca Lebih Lanjut

Soal Pembayaran Pajak, Indonesia Ungguli Cina dan Filipina


Indonesia mengungguli Cina dan Filipina dalam skor dan peringkat salah satu indikator kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2020. Hal itu tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies yang dirilis akhir Oktober 2019 ini.

Sebuah pencapaian bagus walaupun belum  mendongkrak secara keseluruhan peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang masih tidak berubah seperti tahun lalu di peringkat 73 dari 190 negara.

Baca Lebih Lanjut

Mimpi DJP Buat Pembayaran Pajak Semudah Membeli Pulsa


 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP).  DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.

Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Baca Lebih Lanjut

Tiga Tantangan Serius untuk Ditjen Pajak


Kemeriahan Hari Pajak 2019 tidak memadamkan ikhtiar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyelesaikan beberapa tantangan di depan mata yang harus dihadapi dan disikapi dengan serius. Secara garis besar terdapat tantangan dari sisi administratif perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak perekonomian global.

Dari sisi administratif perpajakan, Ditjen Pajak harus meneruskan Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel.

Baca Lebih Lanjut