Sejak 16 Maret 2023, penulis akan menerima royalti lebih besar daripada sebelumnya.
Ini karena Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Sengkarut yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak akibat imbas kasus penganiayaan yang dilakukan salah satu anggota keluarga pegawai pajak sudah sampai ke tahap yang di luar masuk akal.
Imbas itu dirasakan oleh teman-teman unit vertikal di bawah. Layanan chat imbauan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dibalas oleh wajib pajak dengan pertanyaan, “Sudahkan lapor LHKPN?” atau dalam bentuk makian dan teror lainnya.
Sepekan dua pekan ini dunia teknologi informasi lagi dihebohkan dengan pemberitaan sebuah aplikasi. Ini pertarungan dua raksasa teknologi dan dua CEO keturunan India.
Mengutip akun Youtube The Overpost, hanya dalam waktu lima hari sejak peluncurannya pada November 2022, aplikasi ini mampu mendapatkan satu juta pengguna, Netflix butuh waktu 3,5 tahun.
Ukuran otak kita sekarang jauh mengecil sebesar bola tenis daripada ukuran otak kita pada sepuluh ribu atau dua belas ribu tahun lalu. Tengkorak kita pun menjadi semakin tipis.
Apakah Anda tahu, penemu prosedur kateterisasi jantung pertama kali dan yang menjadikan tubuhnya sendiri sebagai eksperimen adalah pendukung kuat Partai Nazi dan Liga Dokter Nasionalis Sosialis Jerman? Di kemudian hari ia diganjar Hadiah Nobel Kedokteran.
Continue reading Sains Kedokteran Tak Bisa Melakukan Segalanya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:
Januari 2022
1 Januari
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara daring di situs web pajak.go.id. PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
Takdir menyelamatkan Steven George Gerrard. Namun, tidak dengan sepupunya.
Seandainya ia mendapatkan tiket menonton secara langsung pertandingan sepakbola di semifinal piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest pada 15 April 1989, bisa jadi ia tidak akan pernah menjadi Kapten Sepakbola Liverpool dan tim nasional Inggris kelak.
Will Smith menampar Chris Rock pada saat ajang Academy Award 2022 berlangsung. Disiarkan secara luas ke seluruh dunia momen itu membuka mata dan pikiran kita. Kejadian di belahan dunia mana pun bisa diketahui dalam jangka waktu yang singkat.
Ini menegaskan dua hal sama yang juga sedang berlangsung pada saat ini di Ukraina. Dua hal itu adalah internet cepat dan media sosial. Saya tidak akan terlalu menukik terlalu dalam kepada peristiwa yang terjadi di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California. Namun, lebih tepatnya pada dua negara yang sedang bertikai ini.
Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada 2021 terutama di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berdampak luas dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Berikut rangkumannya.
Januari 2021: Pangkas Mekanisme Pemajakan Pulsa
Pada 22 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021. Dalam aturan ini tidak terdapat jenis dan objek pajak baru karena selama ini sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian aturan ini pun tidak memengaruhi harga pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucer. Beleid ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.
Jauh sebelum varian Covid-19 Omikron menyerang Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani sebuah keputusan, tepatnya Pada 28 November 2019.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bernomor 883/KMK.01/2019 ini mengatur soal nama unit organisasi dan nama jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Bahasa Inggris.
Belum lagi kita menyelesaikan mesin inti dalam Reformasi Perpajakan, Facebook telah mengganti namanya menjadi Meta pada akhir Oktober 2021.
Tepatnya adalah Meta Platform Inc yang menjadi perusahaan induk dari Facebook, Whatsapp, dan Instagram. Ini serupa yang dilakukan oleh Google sebelumnya. Untuk menghimpun anak-anak perusahaan maka didirikanlah Alphabet inc yang menaungi antara lain Google Inc., Google Capital, dan Google Ventures.
Riza Almanfaluthi 