Seminggu sebelum Januari 2021 berakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat elektronik (email) kepada 3.156.565 wajib pajak pemberi kerja.
Isinya mengimbau kepada mereka untuk segera menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada karyawannya.
Menjelang akhir tahun, pikiran kita terkenang-kenang.
Setiap warsa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sanjungan kepada Kantor Wilayah DJP yang aktif dalam memublikasikan konten di situs web pajak.go.id. Dari sanjungan ini dapat diketahui bahwa dasar penilaian utama adalah kuantitas konten.
23 Januari 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasuki era baru layanan digital dengan adanya Single Login pada situs web pajak.go.id. Log masuk terintegrasi ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu membuka banyak laman untuk mendapatkan layanan digital DJP. Cukup dengan mengeklik tombol Login di sisi kanan atas laman beranda situs web pajak.go.id.
5 Februari 2020
Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura mencapai kesepakatan untuk membarui perjanjian pajak (Tax Treaty) antara kedua negara. Perjanjian pajak yang selama ini ada telah berumur 30 tahun lebih. Pembaruan disesuaikan dengan lanskap perpajakan internasional. Terutama pembaruan soal pertukaran informasi berdasarkan model terkini yaitu Model OECD 2017.
Siapa yang menyangka tahun 2020 menjadi tahun penuh keprihatinan di seluruh dunia.
Pada awal 2020, banyak rencana telah disusun dan siap untuk dijalankan dengan penuh optimisme. Namun, apa daya semua berubah dalam sekejap. Di sanalah kita semakin bermenung, manusia bolehlah berencana, Tuhan yang menentukan.
Sejak 1 Juli 2020 aturan PPN atas produk digital yang dijual oleh penjual dari luar negeri mulai diberlakukan. Jadi konsumen dari dalam negeri yang membeli produk digital dari luar negeri itu akan dipungut PPN oleh penjual dari luar negeri itu. Sampai 4 Oktober 2020 ini baru 28 pedagang produk digital yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.
Lalu bagaimana jika penjual produk digital itu juga menjual produknya di platform e-commerce atau marketplace yang ada di dalam negeri? Siapa yang akan memungut PPN-nya apakah penjual dari luar negeri itu atau marketplace dalam negeri?
Sebelum Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan panduan berjejaring sosial terbaru pada akhir 2019. Ini bukan soal panduan bijak bermedia sosial karena itu sudah lama dikeluarkan oleh institusi ini sebagai bentuk kehati-hatian menjaga jari 45 ribu lebih pegawainya.
Panduan ini berupa panduan mengelola jejaring sosial yang dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-701/PJ.09/2019 tentang Pengelolaan Jejaring Sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Edukasi dan Kehumasan.
Kamis (17/9) siang itu menjadi pembelajaran terbaik buat Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apa soal?
Kami menyelenggarakan rapat dengan Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan, Subdirektorat Harmonisasi Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP. Ada Pak Bombong Widarto dan tim. Kak Ani Natalia sebagai Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan di waktunya yang padat juga turut hadir dalam rapat ini. Terima kasih banyak, Kak.
Hari ini saya dan keluarga mengurus pembuatan paspor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka memperingati Hari Pajak, Kantor Pusat DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan pembuatan paspor untuk pegawai Kantor Pusat DJP. Sebelumnya Kantor Pusat DJP bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya juga memberikan layanan pembuatan SIM.
Sepengetahuan saya layanan dalam rangka Hari Pajak seperti di atas itu baru terselenggara tahun ini. Sebelumnya belum ada. Biasanya Kantor Pusat DJP memberikannya kepada pihak eksternal seperti DJP Peduli dan donor darah. Kali ini istimewa, kepada internal pun Kantor Pusat DJP memberikan layanannya.
Otoritas pajak dari dua negara, Indonesia dan Jepang, menorehkan sejarah dengan menandatangani pernyataan bersama.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Komisioner National Tax Agency (NTA) Takeshi Fujii telah menandatangani kesepakatan peningkatan hubungan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan NTA di Jakarta beberapa hari yang lalu (Selasa, 21/5).
Riza Almanfaluthi 