Berikut Digitalisasi Layanan Pajak, Masyarakat Dimudahkan


Reformasi Perpajakan yang digelar sejak akhir 2016 mulai menampakkan hasil. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah proses bisnis dan prosedur layanannya sehingga memudahkan masyarakat. Terutama pada digitalisasi layanan pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak.

Di antaranya adalah tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor 147/PMK.03/2017).

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Logo Pajak Kini Lebih Bersahabat


Manusia dan kumpulannya secara fitrah menyukai perlambang. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kumpulan manusia kini memiliki logo baru yang sederhana dan melambangkan bahwa organisasi ini memang dinamis dan tidak anti perubahan.

Akhir tahun lalu Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo itu berupa logogram dalam kombinasi bentuk persegi dan bentuk lebih bulat dengan dua warna  dan di bawahnya terdapat logotip berupa tulisan “djp”.

Baca Lebih Lanjut.

Ditjen Pajak Libatkan Kejagung Kawal Pengadaan Sistem Informasi Baru


Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak Iwan Djuniardi dan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo.

Sekitar 60% sampai 70% Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi korupsi. Tiga hal yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah adalah integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Percuma kita memiliki integritas, percuma kita memiliki profesionalitas kalau enggak berani. Sebaliknya juga, punya integritas, punya keberanian, kalau tidak punya kompetensi, konyol,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja dalam sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta, siang ini (Rabu, 12/12).

Baca Lebih Lanjut.

Berkaca pada Vietnam


Menyadari kekurangan pangan dan inflasi, Vietnam meluncurkan program Doi Moi (renovasi) pada 1986.  Caranya dengan membuka sektor swasta dan investasi asing besar-besaran. Efeknya dahsyat.

Selama periode 1990 sampai 2000, ekonomi Vietnam menjadi dua kali lipat. Tetapi ada yang salah di sana: pemasukan negara malah turun. Rasio pajak pada 2000 menjadi 14,8%. Walaupun tetap lebih tinggi daripada rasio pajak Indonesia di tahun yang sama. 

Baca Lebih Lanjut

Belasan Penulis dan Jurnalis Terima Penghargaan Ditjen Pajak, Siapa Saja Mereka?


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan penghargaan kepada para penulis Ditjen Pajak dan jurnalis dalam acara Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Jumat (29/06).

“Para penulis ini adalah mereka yang telah berkontribusi aktif menggemakan Reformasi Perpajakan dengan mengirimkan artikel ke berbagai media cetak,” kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Ditjen Pajak Endang Unandar mewakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak saat memberikan penghargaan kepada para penulis.

Baca Lebih Lanjut.

Tujuh Hal Monumental di 2017, Dagang-El Salah Satunya


 

Banyak program, kegiatan, dan isu pajak yang mengemuka di 2017. Tujuh di antaranya monumental sebagai landasan kokoh bagi pengamanan penerimaan pajak ke depan.

Pertama, Amnesti Pajak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kesalahan atau kealpaan terkait kewajiban perpajakan di masa lampau, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum dengan membayar sejumlah uang dengan nilai atau persentase berdasarkan perhitungan tertentu.

Baca Lebih Lengkap.

Akar Masalah Rasio Pajak Rendah, Ini Kata Ditjen Pajak


Indikator rasio pajak yang masih rendah membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Muncullah kemudian Reformasi Perpajakan untuk mencari akar permasalahannya.

“Ternyata akar masalahnya ada di masyarakat kita yang belum memiliki budaya atau kesadaran membayar pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat membuka acara Training of Trainers Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan di Grand Mulya Hotel, Bogor, Rabu (12 Juli 2017).

Baca Lebih Lanjut.