Secuil Kabar Menggembirakan dari Reformasi Perpajakan


Reformasi Perpajakan di bidang regulasi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Titik tolaknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Baca Lebih Lanjut

Ditjen Pajak Kini Bisa Akses Data Kependudukan dan Pribadi


Dari kiri ke kanan: Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini sudah bisa mendapatkan hak akses terhadap data kependudukan dan pribadi serta aktivasi perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil yang bersedia menjalin kerja sama dengan Ditjen Pajak,” kata Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta (Jumat, 2/11).

Baca Lebih Lanjut.

Agar tak Menjadi April Mop


Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor  (bagi warga negara asing)?

Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.

Baca Lebih Lanjut.