Mimpi Indonesia di 2045 adalah menjadi negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Syaratnya Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 9 persen per tahun.
Apa lacur, jalan menuju ke sana sangatlah terjal. Pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,07 persen pada 2020 lalu.
Dunia itu sempit. Kita bisa menghubungi siapa pun orang yang tidak kita kenal di dunia ini hanya dengan melalui enam orang saja.
Saya dan Mas Bagas Satria mewakili Tim Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan bersilaturahmi dengan teman-teman di Direktorat Peraturan Perpajakan II di lantai 11 Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Kamis, 15 Oktober 2020).
“Algoritma mengenal Anda dengan lebih baik ketimbang Anda mengenal diri sendiri,” Xavier Amatriain, mantan ilmuwan data di Netflix.
Lawrence Summer—mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, mantan rektor Harvard, dan penerima penghargaan ilmu ekonomi, mengundang Seth Stephens-Davidowitz ke kantornya. Summer ingin membahas tentang big data.
Jadi tiga ekonom seperti Kang Oded Netzer, Alan Lemaire, dan Michal Herzenstein ini dari penelitiannya bisa menyimpulkan bahwa orang dapat melunasi utang atau tidak, bisa dilihat dari kata-kata yang disampaikan pengutang kepada pemberi pinjaman. Kata-kata itu jadi prediktor kuat orang ini bisa melunasi utangnya atau tidak.
Nah, tiga orang itu meminta kita menebak dari 10 kata-kata ini mana yang sering digunakan oleh orang yang cuma janji belaka dan mana yang memang sanggup melunasi utangnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP). DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.
Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.
Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.
Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.
Peserta pelatihan Digital Talent Scholarship 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi TOP 25 di tiga kategori yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) mengumumkan hal tersebut di Jakarta pagi tadi (Jumat, 7/12).
Mereka adalah Ery Herawan, Yus Hendra, dan Muhammad Mujib di bidang Cyber Security. Di bidang Cloud Computing adalah Yusuf Trihantoro. Sedangkan untuk bidang Big Data adalah Alisa Dewanti, Denny Setiarika Pirhadi, dan Bramanti Brillianto.
Secara keseluruhan peserta pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak menduduki 25 besar di tiga kategori tersebut.
Riza Almanfaluthi 