Mimpi DJP Buat Pembayaran Pajak Semudah Membeli Pulsa


 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP).  DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.

Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Baca Lebih Lanjut

Piloting Taxpayer Accounting, Ditjen Pajak Tunjuk 12 Kantor Pajak


PERATURAN***Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga menganut sistem berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya.

Pelaporan berbasis akrual ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Oleh karenanya, diperlukan pencatatan double entry untuk setiap transaksi keuangan.

Baca Lebih Lanjut.