Dari Tanzania ke Tapaktuan: Penulis Buku Misuh-Misuh


Suatu ketika saya pernah buka-buka marketplace. Yang saya cari biasanya buku-buku. Kebetulan juga saya sedang ngebet sama nama seorang penulis buku fiksi. Pokoknya novel yang ditulisnya saya babat habis untuk saya baca.

Di marketplace itu, ternyata ada paket bukunya, murah lagi. Di luar harga wajar. Senang dong saya melihat ada buku buruan saya dengan harga yang terjangkau begitu. Langsung saya pesan. Satu minggu kemudian buku itu sampai. Betul, buku itu murah dan kualitas fisiknya mengecewakan. Ini jelas buku bajakan.

Baca Lebih Lanjut

Siniar (Podcast): Setoran Pajak Digital PPN PMSE Sudah Rp97 Miliar


Akun media sosial Direktorat Jenderal Pajak kembali meluncurkan siniar (podcast)-nya. Kali ini masih dengan tema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Bagaimana perkembangan PPN PMSE setelah mulai dijalankan sejak 1 Juli 2020? Simak saja siniar ini.

Transkrip:

1)         Terkait penunjukan wapu PPN PMSE, sudah berapa wapu yang ditunjuk sampai saat ini?

Jawaban:

Alhamdulillah, pada awal Oktober 2020 ini telah ditunjuk 8 Pemungut PPN PMSE baru, sehingga total sudah ada 36 Pemungut PPN PMSE. Dengan penunjukkan ini.  sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

 

2)         Mereka ini bergerak di bidang apa sehingga dipungut jadi wajib pungut PPN PMSE?

Jawaban:

Ada yang bergerak di bidang cloud, software, layanan hosting internet, games, Penerbit API layanan pesan singkat (SMS) berbasis cloud. Itu sih.

 

3)         Sejauh ini, bagaimana kontribusi penerimaan PPN PMSE dari wapu yang sudah ditunjuk?

Jawaban:

Sewaktu acara media briefing Kementerian Keuangan pada 12 Oktober 2020 lalu, Direktur Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo mengemukakan bahwa ada 6 entitas yang sudah ditunjuk sebelumnya telah menyetorkan PPN PMSE pada September 2020 lalu sebesar Rp97 miliar.

Rp97 miliar itu adalah nilai PPN-nya saja. Kalau kita hitung maka angka transaksinya sebesar Rp970 miliar. Hampir Rp1 triliun.

 

4)         Nilai tersebut besar atau kecil?

Jawaban: Ini menurut saya besar. Apalagi dari 6 entitas saja. Dan baru sedikit bulan. Kita bisa menghitungnya kalau setahun berapa coba? Belum menghitung entitas–entitas lain yang sudah ditunjuk, namun belum menyetorkan PPN-nya. Belum lagi entitas-entitas lain yang belum ditunjuk namun menjual produk digitalnya kepada konsumen Indonesia.

 

5)         Untuk Pajak Penghasilan (PPh) PMSE, apa kabarnya?

Jawaban: Nah ini kan merupakan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Sedang menunggu adanya konsensus global. Sejauh ini masih belum menemui titik temu. Berita terakhir kan pada akhir tahun ini konsesus bisa dicapai, namun sepertinya perlu waktu lebih panjang lagi.

Dan betul sekali Bu Sri Mulyani dalam acara pagi ini, senin 19 Okober 2020 dalam konferensi pers APBN Kita juga mengatakan bahwa konsesus itu ditunda sampai 2021 menunggu Amerika Serikat selesai pemilunya. Kementerian Keuangan Amerika Serikat juga menyadari pentingnya mencapai konsensus internasional. Negara-negara G-20 juga berkeinginan bahwa konsensus itu tercapai pada 2021.

Indonesia mendukung adanya pencapaian konsesus itu. Kalau tidak ada konsesus tidak ada rambu-rambu sekaligus prinsip-prinsip perpajakan yang adil terutama buat Negara-negara seperti Indonesia yang menjadi tempat pemasaran perusahaan-perusahaan itu, memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari pajak keuntungannya, yang selama ini tidak dilakukan kalau kita menggunakan rezim yang berhubungan dengan kehadiran fisik atau rezim prinsip perpajakan global.

Indonesia telah menyiapkan perangkat peraturannya. Namun untuk melakukan law enforcement itu perlu konsensus.

 

6). Apa risiko bila bertindak tanpa adanya konsensus global?

Jawaban: Kita memiliki peluang di embargo oleh negara yang merasa dirugikan. Akan ada perang dagang. Contohnya ketika Perancis ingin menerapkan pajak digital sebesar 3% kepada perusahaan internet  Amerika Serikat pada akhir tahun lalu. Amerika Serikat  langsung berencana menerapkan bea masuk baru sebesar 25% atas produk-produk Perancis sperti komestik, tas tangan, dan barang impor dari Perancis lainnya. Perancis langsung menunda kebijakan itu.

Jadi memang perlu kehati-hatian dan konsensus masyarakat internasional.

 

***
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
19 Oktober 2020

Secuil Kabar Menggembirakan dari Reformasi Perpajakan


Reformasi Perpajakan di bidang regulasi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Titik tolaknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Baca Lebih Lanjut

Mengelola Jejaring Sosial Menjaga Organisasi


Sebelum Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan panduan berjejaring sosial terbaru pada akhir 2019. Ini bukan soal panduan bijak bermedia sosial karena itu sudah lama dikeluarkan oleh institusi ini sebagai bentuk kehati-hatian menjaga jari 45 ribu lebih pegawainya.

Panduan ini berupa panduan mengelola jejaring sosial yang dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-701/PJ.09/2019 tentang Pengelolaan Jejaring Sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Edukasi dan Kehumasan.

Baca lebih lanjut

Narasi Digdaya Para Pendiri Bangsa


Setiap tanggal 14 Juli pegawai Direktorat Jenderal Pajak memperingati Hari Pajak. Pada 2020 ini peringatan sudah memasuki tahun ketiga. Namun, ada yang membedakan dari peringatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hari Pajak 2020 diperingati dalam situasi dunia masih dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sampai dengan dibuatnya artikel ini, data dari situs web wordometers.info menunjukkan lebih dari 18,4 juta penduduk dunia terinfeksi Covid-19 dengan jumlah kematian lebih dari 696 ribu jiwa.

Baca Lebih Lanjut

Derai Air Mata di Balik Meterai


Kinan (kiri depan) bersama teman-teman di kelasnya di SMPIT Pondok Pesantren Alkahfi, Cigombong, Bogor pada Selasa, 18 Agustus 2020.

Pagi ini, kami satu keluarga mengantarkan Kinan untuk memasuki Pondok Pesantren Al-Kahfi di Cigombong, Bogor. Kinan sekarang kelas VII SMP. Di periode pertama, akhir Juli 2020 lalu, Kinan melewatkan kesempatan memasuki pesantren karena kami masih khawatir dengan situasi pandemi, belum menyiapkan segala keperluan Kinan dengan lengkap, dan kesibukan kami.

Pesantren membuka kembali periode memasuki pesantren pada Ahad, 16 Agustus 2020. Setelah Kinan masuk pesantren, Kinan tidak boleh dijenguk, tidak boleh pulang, dan baru bisa pulang pada akhir Desember 2020.

Baca Lebih Lanjut

Berlari di Malam Jumat Kliwon


Sudah engap. Jalanan gelap. Malam Jumat Kliwon.

Genap satu minggu, tidak lebih, kami Tim DJP Kuat menyelesaikan lari sejauh 375 km. BC Runners berkolaborasi dengan ASNation menyelenggarakan lari virtual dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Kegiatan ini khusus untuk amtenar.

Pandemi Covid-19 membuat banyak lomba lari dibatalkan sejak Maret 2020. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan penyelenggara kegiatan lari mengganti formatnya menjadi virtual. Peserta lomba tidak berkumpul di satu tempat dan cukup lari di lokasinya masing-masing.

Baca Lebih Lanjut

Peringati Hari Pajak, Suryo Utomo Samakan Gejolak Ekonomi dengan Perfect Storm


Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyoroti gejolak ekonomi di Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli 2020.

“Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm,” kata Suryo Utomo dalam upacara memperingati Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 14/7).

Baca Lebih Lanjut

Kebohongan Itu Seperti Corona


Wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Hubei, Cina sampai tulisan ini dibuat masih merajalela. Media sosial menjadi salah satu alternatif untuk mengetahui berita terkini hal itu. Video-video dari jurnalisme warga bertebaran. Beberapa di antaranya menunjukkan betapa banyak orang yang berusaha menularkan virusnya kepada yang lain.

Di lift, penderita COVID-19 itu mengusap lendir dari hidungnya di tombol-tombol lift. Ada juga video lain yang merekam perempuan yang menghampiri mobil-mobil terparkir kemudian ia mengusap lendir di setiap gagang pintu mobil. Di video lain memang ada yang sengaja melemparkan ingusnya kepada pejalan kaki yang lain. Tujuannya satu, agar mereka yang sehat itu ikut juga menderita. Corona mudah sekali menular, begitu pula dengan berbohong.

Continue reading Kebohongan Itu Seperti Corona

Insentif Pajak Pembasmi Pandemi


Bermula dari Wuhan pada akhir Desember 2019, Corona Virus Disease (COVID-19) menyebar ke seluruh penjuru mata angin dan belum usai sampai ditulisnya artikel ini pada awal Mei 2020. Lebih dari 3,7 juta orang di seluruh dunia terinfeksi dan tak kurang dari 258 ribu orang di antaranya meninggal dunia.

Tentu saja wabah global ini memukul pertumbuhan ekonomi dunia. IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. The Economist Intelligence Unit memperkirakan skenario terburuk sampai pada -2,2persen. Indonesia pun tidak luput dari bencana global ini, yang apabila dampaknya tidak ditangani dengan serius akan mengakibatkan kerusakan sangat parah di setiap lini kehidupan, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang kehilangan penghasilannya.

Baca Lebih Lanjut