Ditjen Pajak Libatkan Kejagung Kawal Pengadaan Sistem Informasi Baru


Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak Iwan Djuniardi dan Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Hantriono Joko Susilo.

Sekitar 60% sampai 70% Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi korupsi. Tiga hal yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah adalah integritas, profesionalitas, dan kompetensi.

“Percuma kita memiliki integritas, percuma kita memiliki profesionalitas kalau enggak berani. Sebaliknya juga, punya integritas, punya keberanian, kalau tidak punya kompetensi, konyol,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja dalam sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta, siang ini (Rabu, 12/12).

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Ditjen Pajak Siapkan Otomatisasi Layanan untuk Mudahkan Wajib Pajak


Direktorat Jenderal Pajak merencanakan otomatisasi layanan perpajakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan kunjungan wajib pajak ke kantor pajak. Dengan itu wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Hal itu menjadi satu dari berbagai bahasan dalam Konsinyasi Tim Reformasi Perpajakan 2018 yang diselenggarakan Tim Reformasi Perpajakan di Bogor, Jawa Barat (Senin, 3/12). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo membuka acara tersebut.

Baca Lebih Lanjut.