Saya masih teringat suasana ketika aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pertama kali mulai diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada 2004 lampau.
Tahun itu semua kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dimodernisasi. Tidak hanya soal integritas dan budaya kerja, melainkan teknologi informasinya. Menyusul kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yang sudah mendahului sejak 2002.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP). DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.
Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.
Riza Almanfaluthi 