Demi Core Tax System, Sri Mulyani Pangkas Birokrasi Panjang


Menteri Keuangan Sri Mulyani menelepon langsung salah seorang menteri pada rapat pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang membahas pembangunan sistem teknologi informasi perpajakan (Core Tax System) di Jakarta. Aktivitas rapat tersebut diunggah Sri Mulyani pada akun media sosialnya, yakni Facebook dan Instagram (Rabu, 14/2).

Menurut Sri Mulyani, upaya itu dilakukan untuk meminta bantuan agar pelaksanaan program pembangunan Core Tax System dapat berjalan lancar. Tak jarang, para menteri berkomunikasi secara langsung agar dapat saling mendukung dan menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Baca Lebih Lanjut.

Advertisements

Konsolidasi Tim Reformasi Perpajakan, DJP Adakan High Level Retreat



Ditjen Pajak mengadakan High Level Retreat Tim Reformasi Perpajakan di Kuta, Denpasar, Bali. Acara ini digelar pada 31 Oktober hingga 4 November 2017. Selama 2017 Tim Reformasi Perpajakan memang telah bekerja keras dalam merealisasikan berbagai program kerja yang telah dicanangkan. High Level Retreat Tim Reformasi ini dilaksanakan dalam rangka mengonsolidasikan kerja tim.

High Level Retreat merupakan salah satu program kerja Tim Reformasi Perpajakan di tahun 2017. “Kita ingin mengonsolidasikan 10 bulan kerja tim selama tahun 2017. Paling tidak ada titik temu akan kemana kita akan menuju,” kata Ketua Tim Pelaksana Tim Reformasi Perpajakan sekaligus Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo saat membuka acara retreat ini di Denpasar, kemarin (Rabu, 1/11).
Baca Lebih Lanjut.

DIREKTUR JENDERAL INI TIDAK PINTAR


Rumornya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah menggadang-gadang Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selama ini Ken didaulat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Sigit Priadi Pramudito sejak Desember tahun lalu.

Jokowi tentu akan bertanya kepada Bambang, siapa Ken? Sebuah pertanyaan yang barangkali sudah ada jawabannya sejak ia menjabat sebagai Plt. Sebuah jabatan yang menurut Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) bakal diemban Ken hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Dan saat ini—Februari 2016—Ken masih sebagai Plt, belum definitif sebagai Dirjen Pajak.

Dengan tuntutan Presiden dan Menteri Keuangan yang semakin besar terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara di tahun 2016 sebesar 1360 trilyun rupiah maka kekosongan jabatan yang dibiarkan lama mengisyaratkan sesuatu yang paradoksal. Seperti butuh tak butuh.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan di era Orde Baru, di tahun 1966-1968. Catatan kecil berupa catatan kaki tentang penunjukan Salamun AT sebagai Dirjen. Catatan ini ada di sebuah bundel stensilan bahan kuliah istri saya di program Maksi Universitas Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.