Dedaunan di ranting cemara: Sosial, Budaya, Pajak, Sejarah, semua punya catatannya.
Laporan Tahunan 2017 dan Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mendapat penghargaan Gold dan Silver Winner dalam Malam Penganugerahan The 4th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019 di Hotel Trans Luxury, Bandung (Kamis, 28/3).
PRIA adalah sebutan ajang kompetisi kehumasan paling komprehensif di Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Padang Mahyeldi yang hadir dalam acara itu turut menyaksikan pemberian penghargaan.
Ahmad Suwardi masih bekerja sampai tengah malam di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna. Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, ia bersama timnya menyiapkan segalanya untuk acara besok. Akan banyak pejabat datang ke Tahuna untuk menguji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah.
Para pejabat itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Palapa Ring adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh desa di Indonesia dengan jaringan internet berkecepatan tinggi.
Sebagai wujud kecintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, di awal Maret ini jutaan wajib pajak orang pribadi mendapatkan surat elektronik (e-mail) dari DJP, mengingatkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal dan tidak mendekati tanggal jatuh tempo pada 31 Maret 2019.
Menariknya adalah, sebagaimana halnya dengan surat cinta lainnya, banyak pikiran dan perasaan yang dicurahkan dalam penulisan surel-surel tersebut. Narasi surel yang dikirim kepada wajib pajak tersebut sebenarnya telah ditulis dengan memperhatikan perilaku wajib pajak. Sederhananya, konsep narasi surel tahun ini telah diuji berdasarkan hasil penelitian dan survei.
Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.
Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.
Bagaimana kalau ada 10 orang miskin dan dungu merencanakan perampokan? Mereka hanya belajar dari puluhan contoh perampokan di film-film DVD.
Ini Ocean’s Eleven ala Andrea Hirata di buku kesebelasnya yang berjudul: Orang-Orang Biasa. Bukan di Las Vegas, melainkan di Belantik, Belitong.
Kemajuan teknologi banyak memunculkan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi daring (online), misalnya Bike-Grab, Go-jek, dan Go-Send yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk kertas maupun dokumen elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan jasa pengiriman online tersebut.
Namun yang perlu diperhatikan adalah penyampaian melalui mitra (driver) ojek online harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara.
Masih banyak masyarakat yang bertanya soal Electronic Filing Identification Number (EFIN) di kanal resmi media sosial Direktorat Jenderal Pajak. Sepertinya perlu digencarkan lagi edukasi kepada wajib pajak bahwa untuk mendapatkan EFIN tidak perlu susah-susah datang ke kantor pajak.
Oh ya, sekadar mengingatkan saja, sebelum kita mencari EFIN kemana-mana, saya sarankan cek email Anda dulu. Cari EFIN di sana. Barangkali saja ada. Kalau enggak ada, baru kita lakukan cara-cara berikut ini.
Jutaan surat elektronik (email) yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukanlah hoax. DJP secara resmi mengirimkan surel selama lima hari sejak Jumat (1 Maret 2019) dan berakhir pada hari Selasa (5 Maret 2019) dari alamat ditjenpajak.xxxx@pajak.go.id. Kode sebelum domain pajak dengan karakter “xxxx” adalah kode unik.
Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan atau keraguan masyarakat tentang surel dengan subjek “Hindari masalah dalam menyampaikan SPT Tahunan 2018”.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai hari Sabtu, 2 Maret 2019 sudah mencapai lebih dari 3,2 juta wajib pajak.
“Tumbuh 20,5% dari tahun lalu. Hampir 90%, semuanya menggunakan e-Filing. Kami sangat menyambut dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam laporan acara Spectaxcular 2019 di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta (Minggu, 3/3).
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan selalu memperhatikan arah substansi perubahan pelayanan. Pelayanan Ditjen Pajak kepada wajib pajak harus lebih terstandar, seragam, dan bermutu.
“Pelayanan melalui Tempat Pelayanan Terpadu (di kantor pajak) berisiko untuk menghasilkan pelayanan yang tidak standar,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam acara Rapat Koordinasi Khusus Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Pertama tahun 2019 di Aula Gedung A kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Kamis, 21/2).
Riza Almanfaluthi 