Soal Kunci Sukses Reformasi Perpajakan, Ini Kata Ditjen Pajak


Reformasi Perpajakan berbicara tentang perubahan di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai tulang punggung republik ini dalam mengumpulkan penerimaan negara. “Semua yang hadir dalam acara ini menjadi agen komunikasi yang berbicara perubahan itu kepada pihak internal dan eksternal Ditjen Pajak,” kata Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Ditjen Pajak Ani Natalia dalam acara Konsinyering Tim Teknis Komunikasi dan Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Tangerang (Senin, 5/8).

Konsinyering yang direncanakan berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Ditjen Pajak, tim kreatif, dan tim pengajar. Menurut Ani, mereka dikumpulkan untuk merumuskan materi dan strategi komunikasi kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Ditjen Pajak.

Baca Lebih Lanjut.

10 Kontributor yang Disayang Editor


Seksi Pengelolaan Situs, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Workshop Kontributor Konten Situs dan Media Sosial DJP di Legian, Kuta, Bali selama tiga hari (11 s.d. 13 April 2017).

Acara yang dikemas dengan menarik ini diikuti 88 peserta dari seluruh Indonesia, mulai Banda Aceh sampai Merauke. Beberapa materi yang disampaikan di hari pertama adalah Menjadi Kontributor yang Disayang Editor oleh Riza Almanfaluthi, materi Flash Photo oleh Wiyoso Hadi, dan Cara Unggah Konten oleh Nanang Priyadi.

Continue reading 10 Kontributor yang Disayang Editor

e-Magazine DJP Raih Penghargaan PRIA 2017


WhatsApp Image 2017-03-24 at 18.23.53

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraih penghargaan Silver Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017 Kategori Majalah Digital Internal Subkategori Lembaga dari Majalah PR Indonesia pada acara yang digelar di Kuta, Bali, Jumat siang (24/3/2017). Penghargaan ini diraih atas penerbitan majalah internal DJP, e-Magazine DJP edisi Desember 2016.

“Kami bersyukur dan bangga dengan pencapaian ini. Penghargaan ini untuk DJP tercinta. Terima kasih untuk seluruh tim redaksi dan kontributor di mana pun berada. Keep up the good work,” kata Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP menanggapi peraihan itu.

Baca Lebih Lanjut.

Ari Maulana, Penjaga Puncak Kunjungan


Ari Maulana, 31 tahun, mengecek aplikasi percakapan di telepon genggamnya. Dahinya mengerut. Rupanya itu pesan darurat dari kawan sejawat yang berada di help desk Amnesti Pajak. “Kawan saya menanyakan apakah aplikasi e-spt bisa diunduh melalui pajak.go.id?” ujar Ari, di ruang kerjanya di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (14/3) ini.

Maul, biasa dirinya dipanggil, sebagai admin Content Management System segera mengecek situs web pajak.go.id, situs web resmi DJP. Dari penilikannya, aplikasi itu masih bisa diunduh dan berjalan dengan normal. Segera ia membalas pesan dari kawannya itu. Sampai saat ini kondisi situs web berjalan aman dan lancar.

Continue reading Ari Maulana, Penjaga Puncak Kunjungan

Ditjen Pajak Ikut Aktif dalam Pemberantasan TPPU dan Terorisme



Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Indonesia Mutual Evaluation 2017 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Rapat dihadiri oleh kehumasan dari 15 instansi antara lain Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Agama.

“Rapat ini merupakan rapat “kick off” yang meminta komitmen dari peserta rapat yang hadir untuk mendukung PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mengedukasi masyarakat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK dalam sambutannya. Menurutnya, edukasi ini penting dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Kampanye ini perlu didukung, oleh karena itu butuh sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kinerja humas kita dalam menghadapi Mutual Evaluation Review nanti dan dengan saluran apa kampanye itu dilakukan,” lanjutnya.

Baca Lebih Lanjut.

Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening



Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi meminta kepada masyarakat untuk tidak takut dan tidak menghebohkan isu di luar yang mengatakan bahwa orang pajak bisa buka rekening. “Sudah lama sebenarnya bisa buka rekening. Cuma sekarang itu ada aplikasi yang bisa langsung ke Bu Menteri,” kata Ken dalam Konferensi Press di Gedung Marie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin (14/2).

Aplikasi yang bernama Akasia ini menurut Ken akan tersambung dengan aplikasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembukaan rekening akan memangkas waktu yang awalnya 6 bulan menjadi satu minggu saja. “Mekanismenya harus izin. Sekarang juga harus izin tapi pakai aplikasi sehingga lebih cepat,” lanjut Ken.

Continue reading Dirjen Pajak: Tak Perlu Takut Orang Pajak Bisa Buka Rekening

Trump, Mankiw, dan Kita


batavialaboratorium
Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat mengejutkan. Persona polemis ini memang dikenal dengan kebijakan rasisnya terhadap minoritas dan imigran. Partai Republik yang mencalonkannya juga dikenal sebagai partai konservatif. Dalam bidang ekonomi partai ini meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi didorong melalui persaingan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah.

Partai Republik juga meyakini bahwa hak kekayaan harus diberikan kepada individu secara penuh. Oleh karenanya partai ini cenderung menurunkan beban pajak buat orang kaya: mereka yang berpenghasilan 250 ribu dolar Amerika Serikat ke atas. Jumlahnya 2% dari populasi penduduk Amerika Serikat. Continue reading Trump, Mankiw, dan Kita

Buatku, Apalagi yang Ditunggu?



Aku pilih untuk menyudahi malam dengan memintal doa untukmu; untuk bahagiamu. Pada satu doa saat keinginan dan kepasrahan bersatu dalam sujud tanpa syarat, di sanalah kamu sebagai titik tujuannya.

(Moammar Emka)

Saya kembali tidur di musala lantai 2 Bandara Kualanamu tadi malam. Ini untuk kedua kalinya. Yang pertama karena ketinggalan travel menuju Tapaktuan beberapa waktu yang lalu. Sekarang, karena saya menyengaja menghindari naik travel agar bisa berlama-lama dengan keluarga. Dan karena saya sudah sampai pada titik jenuhnya mengarungi gelapnya malam Senin, Kabanjahe, Sidikalang, Subulussalam serta mengorbankan diri untuk duduk berlama-lama selama 10 jam di mobil Kijang Innova.

Makanya saya lebih memilih penerbangan terakhir dari Bandara Halim Perdana Kusumah menuju Bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat Batik Air pada pukul 20.05. Ternyata, saya banyak bertemu dengan teman-teman sejawat yang juga berangkatnya sama: memilih penerbangan terakhir.

Baca Lebih Lanjut.

Menyoal Pajak dan Kesadaran Kita: (Tanggapan dan Apresiasi untuk Prof Apridar)



Oleh Riza Almanfaluthi

MENINGKATKAN penerimaan pajak perlu kesadaran kita sebagai warga negara. Apalagi dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dikampanyekan pemerintah pada saat ini. Kesadaran itu sayangnya dicemari oleh ulah oknum pegawai pajak dan panyakit akut korupsi di kementerian dan lembaga negara, sehingga perlu adanya pengawasan internal dan eksternal untuk mengamankan keuangan negara.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi dan Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Prof Dr Apridar SE MSi, dalam opininya berjudul “Pajak dan Kesadaran Kita” yang dimuat di Serambi Indonesia (Rabu, 3 Agustus 2016).

Secara garis besar penulis setuju dengan opini Prof Apridar, namun ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Pertama, tentang kekeliruannya mengenai tarif uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak ini. Kedua, pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dan, ketiga, potensi korupsi di kementerian dan lembaga negara.

Baca Lebih Lanjut.

DIREKTUR JENDERAL INI TIDAK PINTAR


Rumornya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah menggadang-gadang Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selama ini Ken didaulat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Sigit Priadi Pramudito sejak Desember tahun lalu.

Jokowi tentu akan bertanya kepada Bambang, siapa Ken? Sebuah pertanyaan yang barangkali sudah ada jawabannya sejak ia menjabat sebagai Plt. Sebuah jabatan yang menurut Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) bakal diemban Ken hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Dan saat ini—Februari 2016—Ken masih sebagai Plt, belum definitif sebagai Dirjen Pajak.

Dengan tuntutan Presiden dan Menteri Keuangan yang semakin besar terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara di tahun 2016 sebesar 1360 trilyun rupiah maka kekosongan jabatan yang dibiarkan lama mengisyaratkan sesuatu yang paradoksal. Seperti butuh tak butuh.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan di era Orde Baru, di tahun 1966-1968. Catatan kecil berupa catatan kaki tentang penunjukan Salamun AT sebagai Dirjen. Catatan ini ada di sebuah bundel stensilan bahan kuliah istri saya di program Maksi Universitas Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.