Trump dan Pajak Digital


Presiden Amerika Serikat ini memang senang perang dan baunya. Perang fisik ataupun dagang. Tewasnya petinggi militer Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak atas serangan drone Amerika Serikat bisa jadi bukti. Juga suka berperang dengan Cina. Perang dagang.

Terakhir kemarin (Selasa, 21/1), pemerintahan Donald Trump melalui Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin siap-siap bikin balasan menyakitkan kepada Italia dan Inggris jika dua negara Eropa itu menerapkan pajak kepada perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple,  Facebook, Amazon, dan Netflix. Menurut Trump pengenaan pajak ini mendiskriminasi bisnis Lembah Silikon dan tidak konsisten dengan kebijakan pajak internasional.

Continue reading Trump dan Pajak Digital

Advertisement

Bangunkan yang Tidur Itu!


Melania Trump, Grace Eline, dan Joshua Trump duduk di tribun.

Kinan tertidur saat mengantre untuk menyetorkan hafalan Alquran kepada ustaz pembimbingnya pada sore itu. Teman Kinan berusaha membangunkannya. “Tidak usah. Biarkan saja,” kata sang ustaz.

Di lain waktu dan tempat, bocah sepantaran Kinan, Joshua Trump duduk di sebelah kiri Melania Trump. Hanya diselingi satu bangku saja yang diduduki Grace Eline, bocah penderita germinoma. Namun Joshua tertangkap kamera sedang tertidur lelap.
Baca lebih Lanjut.

Membuka Laporan Pajak Capres


Debat pemilihan presiden 2019 antara pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mestinya membuka persoalan pajak.

Ini tidak terbatas pada isu pengelolaan pajak, tetapi juga kesediaan mereka mengumumkan laporan pajaknya kepada publik. Kontestasi calon presiden Amerika Serikat pada 2016 antara Hillary Clinton dan Donald Trump, menyajikan drama menarik.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (1)


Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?

Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (2)


Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:

Kajian Ditjen Pajak

Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.

Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

Baca Lebih Lanjut.

Trump, Mankiw, dan Kita


batavialaboratorium
Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat mengejutkan. Persona polemis ini memang dikenal dengan kebijakan rasisnya terhadap minoritas dan imigran. Partai Republik yang mencalonkannya juga dikenal sebagai partai konservatif. Dalam bidang ekonomi partai ini meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi didorong melalui persaingan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah.

Partai Republik juga meyakini bahwa hak kekayaan harus diberikan kepada individu secara penuh. Oleh karenanya partai ini cenderung menurunkan beban pajak buat orang kaya: mereka yang berpenghasilan 250 ribu dolar Amerika Serikat ke atas. Jumlahnya 2% dari populasi penduduk Amerika Serikat. Continue reading Trump, Mankiw, dan Kita