Tiga Tantangan Serius untuk Ditjen Pajak


Kemeriahan Hari Pajak 2019 tidak memadamkan ikhtiar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyelesaikan beberapa tantangan di depan mata yang harus dihadapi dan disikapi dengan serius. Secara garis besar terdapat tantangan dari sisi administratif perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak perekonomian global.

Dari sisi administratif perpajakan, Ditjen Pajak harus meneruskan Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel.

Baca Lebih Lanjut

Memilih Sekolah Anak Jangan Sekadar Gengsi dan Kehormatan


Beberapa hari yang lalu, banyak orang tua yang antre untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Sistem penerimaan murid sekarang berdasarkan zonasi. Ini untuk pemerataan kualitas pendidikan. Saya setuju dengan ini. Karena negara sudah menetapkan 20% APBN untuk pendidikan, maka sayang sekali kalau dana yang 80%-nya dikumpulkan dari pajak ini tidak mengungkit kualitas pendidikan pada titik optimalnya di semua sekolah. Namun saya teringat kepada satu tulisan saya yang lampau. Semoga berguna buat ayah bunda yang hendak menyekolahkan anak-anaknya.

Ada dua negara Cile dan Honduras. Cile perekonomiannya lebih bagus daripada Honduras. Pendapatan orang miskin Cile masih dua kali lipat pendapatan orang miskin di Honduras. Pertanyaannya kemudian diajukan, siapa yang lebih bahagia? Orang miskin di Cile atau orang miskin di Honduras?

Baca Lebih Lanjut

Ditjen Pajak Gencarkan Penyidikan Buru Pengemplang Pajak


Kerja keras Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kerja samanya dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan membuahkan hasil pada minggu pertama pascaliburan panjang lebaran.

Pekan lalu, pada hari pertama setelah liburan itu (Senin, 10/6), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat membacakan putusan pengadilan terhadap tiga terdakwa.

Baca Lebih Lanjut.

Cerita Lebaran: Seusai Menjadi Salik Selama Sebulan


Bentangan sawah di Sempulur.

Azan Subuh mengamuk di gendang telinga. Menutupinya dengan bantal rasanya sudah cukup untuk meredakannya. Apalagi perjalanan semalam dari Wringinputih, Magelang menuju Sempulur, Boyolali yang menguras daya dapat menjadi alasan lebih dari sekadar.

Pada akhirnya tidak demikian juga. Saya masih bisa beranjak. Kandung kemih yang penuh mendorong saya untuk segera turun ranjang.
Baca Lebih Lanjut.

Belajar dari Penjualan Mukena, Antisipasi Pajak untuk Pedagang Online Shop


Direktorat Jenderal Pajak mengincar pajak dari pedagang online shop (olshop) di media sosial. Kemarin (30/5), dalam situs web pajak.go.id, redaktur situs web pajak.go.id mengeluarkan artikel yang berjudul “Jual Mukena Kena PPN?”

Lalu bagaimana pedagang olshop mengantisipasi hal ini?
Baca Lebih Lanjut

Inovasi Yahud, Tiga Kantor Pajak Terpilih Jadi yang Terbaik 2019


Salah satu sudut kantor pajak.

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten menyeleksi ratusan kantor layanannya dan memilih tiga di antaranya untuk didapuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbaik.

Penyeleksian dan pemilihan ini menjadi penting sebagai sarana evaluasi layanan kepada para pemangku kepentingan, utamanya wajib pajak.
Baca Lebih Lanjut

Menekuri Tax Expenditure


Menginjak hari kedua pada 2019, Sri Mulyani Indrawati seolah tak mau kehilangan waktu. Ia mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan kinerja kementeriannya dalam mengatur pundi-pundi negara.  Selain data-data pencapaian ekonomi, satu hal yang menyelip di sana adalah terkait belanja perpajakan.

“Kami juga menyampaikan ke dunia usaha bahwa saat mengumpulkan pajak, kami juga memberikan insentif yang cukup banyak. Tax spending kita sudah mencapai Rp150 triliun sendiri, itulah insentif yang kita berikan,” kata Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta (Rabu, 2/1).

Baca Lebih Lanjut.

Di Balik Jutaan Email untuk Wajib Pajak


Sebagai wujud kecintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, di awal Maret ini jutaan wajib pajak orang pribadi mendapatkan surat elektronik (e-mail) dari DJP, mengingatkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal dan tidak mendekati tanggal jatuh tempo pada 31 Maret 2019.

Menariknya adalah, sebagaimana halnya dengan surat cinta lainnya, banyak pikiran dan perasaan yang dicurahkan dalam penulisan surel-surel tersebut. Narasi surel yang dikirim kepada wajib pajak tersebut sebenarnya telah ditulis dengan memperhatikan perilaku wajib pajak. Sederhananya, konsep narasi surel tahun ini telah diuji berdasarkan hasil penelitian dan survei.

Baca Lebih Lanjut.

Menggenggam Pajak Selebgram


Tidak ada ketentuan khusus untuk pemajakan selebgram di Indonesia. Semua kembali kepada ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Namun, untuk menjamin rasa keadilan, selebgram memang harus dipajaki.

Musim lapor pajak telah tiba. Tiga bulan pertama setiap awal tahun menjadi kesempatan buat Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak terkecuali selebgram.

Baca Lebih Lanjut

Bisakah Lapor Pajak Lewat Driver Ojek Online?


Kemajuan teknologi banyak memunculkan jasa pengiriman barang berbasis aplikasi daring (online), misalnya Bike-Grab, Go-jek, dan Go-Send yang memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk kertas maupun dokumen elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan jasa pengiriman online tersebut.

Namun yang perlu diperhatikan adalah penyampaian melalui mitra (driver) ojek online harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara.

Baca Lebih Lanjut.