Ahmad Suwardi masih bekerja sampai tengah malam di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna. Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, ia bersama timnya menyiapkan segalanya untuk acara besok. Akan banyak pejabat datang ke Tahuna untuk menguji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah.
Para pejabat itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Palapa Ring adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh desa di Indonesia dengan jaringan internet berkecepatan tinggi.
Awalnya acara akan dilaksanakan di lapangan, namun untuk mengantisipasi cuaca buruk, Sri Mulyani meminta agenda itu dilaksanakan di gedung milik Kementerian Keuangan. Hanya ada dua kantor Kementerian Keuangan di pulau itu: KPP Pratama Tahuna dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahuna. Akhirnya KPP Pratama Tahuna ditunjuk sebagai tuan rumah acara.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan yang ikut dalam rombongan mengaku terkesan dengan suasana KPP Pratama Tahuna. Dalam sejarah Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan merupakan Direktur Jenderal Pajak yang pertama kali berkunjung ke sana.
Robert sempat diajak Ahmad Suwardi melihat bentangan pemandangan belakang kantor: Samudra Pasifik yang biru. “Jadi ingin mancing,” kata Robert. Namun jadwalnya yang padat tidak memungkinkan untuk itu.
KPP Pratama Tahuna berdiri sejak 2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tahuna dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Tahuna.
Letaknya berada di Tahuna, kota kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tahuna dilintasi jalur gempa, sehingga kejadian gempa merupakan hal biasa yang sering terjadi dan dialami masyarakat di sana.
Kepulauan Sangihe sendiri berbatasan langsung dengan negeri jiran Filipina di sebelah utara, Laut Sulawesi di sebelah barat, Samudra Pasifik di timur, dan Laut Maluku di selatan.
Wilayah kerja KPP Pratama Tahuna adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 144 pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Wilayah ini juga dikenal dengan sebutan Wilayah 144 Pulau, meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), serta Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Ini menjadi tantangan sendiri buat kami. Harusnya ada aset Barang Milik Negara berupa kapal boat untuk melakukan kunjungan kerja,” tutur Kepala KPP Pratama Tahuna Miftahudin.
Secara struktural organisasi KPP Pratama Tahuna di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah,Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut). Di bawah KPP Pratama Tahuna terdapat KP2KP Talaud.
Dengan jumlah personel terbatas sebanyak 65 pegawai, Miftahudin menjadi komandan lapangan untuk menggali potensi perpajakan yang didominasi sektor bendaharawan dan hasil bumi.
Miftahudin juga harus mengatur komposisi pegawainya dengan cermat untuk melayani 35.636 wajib pajak yang terdaftar pada 2018. Sebanyak 58 pegawai berada di Tahuna dan 7 orang lainnya di Talaud. “Hanya 4 orang yang berasal dari Manado, sisanya berasal dari luar Sulawesi Utara,” kata Miftahudin menjelaskan asal daerah para pegawainya.
Dari Manado, perjalanan menuju Tahuna dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Ada jadwal penerbangan dari Bandara Sam Ratulangi, Manado menuju Bandara Naha, Tahuna yaitu pada pukul 07.00 WITA dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit. Itu pun tidak setiap hari. Hanya ada empat kali penerbangan dalam seminggu.
Apabila menggunakan kapal cepat maka perjalanan dapat ditempuh kurang lebih 6 jam dari Pelabuhan Manado dengan jam keberangkatan pada pukul 09.00 WITA. Jika menggunakan kapal malam yang diberangkatkan pada pukul 19.00 WITA maka perjalanan membutuhkan waktu 9 jam.
Miftahudin harus menyisihkan waktu 20 jam dari rumahnya yang berada di Surabaya menuju Tahuna. “Itu pun harus dengan menginap terlebih dahulu di Manado karena jadwal pesawatnya besok pagi,” ujar Miftahudin.
Dengan jarak yang jauh, transportasi yang sulit, dan ongkos yang tinggi itu membuat para pegawai yang berasal dari luar Sulawesi Utara harus berpikir dua kali jika sering-sering pulang ke kampung halaman. Paling cepat mereka bisa pulang sebulan sekali.
Maka menjadi suatu keberkahan yang luar biasa ketika pada 26 Desember 2018, Sri Mulyani mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 877/KMK.01/2018 tentang Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya. Beleid itu menempatkan Tahuna termasuk salah satu daerah yang sulit perhubungannya. Artinya, dengan ketentuan cuti yang ada para pegawai Kementerian Keuangan di Tahuna mendapatkan cuti tambahan paling lama 12 hari kalender.
Jarak dan waktu tempuh, jumlah pergantian antar moda transportasi, dan tingkat kesulitan penggunaan moda transportasi menjadi pertimbangan keputusan tersebut. “Tentunya kami sangat senang sekali. Tambahan cuti itu bisa digunakan sebagai tambahan waktu dalam perjalanan dan membuat pegawai lebih mudah dalam menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan tanpa banyak alasan,” ujar Miftahudin.
Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Suwardi yang merasa bungah dengan kebijakan itu. “Kami sudah menggaungkan sejak 2017. Kami di sini nggak butuh flexitime, kami hanya butuh flexiday. Bayangkan kalau kami pulang Jumat malam dan sampai tempat tujuan Sabtu hampir Magrib. Supaya tidak bolos kan Minggu pagi kami sudah harus berangkat supaya Senin pagi sudah bisa kerja lagi,” kata Ahmad Suwardi yang sejak Januari 2017 berada di Tahuna.
Dari Banyuwangi, tempat keluarganya berada, Ahmad Suwardi membutuhkan waktu paling cepat 17 jam perjalanan sampai di Tahuna. “Kalau ingin irit karena harga tiket selangit seperti sekarang ini, ya harus naik kapal laut. Bisa 24 jam perjalanan. Belum kalau pesawat dari Surabaya delay,” tambahnya.
Dengan segala keterbatasan yang ada Miftahudin dan seluruh pegawai KPP Pratama Tahuna tetap fokus pada tugas dan target yang diemban. Pendirian Pos Pajak, pengembangan sistem permberkasan, dan pembuatan basis data pemeriksaan menjadi inovasi layanan yang terus dijalankan mereka.
Pos Pajak didirikan di Pulau Siau. Siau merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sitaro. Miftahudin mengirimkan dua pegawainya menjaga pos itu dalam jangka waktu satu minggu secara bergantian. Mereka memberikan pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak di sana yang lokasinya sangat jauh dari Tahuna.
Untuk melaporkan pajak, biasanya wajib pajak dari Pulau Siau naik kapal cepat menuju Tahuna. Tiba di KPP Tahuna pukul 5 sore pada saat jam layanan kantor sudah tutup, sehingga tidak jarang mereka harus menginap di Tahuna dan besok paginya pada pukul 09.00 mereka harus segera naik kapal.
Walaupun berada di daerah perbatasan dan terpencil, dengan berbagai layanan yang diberikan kepada wajib Pajak, KPP Pratama Tahuna menorehkan berbagai prestasi. Pada 2017, KPP Pratama Tahuna mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam Persentase Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Nonkaryawan Terbaik se-Kanwil DJP Suluttenggomalut.
Selain itu, pada 2018, mendapatkan penghargaan sebagai Wajib Pajak Bayar Terbaik Rakorda II Tahun 2018, Kinerja Keuangan Terbaik Tahun 2018, Terbaik Ketiga Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018 di KPPN Tahuna.
Miftahudin tak menampik kalau itu semua berkat kerja sama yang selama ini dibangun timnya. Sebagai pimpinan ia harus dapat memberikan keteladanan, membangun kebersamaan antarpegawai, dan membimbing terus menerus anggota timnya yang kebanyakan anak muda dan baru ditempatkan di Tahuna yang minim hiburan. “Tetapi di sini itu pemandangannya bagus, bukit dan pantainya indah,” ujar Miftahudin.
“Di sini harus bahagia dan jangan sampai sakit,” tambah Ahmad Suwardi. Ia mengatakan demikian karena fasilitas kesehatan di Tahuna belumlah mencukupi. Banyak warga Tahuna yang dirujuk ke rumah sakit besar di Manado. Dan tentu mereka harus berkejaran dengan masa karena transportasi masih menjadi kendala sempurna.
Miftahudin, Ahmad Suwardi, dan seluruh pegawai KPP Pratama Tahuna adalah para penyintas yang membuktikan negara hadir di perbatasan. Penugasan mereka di sana sejatinya untuk kelangsungan NKRI. [Rz]
**
Riza Almanfaluthi
Dedaunan di ranting cemara
Artikel ini ditulis untuk dan pertama kali dimuat di Majalah Elektronik Internal Direktorat Jenderal Pajak INTAX Edisi Januari 2019
Riza Almanfaluthi 