Platform Digital Sebagai Pemotong-Pemungut Pajak

Posted on by Riza Almanfaluthi

Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Beberapa di antaranya tecermin dalam transaksi di marketplace, penyaluran pinjaman melalui financial technology (fintech), ataupun jasa yang dilakukan oleh Youtuber.

Ketiga kegiatan di atas pada dasarnya melibatkan pihak lain yang memegang kendali atas arus transaksi berupa arus barang dan uang, sekaligus pemilik bank data identitas pembeli dan penjual yang dihimpun dari para pihak yang bertransaksi. Mereka dalam hal ini adalah pihak marketplace, penyedia platform fintech, maupun Youtube.

Baca Lebih Banyak

Advertisement

Menyiapkan Aturan Main dan Sistem Meterai Elektronik

Posted on by Riza Almanfaluthi

Salah satu yang membedakan Undang-Undang (UU) Bea Meterai baru dengan yang lama adalah soal dokumen elektronik.

Di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 dokumen elektronik masuk ke dalam pengertian dokumen yang menjadi objek meterai. Tepatnya seperti ini. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Baca Lebih Banyak

Menghilangkan Pengecualian dan Fasilitas PPN

Posted on by Riza Almanfaluthi

Pandemi Covid-19 membuat teknokrat di banyak negara berpikir keras agar ekonomi negaranya tidak tumbang.

Berbagai kebijakan fiskal dikeluarkan supaya keuangan negara bisa membiayai penanganan Covid-19, memulihkan ekonomi, dan tetap mendapatkan penerimaan yang menutupi belanja negara.

Baca Lebih Banyak

Kuartal Pertama 2021, Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri Setor Rp1,16 Triliun

Posted on by Riza Almanfaluthi

Sudah hampir satu tahun Indonesia menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sejak 1 Juli 2020, pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai PPN sebesar 10 persen. Ini menjadi salah satu upaya ekstensifikasi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca Lebih Lanjut

Alat Ungkit Itu Hanya Sampai 31 Desember 2021

Posted on by Riza Almanfaluthi

Ada dua kebijakan yang disusun pemerintah dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam waktu yang berdekatan.

Dua kebijakan perpajakan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 yang diteken pada 25 Februari 2021.

Baca Lebih Lanjut

DJP Kirim Jutaan Email. Sudah Baca Emailnya?

Posted on by Riza Almanfaluthi

Seminggu sebelum Januari 2021 berakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat elektronik (email) kepada 3.156.565 wajib pajak pemberi kerja.

Isinya mengimbau kepada mereka untuk segera menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada karyawannya.

Baca Lebih Lanjut

Narasi Digdaya Para Pendiri Bangsa

Posted on by Riza Almanfaluthi

Setiap tanggal 14 Juli pegawai Direktorat Jenderal Pajak memperingati Hari Pajak. Pada 2020 ini peringatan sudah memasuki tahun ketiga. Namun, ada yang membedakan dari peringatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hari Pajak 2020 diperingati dalam situasi dunia masih dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sampai dengan dibuatnya artikel ini, data dari situs web wordometers.info menunjukkan lebih dari 18,4 juta penduduk dunia terinfeksi Covid-19 dengan jumlah kematian lebih dari 696 ribu jiwa.

Baca Lebih Lanjut