Mimpi DJP Buat Pembayaran Pajak Semudah Membeli Pulsa


 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi DJP (SIDJP).  DJP membangun sistem ini bersamaan dengan modernisasinya pada 2002. Pembaruannya mutlak diperlukan pada saat ini. Anggaran sebesar Rp2,044 triliun dalam tahun jamak tersedia untuk mewujudkannya.

Kemutlakan pembaruan ini dikarenakan beberapa sebab. SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi bisnis inti pajak. SIDJP juga belum mampu mengonsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan bisnis inti pajak lainnya melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer accounting). Konkretnya, DJP ingin pembayaran pajak semudah membeli pulsa.

Baca Lebih Lanjut

Tiga Tantangan Serius untuk Ditjen Pajak


Kemeriahan Hari Pajak 2019 tidak memadamkan ikhtiar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyelesaikan beberapa tantangan di depan mata yang harus dihadapi dan disikapi dengan serius. Secara garis besar terdapat tantangan dari sisi administratif perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak perekonomian global.

Dari sisi administratif perpajakan, Ditjen Pajak harus meneruskan Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel.

Baca Lebih Lanjut

Sri Mulyani Soal Penerimaan Pajak: Belum Cerminkan Potensi e-Commerce


Di era ekonomi digital saat ini, untuk dapat memperoleh penghasilan dari suatu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini berarti bahwa konsep physical economic presencesudah sulit untuk diterapkan saat ini.

“Pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment menjadi hal utama untuk dikaji secara mendalam dan cermat. Salah satu konsep yang berkembang saat ini adalah mendefinisikan keberadaan BUT berdasarkan significant economic presence,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Senin, 15/7).

Baca Lebih Lanjut

Ditjen Pajak Gencarkan Penyidikan Buru Pengemplang Pajak


Kerja keras Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kerja samanya dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan membuahkan hasil pada minggu pertama pascaliburan panjang lebaran.

Pekan lalu, pada hari pertama setelah liburan itu (Senin, 10/6), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat membacakan putusan pengadilan terhadap tiga terdakwa.

Baca Lebih Lanjut.

Beli Rumah, Perhatikan Ini agar Urusan Pajak Mudah


Ilustrasi rumah.

Sejak pertengahan 2016, melalui surat elektronik, Ibu Tan Mei Lan (bukan nama sebenarnya) bertanya tentang berbagai permasalahan pajaknya kepada saya. Berikut beberapa pertanyaannya:

Tan Mei Lan:

Saya mau konsultasi soal pelaporan pajak untuk tahun pajak 2016 di tahun 2017. Saya berencana akan membeli rumah pada akhir tahun 2016 senilai Rp400 juta. Untuk membeli rumah tersebut, saya meminjam uang kepada perusahaan dengan jaminan Akta Jual Beli (AJB). Dan ternyata AJB baru bisa saya buat pada bulan Januari 2017.

Baca Lebih Lanjut

Bersama Brexit, Dua Inovasi DJP Masuk Daftar Elit TOP 99


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Jakarta (Selasa, 21/05). Dua inovasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masuk dalam daftar itu pada kategori Tata Kelola Pemerintahan.

Inovasi DJP berupa E-Filing Semudah Menjentikkan Jari Kelingking dan Mobile Tax Unit (MTU). E-Filing adalah aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan elektronik yang dilakukan secara daring dan waktu nyata melalui internet.
BAca Lebih Lanjut

Belajar dari Penjualan Mukena, Antisipasi Pajak untuk Pedagang Online Shop


Direktorat Jenderal Pajak mengincar pajak dari pedagang online shop (olshop) di media sosial. Kemarin (30/5), dalam situs web pajak.go.id, redaktur situs web pajak.go.id mengeluarkan artikel yang berjudul “Jual Mukena Kena PPN?”

Lalu bagaimana pedagang olshop mengantisipasi hal ini?
Baca Lebih Lanjut

Ini 3 Kesepakatan Baru Otoritas Pajak Indonesia dan Jepang


Otoritas pajak dari dua negara, Indonesia dan Jepang, menorehkan sejarah dengan menandatangani pernyataan bersama.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Komisioner National Tax Agency (NTA) Takeshi Fujii telah menandatangani kesepakatan peningkatan hubungan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan NTA di Jakarta beberapa hari yang lalu (Selasa, 21/5).

Baca Lebih Lanjut.

Menekuri Tax Expenditure


Menginjak hari kedua pada 2019, Sri Mulyani Indrawati seolah tak mau kehilangan waktu. Ia mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan kinerja kementeriannya dalam mengatur pundi-pundi negara.  Selain data-data pencapaian ekonomi, satu hal yang menyelip di sana adalah terkait belanja perpajakan.

“Kami juga menyampaikan ke dunia usaha bahwa saat mengumpulkan pajak, kami juga memberikan insentif yang cukup banyak. Tax spending kita sudah mencapai Rp150 triliun sendiri, itulah insentif yang kita berikan,” kata Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta (Rabu, 2/1).

Baca Lebih Lanjut.