Ditjen Pajak Kini Bisa Akses Data Kependudukan dan Pribadi


Dari kiri ke kanan: Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini sudah bisa mendapatkan hak akses terhadap data kependudukan dan pribadi serta aktivasi perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil yang bersedia menjalin kerja sama dengan Ditjen Pajak,” kata Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta (Jumat, 2/11).

Kerja sama itu disepakati antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Ditjen Pajak dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak akan mendapatkan hak akses data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, dan alamat, selain hak akses terhadap data foto dan data keluarga.

Menurut Robert, kerja sama ini berguna untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak, melengkapi database Master File Wajib Pajak, dan mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui pemanfaatan NIK, Data kependudukan, dan KTP-el.

Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 193/5830/SJ dan MoU-9/MK.03/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Robert menjelaskan manfaat kerja sama ini yang memungkinkan Ditjen Pajak mendapatkan hak akses terhadap data kependudukan, data foto, dan data keluarga serta aktivasi perangkat pembaca KTP-el. “Di sisi lain, manfaat bagi Ditjen Dukcapil antara lain mendapatkan akses berupa NPWP sebagai data balikan secara otomatis,” kata Robert.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam kesempatan itu menjelaskan tentang jumlah kerja sama yang telah dilakukan oleh institusinya. “Dengan Ditjen Perbendaharaan ini berarti perjanjian yang ke-1129,” jelas Zudan.

Seperti diketahui, selain dengan Ditjen Pajak, pagi itu Ditjen Dukcapil juga menandatangani kerja sama dengan Ditjen Perbendaraan untuk memverifikasi identitas penerima subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Karena KUR itu kan hanya untuk satu orang dan tidak boleh dobel,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono.

Selain itu Zudan memeragakan kecanggihan sistem yang dimiliki institusinya, terutama teknologi face recognition. Dengan teknologi tersebut sistem bisa membaca titik-titik yang ada di wajah sehingga bisa diketahui wajah-wajah yang mirip dan berapa NIK-nya. (Rz)

Tulisan ini dibuat untuk situs pajakgoid dan sudah pertama kali muat di:
Sumber berita: http://pajak.go.id/news/ditjen-pajak-kini-bisa-akses-data-kependudukan-dan-pribadi

Advertisements

One thought on “Ditjen Pajak Kini Bisa Akses Data Kependudukan dan Pribadi

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.