Menyadari kekurangan pangan dan inflasi, Vietnam meluncurkan program Doi Moi (renovasi) pada 1986. Caranya dengan membuka sektor swasta dan investasi asing besar-besaran. Efeknya dahsyat.
Selama periode 1990 sampai 2000, ekonomi Vietnam menjadi dua kali lipat. Tetapi ada yang salah di sana: pemasukan negara malah turun. Rasio pajak pada 2000 menjadi 14,8%. Walaupun tetap lebih tinggi daripada rasio pajak Indonesia di tahun yang sama.
Tubuh kecil Jack Ma yang dibalut baju tradisional Cina warna abu-abu menyelip di antara orang-orang yang memenuhi panggung penutupan pesta olahraga terbesar se-Asia.
Malam itu (Minggu, 2/9) adalah malam penutupan Asian Games 2018 yang berlangsung sejak 18 Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang.
Ini adalah kali kedua, saat sedang memimpin rapat, saya meminta kepada para peserta untuk menaruh telepon genggam mereka di atas meja. Secara sukarela, para peserta rapat memenuhi permintaan ini. Saya menjanjikan bahwa rapat diupayakan berjalan seefektif mungkin.
Ada maksud di balik permintaan saya tersebut. Tujuannya agar saat rapat, fokus mereka tidak terpecah dengan apa yang ada di layar telepon genggam masing-masing. Hal ini saya lakukan, guna menghindari perilaku phubbing. Istilah yang sedang tren saat ini.
Andrei Brighidin merekomendasikan percentage designation sebagai alternatif pelibatan partisipasi publik dalam pembiayaan negara. Caranya, negara memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengalokasikan sebagian (dalam persentase tertentu) dari pajak penghasilan yang harus dibayarkannya untuk disalurkan secara langsung kepada kepentingan publik.
Beberapa negara telah menerapkannya. Salah satunya Hongaria. Ini hampir mirip dengan zakat di negeri ini yang telah menjadi pengurang penghasilan bruto yang akan dikenakan pajak. Gaya filantropi melalui pajak ini disalurkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi nirlaba di luar organisasi yang telah mendapatkan alokasi dana pajak melalui program-program pemerintah.
PERATURAN***Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga menganut sistem berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya.
Pelaporan berbasis akrual ini bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Oleh karenanya, diperlukan pencatatan double entry untuk setiap transaksi keuangan.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Tentu penetapan tersebut bukan tanpa maksud. Satu hari itu dibutuhkan untuk menguatkan jati diri serta memotivasi pengabdian abdi masyarakat di lingkungan organisasi besar seperti Ditjen Pajak ini.
Oleh karena itu, perlu kembali menguak sejarah masa lalu karena dari sanalah kita bisa mengambil iktibar dan mendapatkan momentum penting bahwa perjalanan organisasi ini tidak bisa dijauhkan dari masa awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apakah Anda tahu bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, mulai tanggal 1 April 2018, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor (bagi warga negara asing)?
Ini tentu ada maksudnya. Buat para pembeli dan tentunya penjual.
Sebagai institusi terbesar dalam mengumpulkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan lebih dari 100 layanan perpajakan kepada wajib pajak. Tentunya mendokumentasikan seluruh layanan agar bisa diketahui oleh wajib pajak bukanlah hal yang sederhana dan mudah, tetapi mesti dilakukan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
Format yang tepat untuk itu adalah dengan membuat direktori. Sebagaimana fungsinya, direktori merupakan rujukan atau referensi yang memberikan informasi khusus mengenai subjek atau pokok bahasan tertentu. Dalam hal ini tentunya seluruh layanan perpajakan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?
Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.
Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:
Kajian Ditjen Pajak
Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.
Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?
Riza Almanfaluthi 