Dalam kategori ini adalah artikel-artikel seputar perpajakan Indonesia yang semoga bermanfaat buat Anda semua para Pembaca. Salam kenal :-)
Beberapa waktu lalu, pertanyaan soal bagaimana cara anak SMA atau SMK melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampir melalui aplikasi percakapan Whatsapp.
Pertanyaannya seputar apakah pendaftaran PKL itu melalui aplikasi magang.kemenkeu.go.id atau melalui cara lain.
(Video di menit 04.49 s.d. 05.54)
Kalau saya hitung, saya sudah mendapatkan potongan video ini sebanyak empat kali. Itu pun sudah lama sekali, berbulan-bulan lalu. Namun, pada hari ini dua orang menjapri saya melalui aplikasi Whatsapp supaya ada atensi terhadap video ceramah Ustaz Adi Hidayat ini. Secara institusi, sudah ada tim yang akan menggarap video edukasi sebagai bahan klarifikasi.
Jadi dalam potongan video tersebut—yang saya tidak tahu kapan dan di mana ceramah itu disampaikan—Ustaz Adi Hidayat memberikan nasihat seperti ini:
Saya mendapatkan dokumen yang harus saya tanda tangani pada siang ini. Dokumen itu pun harus dibubuhi dengan meterai.
Sekarang bukan zamannya lagi dokumen harus dicetak dulu, kemudian ditempel dengan meterai cetak, ditandatangani, dan dikirim via kurir. Kemudian saya teringat dengan meterai elektronik. Meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik.
Republika Online memberitakan timnas sepak bola Indonesia memimpin kirab juara kontingen SEA Games 2023, di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Ini layak karena sebelumnya mereka menang melawan tim Thailand dalam ajang final sepak bola SEA Games 2023 di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada 16 Mei 2023. Skor 5-2 untuk Indonesia.
Sejak 16 Maret 2023, penulis akan menerima royalti lebih besar daripada sebelumnya.
Ini karena Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Sengkarut yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak akibat imbas kasus penganiayaan yang dilakukan salah satu anggota keluarga pegawai pajak sudah sampai ke tahap yang di luar masuk akal.
Imbas itu dirasakan oleh teman-teman unit vertikal di bawah. Layanan chat imbauan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dibalas oleh wajib pajak dengan pertanyaan, “Sudahkan lapor LHKPN?” atau dalam bentuk makian dan teror lainnya.
Sepekan dua pekan ini dunia teknologi informasi lagi dihebohkan dengan pemberitaan sebuah aplikasi. Ini pertarungan dua raksasa teknologi dan dua CEO keturunan India.
Mengutip akun Youtube The Overpost, hanya dalam waktu lima hari sejak peluncurannya pada November 2022, aplikasi ini mampu mendapatkan satu juta pengguna, Netflix butuh waktu 3,5 tahun.
Beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19 merebak, tepatnya pada 28 November 2019, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 883/KMK.01/2019 tentang Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Bahasa Inggris.
Di sana ada nama unit organisasi dan nama jabatan yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris untuk kepentingan kedinasan di Kementerian Keuangan.
Saat ini telah memasuki musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan buat wajib pajak orang pribadi.
Untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2022 ada batas waktu penyampaiannya, yaitu pada 31 Maret 2023.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:
Januari 2022
1 Januari
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara daring di situs web pajak.go.id. PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
Riza Almanfaluthi 