Jumat itu saya bersilaturahmi kepada Ibu Aan Almaidah Anwar atau A3. Beliau biasa diinisialkan seperti ini. Adanya di lantai 25 Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Sesaat hendak menuju meja kerjanya yang tidak berada di ruangan khusus—karena sudah menerapkan metode flexible working space (WFS)—panggilan menyeruak.
Alarm pendeteksi pencurian buku di Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraung lantam ke penjuru ruangan. Ini isyarat ada buku yang sedang keluar ruangan perpustakaan tapi belum tercatat dalam sistem peminjaman buku.
Muhammad Arif Yusuf Hasibuan, 25 tahun, memeriksa alat setinggi 160 cm itu. Hasib, biasa ia dipanggil teman-temannya, dengan membawa satu buku tebal mengulang sekali lagi. Ia menjauhi peranti itu dengan jarak lebih dari satu meter. Tak terdengar suara apa pun. Berkali-kali ia mondar-mandir tapi alat yang ditaruh di dekat pintu ini tetap membisu.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan kembali terkait permintaan data kartu kredit yang diminta instansinya pasca amnesti pajak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 ini.
“Tidak perlu resah. Data itu tidak digunakan untuk intensifikasi. Karena bukan mencerminkan potensi sebenarnya terhadap penghasilan,” kata Ken pada konferensi pers di Executive Lounge Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (31/3).
Riza Almanfaluthi 