Dedaunan di ranting cemara: Sosial, Budaya, Pajak, Sejarah, semua punya catatannya.
Mitsubishi Strada Triton 4×4 membelah jalanan Mukomuko pagi itu. Mobil berkabin ganda dengan paduan warna yang mencolok mata: kuning dan hitam. Tulisan besar mendominasi sisi kanan, kiri, dan belakang mobil: Tarif Turun!
Kendaraan dinas yang berhasil menyita perhatian masyarakat Mukomuko ini merupakan Mobile Tax Unit (MTU) milik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Argamakmur. Beberapa Account Representative berada di dalamnya.
Baca Lebih Lanjut.
Manusia dan kumpulannya secara fitrah menyukai perlambang. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kumpulan manusia kini memiliki logo baru yang sederhana dan melambangkan bahwa organisasi ini memang dinamis dan tidak anti perubahan.
Akhir tahun lalu Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tentang Logo Direktorat Jenderal Pajak. Logo itu berupa logogram dalam kombinasi bentuk persegi dan bentuk lebih bulat dengan dua warna dan di bawahnya terdapat logotip berupa tulisan “djp”.
Tulislah sebuah surat untuknya. Tulislah dengan memakai tangan. Tidak perlu dengan cetakan printer. Permintaan coach dari sebuah Life Academy itu aku turuti.
Aku menulis banyak dengan menggunakan pena, menggunakan tangan kananku, di atas lembaran-lembaran kertas putih. Dengan penuh kesungguhan seperti para pecinta zaman pujangga lama menulis surat.
Aris Affandi, Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, dengan menahan pilu memimpin doa di aula kantor pada Senin duha itu (29/10). Para pegawai yang ikut dalam acara doa bersama tak kuasa menambak tangis. Air mata tumpah.
Mereka masih berharap lima kawan mereka yang berada dalam pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 selamat. Pesawat itu dikabarkan hilang kontak dan jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat pada pukul 06.32 WIB.
“Centang satu, Bro!” teriak Bibing kepada seisi ruangan Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2humas)sesaat berita pesawat jatuh di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat memenuhi layar kaca televisi pada Senin pagi (29/10).
Tanda centang satu itu berarti pesan Bibing kepada Tri Haska Hafidzi, teman sejawatnya, baru diterima di peladen Whatsapp, namun belum sampai ke ponsel Haska. Haska menjadi salah satu penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 jurusan Jakarta-Pangkalpinang yang jatuh itu.
Suatu ketika saya di japri oleh teman. Ia bertanya apakah alamat dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mesti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Kalau iya, bagaimana prosedur penggantiannya?
Saya jawab iya. Data di NPWP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Prosedurnya bagaimana dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Akan saya terangkan secara lengkap di sini.
Jadi prosedur ini juga berlaku untuk perubahan data buat Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus berhati-hati dalam menggunakan layanan pembuatan e-Faktur dari pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tanpa izin dari DJP.
Ini disebabkan banyaknya pengaduan dari wajib pajak kepada DJP yang mengalami kendala saat pembuatan e-Faktur tersebut melalui penyedia layanan aplikasi yang belum ditetapkan sebagai penyelenggara aplikasi e-Faktur.
Desi Zulya langsung lemas mendengar nama suaminya berada dalam manifes pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat (Senin, 29/10).
Padahal beberapa jam sebelumnya, ketika Firmansyah Akbar hendak berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dini hari itu, Firman menginginkan berfoto berdua saja dengan Desi. Firman meminta anaknya mengambil gambar. Mobil yang sempat dipesan secara daring oleh Firman sudah menunggu di depan rumah sedari tadi.
Sekitar 60% sampai 70% Pengadaan Barang dan Jasa terindikasi korupsi. Tiga hal yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah adalah integritas, profesionalitas, dan kompetensi.
“Percuma kita memiliki integritas, percuma kita memiliki profesionalitas kalau enggak berani. Sebaliknya juga, punya integritas, punya keberanian, kalau tidak punya kompetensi, konyol,” kata Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung RI Ranu Mihardja dalam sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad, Jakarta, siang ini (Rabu, 12/12).
Peserta pelatihan Digital Talent Scholarship 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi TOP 25 di tiga kategori yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) mengumumkan hal tersebut di Jakarta pagi tadi (Jumat, 7/12).
Mereka adalah Ery Herawan, Yus Hendra, dan Muhammad Mujib di bidang Cyber Security. Di bidang Cloud Computing adalah Yusuf Trihantoro. Sedangkan untuk bidang Big Data adalah Alisa Dewanti, Denny Setiarika Pirhadi, dan Bramanti Brillianto.
Secara keseluruhan peserta pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak menduduki 25 besar di tiga kategori tersebut.
Riza Almanfaluthi 