Martapura: KP2KP, Mayat, dan Pistol (2)

Posted on by Riza Almanfaluthi

Taaruf dan Silaturahmi

KP2KP Martapura merupakan unit vertikal di bawah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. KP2KP Martapura menjadi bagian penting dalam pengumpulan penerimaan pajak yang ditargetkan kepada KPP Pratama Baturaja sebesar Rp561 miliar.

Wilayah kerja KPP Pratama Baturaja yang dikomandoi oleh Akhmad Yani ini meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan. Sebagai kepanjangan tangan dari KPP Pratama Baturaja di OKU Timur maka KP2KP Martapura didirikan sejak 2008. Kantornya masih mengontrak dan berada di perlintasan Jalan Lintas Tengah Sumatera yang merupakan urat nadi perekonomian Pulau Sumatera.

Continue reading Martapura: KP2KP, Mayat, dan Pistol (2)

Martapura: KP2KP, Mayat, dan Pistol (1)

Posted on by Riza Almanfaluthi

Barangkali Anda akan salah mengira jika saya sebutkan nama Martapura. Tidak, bukan kota yang di Pulau Kalimantan yang saya lawat kali ini. Martapura yang ini berada di Pulau Sumatera. Sama-sama menjadi ibu kota kabupaten.

Kereta api Limited Express Sriwijaya yang saya naiki akhirnya berhenti di Stasiun Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Kereta api itu mulai berangkat dari Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung pada pukul 21.00. Singgah sebentar saja di stasiun kecil ini.

Baca Lebih Lanjut.

Demi Core Tax System, Sri Mulyani Pangkas Birokrasi Panjang

Posted on by Riza Almanfaluthi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menelepon langsung salah seorang menteri pada rapat pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang membahas pembangunan sistem teknologi informasi perpajakan (Core Tax System) di Jakarta. Aktivitas rapat tersebut diunggah Sri Mulyani pada akun media sosialnya, yakni Facebook dan Instagram (Rabu, 14/2).

Menurut Sri Mulyani, upaya itu dilakukan untuk meminta bantuan agar pelaksanaan program pembangunan Core Tax System dapat berjalan lancar. Tak jarang, para menteri berkomunikasi secara langsung agar dapat saling mendukung dan menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Baca Lebih Lanjut.

Terunggul, 9 Kanwil Ditjen Pajak Terima Anugerah P2humas 2018

Posted on by Riza Almanfaluthi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menggelar malam penghargaan Anugerah Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2humas) 2018 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Banten (Rabu, 14/2).

Acara ini dihelat bersamaan dengan Rapat Koordinasi Khusus P2humas yang berlangsung selama tiga hari mulai Rabu sampai Kamis, 13-15 Februari 2018.
Baca Lebih Lanjut

Perkuat Sinergi Kehumasan 2018, Ditjen Pajak Gelar Rakorsus P2Humas

Posted on by Riza Almanfaluthi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengadakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bertemakan “Sinergi Satukan Langkah Meraih Cita” di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Banten (Selasa, 13/2).

Acara yang berlangsung selama tiga hari hingga 15 Februari 2018 ini mengumpulkan seluruh Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Ditjen Pajak seluruh Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.

Mau Riset di Ditjen Pajak? 6 Hal Penting Ini Harus Jadi Perhatian

Posted on by Riza Almanfaluthi

Gampangkah?

Rangga***(bukan nama sebenarnya) datang ke meja saya. Ia berkemeja warna putih dan celana panjang warna hitam. Di punggungnya menggantung tas ransel. Ada map yang dibawa dengan kedua tangannya. Ia diantar oleh pelaksana Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2Humas).

Rangga adalah mahasiswa semester terakhir PKN STAN. Awal tahun ini ia sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama. Sembari itu ia ditugaskan untuk membuat semacam tugas akhir berupa karya tulis atau laporan PKL. Siang itu, di saat langit Jakarta masih manyun, Rangga menyodorkan Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset) untuk saya tandatangani.

Baca Lebih Lanjut.

Temukan Kemudahan dalam Berusaha di Direktori Layanan Perpajakan

Posted on by Riza Almanfaluthi

Sebagai institusi terbesar dalam mengumpulkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan lebih dari 100 layanan perpajakan kepada wajib pajak. Tentunya mendokumentasikan seluruh layanan agar bisa diketahui oleh wajib pajak bukanlah hal yang sederhana dan mudah, tetapi mesti dilakukan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

Format yang tepat untuk itu adalah dengan membuat direktori. Sebagaimana fungsinya, direktori merupakan rujukan atau referensi yang memberikan informasi khusus mengenai subjek atau pokok bahasan tertentu. Dalam hal ini tentunya seluruh layanan perpajakan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Lebih Lanjut.

Charly Setia Band Sambangi Kantor Pajak. Ada Apa?

Posted on by Riza Almanfaluthi

Vokalis Setia Band Mohammad Charly Van Houten mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis (12 Januari 2018).

Kedatangan mantan vokalis grup musik ST 12 bersama manajernya ini untuk memenuhi undangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang Harry Pantja Sirait terkait kewajiban perpajakannya.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (1)

Posted on by Riza Almanfaluthi

Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?

Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.

Baca Lebih Lanjut.

Trans-Pacific Partnership: Berisiko Buat Indonesia? (2)

Posted on by Riza Almanfaluthi

Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:

Kajian Ditjen Pajak

Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.

Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

Baca Lebih Lanjut.