Review Buku: Pajak dan Komunikasi, Cerita dari Lapangan


Bagaimana cara pegawai pajak menghadapi mantan atasan yang menjadi konsultan pajak? Bagaimana pula menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif? Bagaimana cara mengirim warta melalui Whatsapp agar tidak terjadi salah pengertian? Buku Pajak dan Komunikasi, Cerita dari Lapangan adalah jawabannya.

Menyadari betapa komunikasi dengan para pemangku kepentingan—utamanya wajib pajak—teramat penting dan dapat membangun citra positif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di mata masyarakat, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Irawan meluncurkan secara resmi buku itu di sela-sela rapat koordinasi kantor pelayanan pajak se-kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus di Sentul, Bogor pada Selasa, 10 Desember 2024.

Continue reading Review Buku: Pajak dan Komunikasi, Cerita dari Lapangan

Sosok Artha Sepriana: Satu dari Sedikit Juru Sita Pajak Negara Perempuan


Memiliki profesi sebagai juru sita pajak negara, memaksa Ara, panggilan akrab Artha Sepriana, untuk pintar berkomunikasi. Apalagi posisinya sebagai “debt collector”negara harus memberikan citra yang berbeda dengan debt collector lainnya karena membawa nama instansi: Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.

Communication skill saya kan masih sederhana sekali pada periode awal menjadi juru sita,” ujar Ara di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Baca Lebih Banyak

Shohibul Maks dan Pajak di Arab Saudi


Suatu ketika saya melihat akun Instagram @beasiswasaudi di lini masa. Salah satu konten yang mereka angkat adalah kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyapa, berdiskusi, dan juga memberikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Islam Madinah (UIM).

Dalam takarirnya, admin akun tersebut menyampaikan harapannya bahwa akan ada lulusan Timur Tengah yang tidak hanya menjadi dai, tetapi juga memiliki peran penting di kementerian-kementerian Republik Indonesia.

Baca Lebih Banyak

DJP Kirim Jutaan Email. Sudah Baca Emailnya?


Seminggu sebelum Januari 2021 berakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat elektronik (email) kepada 3.156.565 wajib pajak pemberi kerja.

Isinya mengimbau kepada mereka untuk segera menerbitkan dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada karyawannya.

Baca Lebih Lanjut

Mahakarya


Menjelang akhir tahun, pikiran kita terkenang-kenang.

Setiap warsa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sanjungan kepada Kantor Wilayah DJP yang aktif dalam memublikasikan konten di situs web pajak.go.id. Dari sanjungan ini dapat diketahui bahwa dasar penilaian utama adalah kuantitas konten.

Continue reading Mahakarya

Mengapa 2021 Menjadi Tahun Penuh Harapan? Apakah Karena Ada Vaksin?


Siapa yang menyangka tahun 2020 menjadi tahun penuh keprihatinan di seluruh dunia.

Pada awal 2020, banyak rencana telah disusun dan siap untuk dijalankan dengan penuh optimisme. Namun, apa daya semua berubah dalam sekejap. Di sanalah kita semakin bermenung, manusia bolehlah berencana, Tuhan yang menentukan.

Baca Lebih Lanjut

[Podcast] Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Marketplace Lokal


Sejak 1 Juli 2020 aturan PPN atas produk digital yang dijual oleh penjual dari luar negeri mulai diberlakukan. Jadi konsumen dari dalam negeri yang membeli produk digital dari luar negeri itu akan dipungut PPN oleh penjual dari luar negeri itu. Sampai 4 Oktober 2020 ini baru 28 pedagang produk digital yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.

Lalu bagaimana jika penjual produk digital itu juga menjual produknya di platform e-commerce atau marketplace yang ada di dalam negeri? Siapa yang akan memungut PPN-nya apakah penjual dari luar negeri itu atau marketplace dalam negeri?

Baca Lebih Lanjut

Mengelola Jejaring Sosial Menjaga Organisasi


Sebelum Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan panduan berjejaring sosial terbaru pada akhir 2019. Ini bukan soal panduan bijak bermedia sosial karena itu sudah lama dikeluarkan oleh institusi ini sebagai bentuk kehati-hatian menjaga jari 45 ribu lebih pegawainya.

Panduan ini berupa panduan mengelola jejaring sosial yang dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-701/PJ.09/2019 tentang Pengelolaan Jejaring Sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Edukasi dan Kehumasan.

Baca lebih lanjut

Jaga Posnya Masing-masing


Kamis (17/9) siang itu menjadi pembelajaran terbaik buat Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apa soal?

Kami menyelenggarakan rapat dengan Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan, Subdirektorat Harmonisasi Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP. Ada Pak Bombong Widarto dan tim. Kak Ani Natalia sebagai Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan di waktunya yang padat juga turut hadir dalam rapat ini. Terima kasih banyak, Kak.

Continue reading Jaga Posnya Masing-masing