Buku ini terbit 75 tahun lalu di Inggris tepat pada saat Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara berdaulat. Baru saya baca terjemahannya pada akhir 2020. Ke mana saja saya selama ini?
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan banyak strategi dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal.
Terutama strategi yang sejalan dengan desain besar strategi Kementerian Keuangan berupa pengembangan layanan pajak, kepabeanan, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak berbasis digital yang berfokus pada pengalaman pengguna (user experiences) dan ramah pengguna (user friendly).
Saya masih teringat suasana ketika aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pertama kali mulai diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada 2004 lampau.
Tahun itu semua kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dimodernisasi. Tidak hanya soal integritas dan budaya kerja, melainkan teknologi informasinya. Menyusul kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yang sudah mendahului sejak 2002.
Otaknya cemerlang, tetapi orang ini tidak suka sekolah. Nilai-nilainya buruk dan tak suka mengikuti pelajaran sekolah. Orang ini berpikir, di sekolah ia tidak bisa menjadi apa-apa. Ia keluar.
Kepala sekolahnya meramal, “Saat berusia 21 tahun, Richard bisa saja berada di penjara, tetapi bisa juga menjadi jutawan. Saya sama sekali tidak tahu yang mana.”
LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak senilai Rp1.228.357.900.000,00 termasuk pajak.
PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia sebagai Agen Pengadaan mengumumkan pemenang Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) ini di Jakarta (Rabu, 2/12).
Di layar komputer saya menemukan “post it” virtual anak saya bakda subuh tadi. Di sana ada catatan “Tugas individu baca buku tentang pengembangan diri”. Ini sepertinya tugas kuliah anak saya yang sekarang sedang duduk di semester 5 jurusan psikologi.
Langsung saja saya tanyakan kepadanya, “Sudah punya bukunya belum?”
Sebagai dosen Komunikasi Publik PKN STAN saya seringkali butuh tangkapan layar untuk mengirimkan gambar di Whatsapp untuk dilaporkan ke portal PKN STAN atau dibagi ke grup mahasiswa yang saya ajar.
Setiap tanggal 30 Oktober, Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang. Ada banyak fakta sejarah di balik hari itu, termasuk fakta di seputar uang yang bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). Berikut beberapa fakta di antaranya yang dirangkum dari berbagai sumber.
Mata Uang Sebelum ORI
Mata uang yang berlaku dan beredar sebelum pemerintah Republik Indonesia memiliki mata uangnya sendiri ada tiga jenis, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Jepang, dan mata uang NICA.
Untuk mendukung dunia literasi, negeri Jiran Malaysia memberikan fasilitas pajak berupa biaya yang diperbolehkan mengurangi total pendapatan setahun berupa pengeluaran untuk membeli buku, jurnal, majalah, surat kabar, berlangganan internet, dan membeli komputer.
Jumlah maksimal pengeluaran yang diperkenankan dalam setahun sebesar 2500 ringgit Malaysia atau setara Rp8,9 juta untuk tahun pajak 2019. Malaysia juga membebaskan penjualan buku-buku dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagaimana Indonesia?
Pungutan negara tanpa aturan bukan bernama pajak, melainkan palak. Sekalipun ada aturan, sehingga ia resmi bernama pajak, maka dengan pembiaran dan penekanan kepada rakyat, pajak pun tetap menjadi momok dan memicu rakyat memberontak. Cukuplah Perang Jawa menjadi amsal.
Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 menjadi perang terbesar yang pernah dialami dan hampir membangkrutkan penjajah Belanda. Pihak yang berhadap-hadapan dalam perang ini adalah Belanda dan Keraton Yogyakarta di satu sisi dan Pangeran Diponegoro beserta rakyat di sisi lain.