Kita mengenal nama jabatan atau istilah dengan menggunakan bahasa asing di institusi kita, Direktorat Jenderal Pajak ini. Contohnya Account Representative yang kita singkat menjadi AR atau Operator Console menjadi OC.
Atau seperti in house training (IHT), Compliance Risk Management (CRM), Tax Knowledge Base (TKB), atau yang campur aduk seperti internalisasi corporate value (ICV) ini.
Sosok teguh hati menyigi kesehatan dari gang sempit, pasar, sampai diskotek. Ini soal kerja kemanusiaan yang butuh napas panjang.
Perempuan itu keluar dari rumahnya yang berada di gang sempit persis ketika saya datang pada Sabtu, 9 November 2019. Ia kemudian menyilakan saya masuk ke ruang tamunya yang kecil. Ada sofa di sana dan karpet berwarna merah terhampar di lantai. Saya memilih duduk di atas karpet. Kipas yang tergantung di plafon rumah berputar dengan kecepatan normal. Sudah cukup untuk menyejukkan ruangan tak seberapa besar itu.
“Silakan diminum, Mas,” katanya. Perempuan itu, Margareta Sofyana, 47 tahun, menghidangkan segelas teh hangat yang tak elok untuk ditampik. Pagi menjelang siang itu ia tampak sederhana. Tubuhnya berbalut pakaian yang rapat mulai dari kepala sampai kaki. Wajahnya selalu dihiasi dengan senyum. Senantiasa semringah.
Indonesia mengungguli Cina dan Filipina dalam skor dan peringkat salah satu indikator kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) 2020. Hal itu tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies yang dirilis akhir Oktober 2019 ini.
Sebuah pencapaian bagus walaupun belum mendongkrak secara keseluruhan peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang masih tidak berubah seperti tahun lalu di peringkat 73 dari 190 negara.
Bank Dunia merilis kenaikan peringkat dalam indikator pembayaran pajak (payment taxes) Indonesia dari semula peringkat 112 di tahun lalu menjadi 81 di tahun ini. Hal ini tertuang dalam laporan terbaru kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) Indonesia.
“Ini menunjukkan upaya sungguh-sungguh Direktorat Jenderal Pajak dalam memperbaiki administrasi perpajakan secara khusus dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di hari terakhir penyelenggaraan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) di Yogyakarta (Jumat, 25/10).
Binanto Suryono, 44 tahun, menyeruput kopi hitam dari cangkir yang ada di depannya. Ia menceritakan kalau dirinya baru dipindahtugaskan sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebulan lalu.
Sebelumnya Binanto menjadi Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. “Fungsi kehumasan di kantor pajak daerah ya ada di seksi ini,” kata Binanto dalam obrolan pagi itu di Yogyakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.
Sekeluarnya dari peron Stasiun Cirebon, saya dipepet bapak tukang becak yang menawarkan jasanya. “Mau ke mana, Pak? Saya antar ya, Pak?” kata tukang becak itu dengan logat Cirebonnya yang kental-kental manis.
“Enggak, Pak,” tukas saya. Saya memang hendak ke penginapan yang tak jauh dari Stasiun Cirebon, namun spanduk besar berwarna kuning bertuliskan Empal Gentong Mang Darma sangat merisak selera saya di waktu jam makan siang ini.
Sepanjang tiga tahun dan empat bulan di Serambi Mekkah, tidak membuat saya mampu melancong ke Titik Nol Indonesia di Sabang atau Danau Laut Tawar yang berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.
Namun, pada suatu masa, akhirnya ada penugasan yang membawa saya ke suatu danau. Terletak di suatu tempat yang tidak pernah terpikirkan kalau saya bisa mengunjunginya: Danau Linouw, Tomohon, Sulawesi utara.
Bagi saya grup ini adalah tak tepermanai. Ini berarti orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang penting. Sebagaimana saya memandang humas itu penting bagi organisasi ini. Kenapa penting? Ini karena humas itu corong. Humas yang memberitakan ke khalayak ramai tentang pajak. Pajak itu apa sih? Siapa yang diuntungkan oleh pajak?
Jika hal-hal di atas tiada memberitakan akan dari mana masyarakat tahu akan pajak? Mau seberapa bagus pun prestasi penerimaan pajak kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang mau tahu? Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau lihat?
Kalau malam ini Anda sedang menonton film Penumpasan Pengkhinatan G 30 S PKI maka Anda akan melihat Aidit sebagai tokoh sentral di sana.
Kalau Anda tahu, tokoh Aidit ini diperankan oleh Syu’bah Asa, wartawan majalah Tempo.
Sebagaimana kebiasaan majalah Tempo yang sering berkreasi dalam menggunakan kata-kata baru di selingkungnya, pada 1970-an, Syu’bah Asa menggunakan kata baru “berkelindan” sebagai padanan kata “saling mempengaruhi” atau “saling membelit”.
Demikian. Sebersit info.
***
Riza Almanfaluthi
Dedaunan di ranting cemara
30 September 2019
Sejak narasi pemindahan ibu kota negara marak dan diikuti pula wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara, saya tertarik untuk mencermati berbagai siaran (broadcast) pesan yang menyebar di aplikasi percakapan.
Ada yang menggunakan kata ibukota. Kata ibu dan kota digabung menjadi satu sehingga menjadi satu kata. Ada juga yang menuliskannya secara terpisah ibu kota. Nah, yang betul bagaimana?