Hanya Setingkat di Atas Botswana


Untuk mendukung dunia literasi, negeri Jiran Malaysia memberikan fasilitas pajak berupa biaya yang diperbolehkan mengurangi total pendapatan setahun berupa pengeluaran untuk membeli buku, jurnal, majalah, surat kabar, berlangganan internet, dan membeli komputer.

Jumlah maksimal pengeluaran yang diperkenankan dalam setahun sebesar 2500 ringgit Malaysia atau setara Rp8,9 juta untuk tahun pajak 2019. Malaysia juga membebaskan penjualan buku-buku dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagaimana Indonesia?

Tingginya peradaban suatu bangsa salah satunya ditentukan dari tingginya tingkat literasi masyarakatnya. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan literasi adalah kemampuan untuk memakai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pada April 2019, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi.

Rilis tersebut mengutip hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2015 yang memosisikan tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Sementara survei Central Connecticut State University pada 2016 memosisikan Indonesia setingkat di atas Botswana, tepatnya di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei.

Membawa Indonesia ke peringkat lebih tinggi lagi tentunya membutuhkan totalitas pemerintah untuk menghapus semua hambatan dalam berliterasi. Salah satu contohnya adalah memurahkan harga buku dengan memangkas pajak yang ada.

Ketersediaan buku yang murah merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2017 di atas. Salah satu tujuan penyelenggaraan Sistem Perbukuan adalah mengatur dan menumbuhkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata.

Dalam soal memangkas pajak, pemerintah Indonesia memberikannya dalam bentuk pembebasan PPN atas pembelian ataupun impor semua buku pada awal tahun 2020 ini.

Yang menjadi aturan main adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/ PMK.010/2020 (PMK 5/2020) tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Jelas sekali peraturan yang berlaku efektif mulai 10 Januari 2020 ini menghapus hambatan berliterasi yang sudah berlaku selama puluhan tahun sejak Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan pada 1 Juli 1984.

Peraturan anyar ini memberikan banyak perbedaan mendasar dari peraturan sebelumnya. Pertama, PMK 5/2020 menyebutkan definisi baru tentang buku yaitu buku elektronik atau buku digital. Sebelumnya tidak ada. Ini untuk mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan ketentuan yang ada dalam UU
Sistem Perbukuan.

Definisinya seperti ini: “Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.”

Sedangkan yang dimaksud buku elektronik adalah karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. Buku cetak yang diformat ulang menjadi rekaman audio dalam bentuk siniar (podcast) termasuk dalam pengertian ini.

Dengan aturan baru ini, masyarakat Indonesia yang membeli buku elektronik secara daring melalui situs web tidak akan dikenakan PPN. Pun, tidak dikenakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) apabila membeli buku melalui situs web di luar negeri seperti Amazon atau Google Book.

Kedua, semua buku dibebaskan dari pengenaan PPN. Pada aturan lama, atas impor atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama saja yang diberikan pembebasan PPN. Buku pelajaran umum yang dibebaskan PPN adalah buku-buku yang merupakan buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepustakaan.

Buku hiburan, musik, roman populer, sulap, iklan, promosi suatu usaha, katalog di luar keperluan pendidikan, karikatur, horoskop, horor, komik, reproduksi lukisan tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sehingga tidak dibebaskan PPN.

Agar buku di atas bisa dimasukkan ke dalam kategori buku pelajaran umum maka buku-buku itu harus telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.

Dalam aturan PMK 5/2020, semua buku dianggap sebagai buku umum yang mengandung unsur pendidikan dengan syarat kumulatif berupa:

a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan;
c. tidak mengandung unsur pornografi;
d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
e. tidak mengandung ujaran kebencian.

Buku dianggap tidak memenuhi syarat jika telah diputuskan oleh Pengadilan.

Jadi, semua buku dianggap memenuhi syarat sebagai buku yang mengandung unsur pendidikan sampai pengadilan memutuskan lain, oleh karenanya pembelian atau impor buku dibebaskan dari pengenaan PPN.

Ketiga, untuk mendapatkan pembebasan PPN, aturan lama mensyaratkan pembeli buku atau importir buku harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPN. PMK 5/2020 menghapuskannya. Sekarang tidak ada syarat SKB lagi.

Upaya membebaskan PPN ini baru sebagian kecil yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Masih banyak hal-hal strategis lainnya dalam mengembangkan ekosistem literasi selain melibatkan pihak swasta dan masyarakat yang tidak kalah pentingnya.

Terpenting lagi adalah dengan ini survei selanjutnya tidak menempatkan Indonesia di urutan terbawah bersama Botswana. Indonesia harus melejit di atasnya hingga menyamai Finlandia sebagai negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia. Harapan yang membutuhkan waktu untuk menjadi nyata, namun harus tetap ada di setiap masa.

***
Riza Almanfaluthi
Artikel di atas dimuat di Majalah Elektronik Internal Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat JAWARA Volume V/ September 2020

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.