Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki fungsi yang sama sekali tidak mudah bahkan hampir muskil dilaksanakan oleh sebuah institusi dan manusia-manusianya.
“Karena DJP memiliki tiga fungsi yang diharapkan oleh negara, pemerintah, Menteri Keuangan, yang tiga-tiganya itu bertolak belakang,” kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Perpajakan dalam rangka memperingati Hari Pajak di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mari’e Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, hari ini (Rabu, 11/7).
Sri Mulyani mengatakan, fungsi pertama itu DJP bersama jajarannya harus mampu mengumpulkan penerimaan pajak dengan peraturan perundang-undangan yang dimilikinya. “Dan itu berarti DJP memiliki power,” tambahnya.
“Fungsi pertama DJP ini yang oleh masyarakat seperti tangan yang mulai mencengkeram masuk. Punya mata dan telinga,” kata Sri Mulyani. Apalagi menurutnya, DJP sudah bisa melihat rekening wajib pajak di bank, mendengar percakapan, dan mendapatkan informasi wajib pajak dari luar negeri melalui AEoI (Automatic Exchange of Information). “Lebih dari 130 negara secara otomatis memberikan informasi kepada kita,” tambah Sri Mulyani.
Fungsi kedua, yang menurut Sri Mulyani 180 derajat berbeda sama sekali dengan fungsi pertama, adalah pajak harus mampu melayani masyarakat. DJP harus bisa memberikan pelayanan dengan baik, respek, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, sesopan-sopannya, semendukung-dukungnya. “Itu marching orders dari saya. Dan saya akui itu perjuangan yang tidak mudah,” tegas Sri Mulyani.
Dikatakannya, Fungsi pertama dan kedua itu 100% berlawanan. Di sisi lain DJP harus mengumpulkan penerimaan, di sisi lain DJP melayani wajib pajak dengan penuh respek. “Itu suatu impossibility, tapi saya mengharapkan DJP harus menyusun gen atau DNA-nya seperti itu. Anda bisa melakukan dua hal yang bertolak belakang,” ujarnya.
Terkait fungsi ketiga yang menurut Sri Mulyani masih belum cukup sulit, DJP harus mampu menjadi instrumen yang mendukung perekonomian dan masyarakat Indonesia. Waktu ekonomi lesu DJP harus mampu mendongkrak ekonomi. Sedangkan pada waktu ekonomi terlalu overheating, DJP harus mampu mendinginkan.
“Jadi ini instrumen yang digunakan secara aktif mengelola ekonomi. Instrumen yang bisa diandalkan oleh rakyat Indonesia di dalam hubungan kontrak antara rakyat dan negaranya,” kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu Sri Mulyani memberikan apresiasinya kepada para relawan pajak dan mahasiswa dari 18 perguruan tinggi yang hadir dalam seminar pajak karena telah ikut membantu DJP melayani wajib pajak.
“Anda adalah bagian dari generasi yang memiliki peranan sangat penting. Saya sangat bangga karena katanya biasanya disebutkan milenial itu it’s all about me, ternyata 1084 yang hadir ini adalah generasi not about me, but it’s about Indonesia and others,” pungkas Sri Mulyani.
Selanjutnya Sri Mulyani dengan didampingi Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memberikan penghargaan kepada Nadya Hanum Aulia sebagai relawan pajak dari Universitas Indonesia dan Gilang Fitra Ramadhan relawan pajak dari Universitas Gunadarma.
Sri Mulyani juga memberikan penghargaan kepada Universitas Indonesia atas model relawan pajak percontohan program studi administrasi perpajakan dan Universitas Gunadarma atas relawan pajak terbanyak/tax centre.
Dalam rangka memperingati Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli, DJP menyelenggarakan serangkaian kegiatan mulai 9-14 Juli 2018. Selain seminar perpajakan, DJP mengadakan kegiatan bedah buku, pameran foto dan lukisan, Tax Factor, lomba menulis, hingga kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. (Rz)
Sumber berita:
http://www.pajak.go.id/news/sri-mulyani-indrawati-fungsi-djp-itu-hampir-muskil-dilaksanakan
Riza Almanfaluthi 