DIREKTUR JENDERAL INI TIDAK PINTAR


Rumornya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah menggadang-gadang Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selama ini Ken didaulat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Sigit Priadi Pramudito sejak Desember tahun lalu.

Jokowi tentu akan bertanya kepada Bambang, siapa Ken? Sebuah pertanyaan yang barangkali sudah ada jawabannya sejak ia menjabat sebagai Plt. Sebuah jabatan yang menurut Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) bakal diemban Ken hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Dan saat ini—Februari 2016—Ken masih sebagai Plt, belum definitif sebagai Dirjen Pajak.

Dengan tuntutan Presiden dan Menteri Keuangan yang semakin besar terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara di tahun 2016 sebesar 1360 trilyun rupiah maka kekosongan jabatan yang dibiarkan lama mengisyaratkan sesuatu yang paradoksal. Seperti butuh tak butuh.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Frans Seda saat menjadi Menteri Keuangan di era Orde Baru, di tahun 1966-1968. Catatan kecil berupa catatan kaki tentang penunjukan Salamun AT sebagai Dirjen. Catatan ini ada di sebuah bundel stensilan bahan kuliah istri saya di program Maksi Universitas Indonesia.

Baca Lebih Lanjut.

Dua Bekal Buat Anda Para Aktivis Media Sosial



Pagi ini di saat salat duha, sebuah pesan masuk dalam aplikasi Whatsapp saya. Pesan dalam bentuk gambar seorang Imam Masjidilharam—Syaikh Sudais—yang di atas foto dirinya itu termaktub sebuah pesan kenabian. Ya, benar-benar pesan dari seorang nabi junjungan alam 1400 tahun silam.

Doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa nabi terhadap umatnya (H.R. Adailami). Itu teks hadis nabi dalam gambar tersebut. Pesan yang datang pada saat yang tepat mewujud dalam sebuah amal: saya tergerak untuk mendoakan kembali anak-anak saya. Kalau saja ibu saya masih hidup saat itu, saya pun pasti akan menghubunginya untuk meminta doa mustajab.

Baca Lebih Lanjut.

Bukan Pesan Kenabian yang Dibawa Dennis Adhiswara


Ilustrasi dari nature.desktopnexus.com

“Lebih manfaat kalau si Dennis yang dibuang ke Cina. Buang Dennis kembali ke daerah keturunannya. Buang Dennis ke alam asalnya.” Bahkan ada yang lebih kasar lagi seperti ini: “Zamannya Soekarno, Cina dipulangin tuh ke asalnya.” Atau seperti ini, “Cina Makin ngelunjak.”

Baca Lebih lanjut

Restorasi Rasa Cabai


Seorang petinggi partai datang ke negeri Cina. Bos televisi yang sering menyuarakan sekulerisasi ini terantuk sebuah masalah. Fotonya yang sedang merangkul mesra seorang wanita tersebar ke dunia maya. Senyatanya ia datang dalam rangka menerima penghargaan. Entah penghargaan apa yang mau diterima.

Mantan wartawan yang suka pindah partai menjadi jubirnya sekarang. Memberi klarifikasi untuk sang bos. Katanya perempuan itu anggota rombongan. Tak ada yang salah dari foto itu, tambahnya. Ingatan kita lalu terjebak pada seorang petinggi partai lainnya. Ia berpiknik bersama artis ke Maladewa dan berfoto mesra pula. Tidak berduaan saja memang. Perlakuan yang mereka terima dari media sekuler berbeda sekali. Tapi saya tidak akan membahas orang terakhir ini.

Baca Lebih Lanjut.

Melihat Tukul, Wanita Hamil Tua ini Histeris dan Terjun dari Ketinggian


joker-layout-news-papers

 

Demi mengejar jumlah kunjungan, media online menempuh berbagai cara. Antara lain dengan membuat judul yang bombastis terutama berkaitan dengan artis. Nama mirip artis bahkan pejabat dijadikan barang jualan sekalipun isi beritanya tidak berkaitan sama sekali dengan yang empunya nama sebenarnya.

Republika Online (ROL) pada tanggal 6 September 2014 menurunkan berita dengan judul: “Tak Kuat Hadapi Cobaan, Ari Wibowo Nekat Bunuh Diri”. Kedaulatan Rakyat Online di hari berikutnya menurunkan berita semacam dengan judul: “Ari Wibowo Akhirnya Tewas”.

Berlanjut pada hari ini Minggu, 21 September 2014, ROL juga menurunkan berita heboh lagi, “Dewi Lestari Minum Racun Karena Dimarahi Gurunya”. Mundur ke belakang pada bulan Januari 2014, Detiknews juga membuat berita berjudul “Nia Daniati Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Rumah”. Baca Lebih Lanjut

Ups, Ketahuan 70 Persen Hasil Pajak Larinya ke Mana


Syafii Maarif di KPK (Sumber foto: inilah.com)

Dalam acara halal bihalal KPK bersama wartawan di KPK, Kamis kemarin (28/8), Syafii Maarif memberikan pernyataan berkaitan dengan pajak. Setelah itu Republika Online membuat judul berita “Maarif: 70 Persen Hasil Pajak ke Mana?”. Pernyataan Maarif yang dikutip dari laman Republika Online lengkapnya demikian.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus segara mencari hasil pajak yang hilang. Untuk itu pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bersama-sama mengawasi pemasukan dan pengeluaran sektor pajak. Sebab, penerimaan hasil dari wajib pajak belum sepenuhnya masuk ke kas negara.

Baca Lebih Lanjut.

Menjaring Pajak Para Penyumbang Dana Kampanye Pilpres



    Perhelatan pemilihan presiden 2014 sebagiannya telah usai. Sebagian yang lain masih berujung di Mahkamah Konstitusi. Tim kampanye masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden juga sudah melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanyenya. Ini kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 Tahun 2004. Selanjutnya akan dilakukan audit Laporan Dana Kampanye (LDK) melalui audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

    Momentum penyampaian LDK ini bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan saat yang tepat untuk mengumpulkan bahan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Terutama Wajib Pajak yang memberikan sumbangan kepada salah satu pasangan calon. Pengumpulan bahan itu dapat dilakukan dengan mengakses secara langsung laman KPU karena KPU telah mengunggah sebagian LDK.

    Sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan informasi di laman KPU pasangan calon nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memeroleh dana kampanye sebesar Rp 108 milyar sedangkan pasangan calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebesar Rp 295,1 milyar. Suatu jumlah yang sangat besar.

Baca Lebih Lanjut.

PATRIOTISME SAMPAI AKHIRAT


PATRIOTISME SAMPAI AKHIRAT

071814_0401_PATRIOTISME1.jpg

“War costs money”

Franklin D Roosevelt, Januari 1942

Wajahnya kusut tapi dengan senyum yang tak pernah lepas. Kumis yang menyambung dengan jenggot di dagu. Penampilannya tidak seberapa tinggi. Berkulit coklat. Umurnya mendekati lima puluhan. Laki-laki itu membawa secarik kertas datang ke ruangan Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan. Saya menyambut dengan tangan terbuka, menjabat erat tangan, dan mempersilakan duduk untuk menjelaskan maksud kedatangan.

Ia warga Tapaktuan. Pemilik sebuah CV yang sudah lama bangkrut. Sekarang hanya mengandalkan bisnis fotokopi. Jauh dari kondisi jayanya pada tahun 2008 ke bawah sebagai penyuplai kebutuhan kantor. Rumahnya sudah diberi plang oleh sebuah bank. Ternyata ia tiba untuk memenuhi undangan kami. Sedianya ia diminta datang membahas penyelesaian utang pajaknya pada hari Selasa pekan depan, namun dikarenakan ia punya urusan di hari itu, Rabu pekan ini ia sempatkan diri memenuhi panggilan.

“Saya tahu Pak saya masih punya utang. Dan saya datang ke sini bukan untuk meminta keringanan atau penghapusan. Saya akan tetap bayar semuanya. Tapi tidak bisa sekarang. Mohon kesempatannya untuk bisa mencicil,” katanya menjelaskan. “Saya tidak mau punya utang kepada siapa pun. Utang kepada orang lain ataupun kepada negara. Saya tak mau mati membawa utang. Setiap utang akan diminta pertanggungjawabannya,” tambahnya lagi.

Baca Lebih Lanjut

DRAMATISASI PEMBAKARAN POSKO JOKOWI OLEH TEMPO.CO


DRAMATISASI PEMBAKARAN POSKO JOKOWI OLEH TEMPO.CO

 

Seperti diberitakan oleh Tempo.co di link ini bahwa telah terjadi pembakaran Pondok Komunikasi Rakyat Jokowi oleh orang yang tidak dikenal pada Senin dinihari (26/5). Sebagai efek lebih menderita dan mendramatisasi suasana kebakaran maka Tempo.co menayangkan gambar atau foto seperti di bawah ini.

 

Capture berita yang diambil dari sini.

 

Dalam foto tersebut tidak ada caption yang menggambarkan atau menerangkan data objek foto. Di sana hanya ada tulisan TEMPO/Firman Hidayat. Padahal caption adalah ilmu dasar jurnalistik foto yang biasa jadi bahan ajar wartawan foto. Foto yang tanpa caption—yang saya kutip dari blog Kelompok Diskusi Wartawan Jawa Tengah—disebut juga dengan foto bisu. Foto bisu ini membingungkan pemirsa, bahkan bisa jadi pemirsa akan memiliki persepsi beda dalam memaknai maksud foto jurnalistik, karena tidak ada pesan yang mengarahkan. Demikian ditulis dalam blog tersebut.

Namun memang disengaja bahwa foto tersebut tanpa caption agar dapat mengarahkan publik bahwa Posko Jokowi (Tempo menyebutnya demikian) terbakar hebat. Foto bisu Tempo.co ini meyakinkan pembaca berita bahwa telah terjadi efek derita yang dahsyat. Apalagi dengan terminologi “dibakar” yang digunakan Tempo. “Dibakar” dan foto bisu dengan api yang bergolak melengkapi efek dramatisasi ini.

Tapi benarkah bahwa foto tersebut adalah foto pembakaran Posko Jokowi? Sekarang adalah era jurnalisme masyarakat (citizen journalism) sebagai partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi. Sekarang juga adalah era ketika “manipulasi” mudah untuk diketahui dengan segera karena semakin canggihnya teknologi informasi. Sekarang era Google. Dengan Google kita bisa melacak duplikasi sebuah foto. Dan saya menggunakannya untuk kali ini.

Di Google fasilitas penelusuran bisa menggunakan teks ataupun gambar. Foto ikon kamera di sebelah kaca pembesar memudahkan penelurusan dengan gambar.

Fasilitas pencarian gambar di Google.

Terdapat dua pilihan pencarian gambar ini. Dengan menempelkan url gambar atau mengunggah gambar yang mau dicari. Untuk lebih memastikan kevalidan proses pencarian maka saya mengunggah fotonya. Hasilnya mengejutkan dan sudah diduga. Foto tersebut digunakan untuk dua peristiwa kebakaran yang telah lampau. Pemberitaan kebakaran di Jelambar yang terjadi pada tanggal 28 September 2013 dan kebakaran di Kantor PLN Madiun yang terjadi 19 April 2014. Saya capture gambar pemberitaan kedua-duanya.

 


Capture berita kebakaran Kantor PLN Madiun Terbakar. (Sumber: Tempo.co)

 


Capture berita kebakaran di Jelambar. (Sumber: Tempo.co)

Saya tidak tahu foto kebakaran itu atas foto yang terjadi untuk peristiwa kebakaran di Jelambar atau di Kantor PLN atau untuk peristiwa kebakaran yang lainnya. Biarlah ahli multimedia yang menganalisisnya. Tempo.co malas mencantumkan caption dalam beberapa fotonya walau hanya sekadar dua kata “ilustrasi kebakaran”. Dua kata itu memberikan pemahaman bahwa foto itu hanya sekadar ilustrasi dan bukan peristiwa kejadian kebakaran yang sebenarnya.

Berita dan foto pembakaran Posko Jokowi telah menjadi viral dan diunggah oleh situs-situs lainnya. Ada yang serta-merta di antaranya menayangkan foto Tempo.co di atas sebagai sebuah fakta kebakaran di posko itu. Padahal dari beberapa pemberitaan dan foto yang ditayangkan, kebakaran itu tidak separah yang digambarkan dalam foto. Eternit posko tidaklah hancur atau menghitam sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi foto.

Tapi apa pun motif yang ada di belakang peristiwa kebakaran ini, entah di mana pun kejadian kebakaran itu terjadi, saya turut prihatin. Sebagai orang yang pernah mengalami peristiwa kebakaran saya sedikit banyak tahu derita psikologis korban kebakaran. Namun keprihatinan ini pun tidak menutupi kekritisan kita terhadap netralitas media.

Netralitas media adalah hal yang langka pada saat ini. Tidak netral pun bukan hal yang tabu lagi. Tapi tugas media massa yang tidak boleh dilupakan adalah mencerdaskan masyarakat. Ketika media massa tidak menjalankan tugasnya maka tugas masyarakat itu sendiri untuk lebih cerdas dalam menyaring berita. Agar isi kepala tidak dipenuhi dengan sampah. Ini bukan negative campaign atau black campaign.

Terima kasih.

 

***

 

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

27 Mei 2014

Dimuat pertama kali di Kompasiana.

http://politik.kompasiana.com/2014/05/27/dramatisasi-pembakaran-posko-jokowi-oleh-tempoco-655093.html