pajak pertambahan nilai

JURNALNYA SEPERTI APA?

Posted on Wednesday, 28 December 2011Wednesday, 28 December 2011 by Riza Almanfaluthi

JURNALNYA SEPERTI APA?

Pak Donny Prasetyo tanya tentang masalah penggunaan nilai kurs transaksi dengan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) seperti ini.

Perusahaan kami melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Umpamanya nilai ekspor USD 100.000, kurs transaksi Rp9.500,00 sedangkan kurs KMK Rp9.000,00. Bagaimana cara menjurnal transaksinya serta perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengingat perbedaan kedua kurs tersebut.

Selain itu kami membayar gaji expatriat menggunakan uang pinjaman/hutang dalam bentuk Dollar AS. Pertanyaan kami, dengan kurs apa kami menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan bagaimana jurnalnya? Demikian. Terimakasih banyak atas jawabannya.

JURNAL EKSPOR DAN IMPOR

Pada saat perusahaan mengekspor barang, maka dikenakan PPN sebesar 0%. Atau sama saja PPN nya Rp0,00. Jurnal akuntansinya sebagai berikut:

Piutang Dagang 950.000.000

——————–Penjualan 950.000.000

Kurs yang dipakai adalah kurs transaksi.

Pada saat perusahaan mengimpor barang, maka dikenakan PPN sebesar 10%. Kita anggap tidak ada PPh Pasal 22nya. Maka untuk pencatatan PPN dalam jurnal menggunakan kurs KMK, sedangkan untuk akun yang lainnya menggunakan kurs transaksi. Berikut Jurnalnya:

Pembelian 950.000.000

PPN Masukan 90.000.000

——————-Hutang 1.040.000.000

JURNAL PPh PASAL 21

Misal hari kerja ekspatriat itu mulai 26 Oktober 2011 sampai dengan 25 November 2011. Misal juga perusahaan meminjam uang dollar AS kepada pemegang saham sebesar USD5,000.00 tanggal 27 November 2011. Sedangkan pembayaran gajinya tanggal 1 Desember 2011. Misal kurs transaksi Rp9.500,00 sedangkan kurs KMK Rp9.000,00 dan tarif PPh Pasal 21 misal 5%.

Kalau demikian maka mulai tanggal 26 November 2011 s.d. 30 November 2011 terdapat hutang gaji oleh perusahaan kepada ekspatriat tersebut, sehingga dicatat demikian.

– Jurnal tanggal 26 November 2011

Biaya Gaji 47.500.000

—————–Hutang Gaji 45.250.000

—————–Hutang PPh Pasal 21 2.250.000

Jadi ceritanya begini. Gaji ekspatriat itu adalah sebesar USD5000. Kalau dirupiahkan maka kurs yang dipakai adalah kurs transaksi. Berapa? Kalikan USD5000 dengan Rp9.500,00. Total rupiah gaji yang terutang kepada ekspatriat adalah sebesar Rp47.500.000,00.

Perusahaan mencatat sebagai hutang gaji pada tanggal 26 November 2011. Dan ingat, perusahaan punya kewajiban memotong PPh Pasal 21 sebesar 5% (ini tarif permisalan/gampangnya saja) pada saat terutang atau pencatatan transaksi ini. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong? Maka gunakan kurs KMK untuk menghitungnya yakni sebagai berikut: USD5000xRp9000x5%. Ditemukanlah hasil Rp2.250.000,00. Ini menandakan perusahaan punya utang kepada Negara karena pemotongan PPh Pasal 21 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.250.000,00. Paham yah?

Lalu perusahaan mikir nih. Duit dari mana buat bayar gaji ekspatriat? Pemegang saham berbaik hati minjemin itu duit dengan Dollar AS pada tanggal 27 November 2011. Maka dicatatlah pencatatan tersebut dengan memakai kurs transaksi sebagai berikut:

– Jurnal tanggal 27 November 2011.

Kas 47.500.000

————–Hutang pada Pemegang Saham 47.500.000

Kemudian untuk pencatatan tanggal 1 Desember 2011 sebagai tanggal pembayaran gaji adalah sebagai berikut:

– Jurnal tanggal 1 Desember 2011

Hutang Gaji 45.250.000

———————–Kas 45.250.000

Perusahaan punya kewajiban membayar PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke Kas Negara itu paling lambat tanggal 10 Desember 2011, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

– Jurnal tanggal 10 Desember 2011

Hutang Pajak 2.250.000

———————-Kas 2.250.000

Demikian semoga bisa dipahami.

Riza Almanfaluthi & Arifin Purnomo

dedaunan di ranting cemara

09.56 28 Desember 2011

Tags: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pph pasal 21, pph 21, ppn, jurnal akuntansi, ekspor, impor,

KENA SANKSI ADMINISTRASI

Posted on Tuesday, 13 December 2011Monday, 19 December 2011 by Riza Almanfaluthi

Ibu Puspa mengirim email kepada saya dan menanyakan tentang hal ini:
Saya membaca di internet tentang konsultasi pajak. Kami didatangi petugas kantor pajak yang menyatakan telat bayar PPN tahun masa pajak – 12122009. Tanggal jatuh tempo 15 Januari 2010, tanggal bayar 10 Desember 2010, telat 10 bulan.

Perusahaan kami baru berdiri jadi pada tahun 2009 belum ada yang menangani pajak. Kami baru masuk bulan November 2010, dan pembayaran pajak baru dilakukan bulan Desember 2010. Pada saat itu tidak ada yang menangani. Mohon tips untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya. Sangat kami tunggu.
*
Ibu Puspa yang saya hormati, kalau sudah didatangi oleh petugas pajak itu berarti sudah dalam proses penagihan aktif karena ada Surat Tagihan Pajak (STP) yang sampai dalam jangka waktu tertentu belum juga dilunasi oleh perusahaan Ibu.

Kalau dari apa yang diterangkan oleh Ibu, memang betul telah terjadi kelalaian berupa keterlambatan dalam pembayaran PPN Masa Pajak Desember 2009 tersebut yang seharusnya ibu bayar paling lambat tanggal 15 Januari 2010 tetapi baru dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Desember 2010.

Kantor Pelayanan Pajak atas keterlambatan pembayaran tersebut menerbitkan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga itu kepada perusahaan Ibu. STP tidak segera dilunasi maka diterbitkan surat teguran. Setelah ditegur juga tidak dilunasi segera dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan surat paksa yang kemudian disampaikan oleh petugas pajak ke domisili perusahaan Ibu.

Tidak ada tips lain dari saya terkecuali perusahaan ibu segera melakukan pembayaran atas STP tersebut. Karena secara formal dan material penerbitan STP tersebut sudah benar. Sedangkan alasan bahwa di tahun 2009 tidak ada orang yang menangani pajak di perusahaan tidak bisa diterima.

Saya dapat sedikit menyimpulkan bahwa Ibu datang di perusahaan tersebut di bulan November 2010 untuk menangani masalah pajak dan mengetahui adanya pembayaran PPN yang belum dilakukan lalu Ibu berinisiatif untuk melakukan pembayaran tetapi tidak disadari bahwa ternyata akan timbul sanksi administrasi. Apa yang dilakukan Ibu adalah suatu hal yang sudah benar, karena jika pembayaran PPN itu tidak dilakukan atau ditunda-tunda karena khawatir akan dikenakan STP maka malah akan menambah besarnya sanksi administrasi tersebut. Tentu ini akan memberatkan perusahaan juga.
Saran saya konsultasikan lebih lanjut dengan Account Representative perusahaan ibu di KPP.

Demikian jawaban saya semoga dapat dipahami.
***

Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
11.35 13 Desember 2011

Tags: surat tagihan pajak, stp, bunga, telat bayar pajak, pajak pertambahan nilai, ppn, telat bayar, konsultasi pajak, konsultasi pajak gratis

GOYANGAN TIGA MODUS OPERANDI

Posted on Thursday, 17 June 2010Thursday, 17 June 2010 by Riza Almanfaluthi

GOYANGAN TIGA MODUS OPERANDI

Tadi malam Semarang hujan. Awet lagi hujannya. Seharusnya saya langsung istirahat untuk memulihkan tenaga. Tapi karena perut juga belum diisi bagaimana tenaga akan pulih. Apatah lagi kepala sudah pusing karena keroncongan.

Saudara ipar yang akan menjemput saya di Hotel Santika juga tak kunjung datang. Menunggu sekitar 30 menit barulah ia datang. Tepat pukul 20.15 WIB langsung kami kebut ke simpang lima untuk mencari makan malam. Sop kaki, sate kambing, dan teh hangat jadi pilihan tepat. Heran, setelah makan pusingnya hilang. Ada yang bisa menjelaskan? Tapi bo…harganya mahal. Sekitar enam dolaran. Halah…

Setelah itu kami pergi ke ibu mertua. Untuk bersilaturahim dan minta doa, karena saya dapat kabar dari Ummu Haqi di rumah kalau Kinan sedari pagi rewel terus. Tak lama saya di sana. Langsung diantar kembali ke kamar hotel .

Saya harus mempersiapkan tenaga untuk besok kembali ke Bawen menemui Wajib Pajak lagi. Ya, tapi sampai hotel juga baru jam dua belas malam saya tertidur. Kebiasaan lama kambuh lagi. Enggak bisa tidur cepat di tempat baru.

By the way, anyway, busway…(bahasa alay anak gaul), kami memang harus mengefisienkan waktu yang kami miliki selama tiga hari ini di Semarang. Hari pertama saja—walaupun kami naik pesawat dari Jakarta—baru sampai ke tempat Wajib Pajak jam setengah satu siang.

Lama kami ngobrol dengan direktur salah satu dari dua Wajib Pajak yang kami rencanakan untuk dikunjungi. Mengenai permasalahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disampaikan dalam bentuk elektronik atau e-SPT. Permasalahan klasik muncul: tidak ada orang yang khusus menangani Wajib Pajak. Jadi untuk kali ini kami harus menentir akuntannya untuk bisa menguasai program e-spt PPN.

Untuk hari pertama itu ( 16/6) kami cukup dengan menginstalasi perangkat lunak e-SPT PPN. Nanti kami berencana datang kembali keesokan harinya untuk khusus memberikan bimbingan cara penggunaan perangkat lunak tersebut. Setelah itu jam setengah empat sore kami langsung ke tempat Wajib Pajak lain.

Untuk yang satu ini, kasusnya lain. Wajib Pajak melaporkan dalam SPT PPN-nya dua transaksi yang terdiri dari transaksi yang dipungut PPN dan tidak dipungut PPN. Padahal dari informasi yang diterima, Wajib Pajak hanya memberikan jasa maklon saja kepada pelanggan atau customer atau buyernya. Sehingga harusnya Wajib Pajak melaporkan seluruh transaksinya ke dalam transaksi yang dipungut PPN. Dengan demikian tentunya harus ada PPN yang disetor ke kas negara. Masalahnya kemana duit pajak itu lari?

Ada tiga kemungkinan. Pertama memang Wajib Pajak memungut PPN dari pelanggan atau pembelinya tapi tidak disetor ke kas negara dikarenakan Wajib Pajak lagi butuh duit untuk bayar yang lainnya dulu. Alasan kuno yang biasa disampaikan adalah untuk bayar gaji karyawan dulu. Pajak nomor ke sekian dalam prioritasnya. Padahal kalau mereka tahu, bisnis mereka bisa lancar juga karena jalanan masih beraspal mulus. Dan pembuatan juga pemeliharaan jalanan itu berasal dari uang pajak rakyat.

Kemungkinan kedua, Wajib Pajak belum setor PPN karena buyer atau pembelinya tidak mau bayar PPN kalau Wajib Pajak tidak menalangi pembayaran PPN terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya ke kantor pajak. Baru jika bukti setor ke bank dan lapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu ada, pembeli akan bayar PPN-nya kepada Wajib Pajak.

Masalahnya tidak semua Wajib Pajak punya cash flow yang bagus untuk melakukan itu. Wajib Pajak baru akan bayar PPN-nya terlebih dahulu jika ada uang yang didapat dari sumber lain. Jika tidak? Ya sudah. Alamat tidak ada uang masuk ke kas negara.

Sistem Wajib Pajak harus bayar dulu itu sebenarnya menyalahi aturan. Seharusnya pembeli mau atau tidak mau harus rela dipungut PPN-nya oleh Wajib Pajak penjual barang atau jasa kena pajak tersebut. Tapi seringnya pula si Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak penjual ini tidak menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut, jadi pembeli bertindak hati-hati dulu dengan melakukan hal yang di atas.

Ini bisa terjadi jika posisi pembeli punya kekuatan yang hebat. Artinya pembeli merupakan satu-satunya sumber pemasukan duit bagi Wajib Pajak penjual. Sehingga Wajib Pajak penjual tidak punya daya tawar yang kuat. Karena kalau dikerasin, alamat dia tidak dapat order lagi di kemudian hari. Di industri jasa maklon, ini yang sering terjadi.

Dua kemungkinan di atas berkaitan erat dengan kondisi yang dialami oleh Wajib Pajak penjual. Nah kemungkinan ketiga ini berkaitan erat dengan goodwill dari pembeli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembeli benar-benar enggak mau dipungut PPN-nya oleh Wajib Pajak penjual dengan banyak alasan. Tentunya Wajib Pajak penjual enggak mau dong nalangin dulu duit untuk bayar PPN sedangkan dia tidak punya kepastian dari pembeli kapan akan bayar PPN-nya.

Ternyata kemungkinan ketiga inilah yang benar-benar dialami oleh Wajib Pajak yang kami kunjungi di sore hari itu. Dia benar-benar taat bayar PPN kalau buyernya juga taat untuk mau dipungut PPN olehnya. Kalau buyernya enggak mau bayar ya dia juga enggak mau bayar PPN dulu dan enggak mau setor PPN ke kas negara.

Akhirnya dia—dengan bantuan konsultan pajak tentunya—melaporkan PPN-nya dengan taktik demikian: untuk PPN yang sudah dibayar oleh buyer dia laporkan ke dalam transaksi PPN yang dipungut, dengan 3 digit pertama dalam kode faktur pajaknya bernomor 010.

Sedangkan untuk transaksi di mana buyernya belum bayar bayar PPN, maka transaksi itu dimasukkan ke dalam transaksi yang tidak dipungut PPN dengan 3 digit pertama kode faktur pajaknya adalah 070. Padahal kode 070 itu adalah khusus untuk transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, ditangguhkan, dibebaskan oleh pemerintah. Jadi bukan untuk transaksi di atas tadi.

Ya sudah, modus operandi Wajib Pajak ini ketahuan. Sekitar lebih 200 jutaan rupiah setiap tahunnya duit rakyat masih ketahan oleh salah satu tipe Wajib Pajak seperti ini. Sedangkan sudah ada lima tahun pajak yang ditengarai. Kalikan saja jumlahnya.

Kami Account Representative (AR) tugasnya hanya sekadar melakukan himbauan. Mengetuk kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Jika tidak mau? Oke, tim auditor yang akan menindaklanjuti. Kalau sudah keluar ketetapan pajak, sanksinya akan tambah berat lagi.

Yah…untuk hari ini (17/6) cukup dulu cerita saya ini. Cerita yang saya sempatkan untuk ditulis di tengah sesi pelatihan e-SPT kepada Wajib Pajak. Ditulis dengan goyangan cukup dahsyat sampai layar komputer dan kursi terguncang-guncang setiap ada orang yang berjalan karena lantai atas ruangan ini hanya dibuat dari lapisan papan saja.

Tapi masih belum sedahsyat goyangan harga sop kaki kambing simpang lima. 🙂 🙂 🙂

Semoga bermanfaat.

***

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

11.59 17 Juni 2010

APAKAH TRANSAKSI DI BULAN MARET 2010 BOLEH DIBUATKAN FAKTUR PAJAK DI BULAN APRIL 2010?

Posted on Saturday, 1 May 2010Saturday, 1 May 2010 by Riza Almanfaluthi

APAKAH TRANSAKSI DI BULAN MARET 2010 BOLEH DIBUATKAN FAKTUR PAJAK DI BULAN APRIL 2010?

Pembaca sekalian dengan adanya penerapan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbaru, teman saya juga ada yang bertanya kepada saya mengenai transaksi yang dibuat pada bulan Maret 2010. Bagaimana dengan perlakuannya apakah masih menggunakan undang-undang lama atau harus memakai yang baru?

Karena konsekuensinya ketika memakai Undang-undang PPN yang baru maka faktur pajak atas transaksi yang terjadi di bulan Maret 2010 harus dibuat di bulan Maret 2010 semuanya dan tidak boleh dibuat sampai paling lambat akhir April 2010.

Terbukti pelanggan perusahaan teman saya itu menolak faktur pajaknya karena atas transaksi bulan Maret 2010 ia buat faktur pajaknya di bulan April 2010. Takut kalau pelanggan teman saya itu ketika diperiksa oleh Pemeriksa Pajak akan dikoreksi karena dianggap sebagai faktur pajak cacat dan tidak dianggap sebagai kredit pajak.

Oleh karena itu teman saya meminta penjelasan kepada saya apakah atas transaksi bulan Maret 2010 masih bisa diterbitkan faktur pajak pada Bulan April 2010?

Oke, karena dia bertanya kepada saya, maka saya jawab pertanyaannya.

Bahwa Undang-undang PPN yang lama seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain mengatur:

Pasal 13 ayat (4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Aturan di bawahnya juga seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, antara lain mengatur:

Pasal 2 ayat (1) Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur :

Pasal 13 ayat (1a), bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal II, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Maka berdasarkan ketentuan di atas saya menyimpulkan bahwa dikarenakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 maka sepanjang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terjadi pada bulan Maret 2010, Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

pada akhir bulan April 2010 dalam hal pembayaran diterima setelah bulan April 2010;
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan April.

Tak selayaknya pelanggan perusahaan teman saya itu menolak faktur pajak ini. Pemeriksa Pajak juga tidak sebego yang mereka kira. Mereka juga baca aturan ini. Tapi kekhawatiran ini patut dimaklumi juga agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Semoga bermanfaat artikel ini.

***

riza almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

02.31 01 Mei 2010

citayam dinihari masih panas juga

tulisan ini didekasikan untuk teman saya dimaksud juga untuk masyarakat perpajakan indonesia

Pajak, PPN, UU PPN baru, UU PPN Lama, UU no.8 tahun 1983, uu PPN no.42 tahun 2009, uu ppnno. 18 tahun 2000, faktur pajak standard, faktur pajak standar, faktur pajak ppn, pajak masukan, pajak kelauran, pemeriksa pajak, auditor pajak, masa transisi, per.13/pj/2010, spt masa ppn, pajak pertambahan nilai,