PENYERAHAN YANG DILAKUKAN PENGUSAHA KECIL TIDAK DIKENAKAN PPN


PENYERAHAN YANG DILAKUKAN PENGUSAHA KECIL  TIDAK DIKENAKAN PPN

Seorang pengujung blog saya ini bertanya:

Met kenal ya Mas. Saya mau numpang nanya. Saudara saya mau berusaha utk tertib pajak. Dia punya usaha pribadi. Dia mau urus npwp. Dia hrs urus npwp pribadip /juga npwp usahanya ya. Dia usaha pribadi bukan berbadan hukum. Apakah dia bisa mengajukan pengukuhan sbg pkp? Sehingga bs terbitkan faktur paja. Urut2an nya bagaimana ya. Ajukan npwp pribadi dulu lalu npwp usaha dia baru pkp? Thanks 

Di bawah ini adalah jawaban saya. Sengaja saya jawab dalam sebuah tulisan tersendiri agar bisa dinikmati oleh yang lain. 🙂

Mas Muhammad yang saya hormati. Terima kasih banyak telah sudi untuk bertanya kepada saya. Saudara Mas Muhammad adalah warga negara Indonesia yang patut dicontoh, sehingga dengan kesadaran sendiri mau untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP (nomor pengukuhan pengusaha kena pajak). Orang pajak sendiri mungkin tak akan sudi untuk mendapatkan NPWP kecuali kalau sudah kepepet, karena tidak bisa naik pangkat kalau tidak punya NPWP. 🙂

Saya akan jabarkan satu per satu masalah ini. Insya Allah.

1.       Saudara Mas Muhammad harus mendapatkan NPWP terlebih dahulu untuk mendapatkan pengukuhan sebagai PKP. Mustahil orang akan mednapatkan NPPKP kalau belum dapat NPWP.

2.       Mendapatkan PKP itu adalah sebuah pilihan. Tentu dengan segala konsekuensinya. Bagi perusahaan yang berbadan hokum, tidak dikukuhkan sebagai PKP adalah sebuah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Tapi bagi pengusaha kecil pengukuhan PKP adalah cuma pilihan artinya ternyata pemerintah memberikan fasilitas terhadap pengusaha kecil untuk bisa eksis di dunia usahanya. Yaitu dengan apa?

 TIDAK DIKENAKANNYA PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA KECIL.

3.       Lalu batasan sebagai pengusaha kecil itu apa?

Dalam Keputusan Menteri Keuangan NOMOR 571/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam:

 Pasal 1

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak.

 

4.       Jadi bagi saya, Saudara Mas Muhammad hendaknya melihat terlebih dahulu omzet dari usaha yang dilakukan itu. Apakah dalam setahun omzetnya itu lebih dari 600 juta rupiah atau tidak? Jika tidak, maka  tidak perlu untuk mendapatkan NPPKP. Tetapi ternyata misalkan, ketika Saudara Mas Muhammad dalam tahun 2008 ini, belum genap setahun omzetnya sudah lebih dari jumlah yang ditetapkan itu maka ia WAJIB melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kapan? Paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

5.       Tetapi jikalau Saudara Mas Muhammad ngotot untuk mendapatkan NPPKP walaupun tidak tahu omzet yang akan didapat nantinya, silakan saja, aparat pajak akan menerima permohonan tersebut dengan tangan terbuka. Nanti akan dilakukan kunjungan ke lapangan atau ke tempat usaha Saudaranya Mas Muhammad untuk membuktikan kebenaran adanya usaha tersebut.

6.       Tentang NPWP usaha, jikalau bukan sebagai badan hukum maka sudah barang tentu NPWP yang akan kita dapatkan adalah NPWP Orang Pribadi. Jadi tidak ada perbedaan antara NPWP usaha dengan NPWP untuk dirinya sendiri. Jadi Saudaranya Mas Muhammad cukup buat NPWP untuk dirinya sendiri yaitu NPWP Orang Pribadi.

7.       Bila kelak niatannya berubah yaitu ingin mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) maka daftarkan segera untuk mendapatkan NPWP orang Pribadi dan NPWP PT itu sekaligus daftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kesimpulan:

Bila bukan sebagai badan hukum, daftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Orang Pribadi. Lalu ajukan permohonan untuk mendapatkan NPPKP. Dikukuhkan sebagai PKP adalah pilihan. Bisa melihat dulu omzetnya selama setahun, atau langsung ingin dikukuhkan sebagai PKP. Menurut saya fasilitas yang diberi oleh pemerintah manfaatkan saja bila memang omzetnya dibawah Rp600.000.000,00.

Semoga jawaban ini bisa dipahami dan bermanfaat buat Anda.

Formulir Permohonan NPWP dan NPPKP serta Perubahan datanya bisa dilihat di menu download. Terimakasih.

  

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

08:52 01 April 2008

  

Advertisements

6 thoughts on “PENYERAHAN YANG DILAKUKAN PENGUSAHA KECIL TIDAK DIKENAKAN PPN

  1. Berarti kalo pengusaha kecil, tidak wajib menambahkan PPN ke barang / jasa yang dijual atau disewakan?

    Riza Menjawab: Maaf baru saya jawab sekarang. Ya betul, bahkan dilarang untuk memungut PPN, jika tetap memungut PPN maka akan dikenakan sanksi yang cukup berat.
    Jadi dengan adanya ketentuan ini pengusaha kecil tidak memungut atau menambahkan PPN ke barang atau jasa yang dijual atau disewakan.
    Demikian.

    Like

  2. Selamat Malam, Pak.
    Saya mempunyai warung yang menjual sayur matang dan katering dengan omset total dibawah 600.000.000,-/tahun dan baru saja mendaftarkan NPWP Pribadi.

    Ada beberapa pertanyaan yang Saya tidak mengerti:
    1. Kalo begitu Saya tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP yah, pak?
    2. Menurut UU kan ada yang menyatakan bahwa katering itu dikenakan PPN; kalau begitu apakah Usaha Jasa Katering Saya harus dikenakan PPN padahal Saya Non PKP? Saya bingung sekali,Pak.
    3. Saya harus lapor Pajak apa saja sih, pak? Maksudnya SPT apa saja?
    4. Usaha Saya ini tidak mempunyai pembukuan, Pak. Apakah Saya harus membuat pembukuan? Pembukuannya seperti apa yah?
    Ada pertanyaan lagi nih, Pak
    Saya mempunyai karyawan 3 orang dengan
    – gaji harian Rp70.000,- & bulanan Rp500.000,- u/ 1 kary senior
    – gaji harian Rp30.000,- & bulanan Rp300.000,- u/ 2 kary junior
    1. Apakah mereka harus membuat NPWP? (Kary senior sudah punya NPWP)
    2. Apakah Saya harus memotong PPh 21 bagi karyawan?
    Maaf, pertanyaan banyak sekali. Saya kuatir dengan permasalahan pajak ini. Terima kasih Saya sangat terbantu dengan blog Bapak. Terima kasih.

    Riza menjawab:
    1. Yup betul. Tidak perlu.
    2. Ya betul. Jasa katering termasuk jasa yang dikenakan PPN. tetapi karena Ibu adalah pengusaha kecil yang tidak mempunyai NPPKP maka Ibu bahkan dilarang untuk memungut PPN kepada pengguna jasa IBu. Tentu ada keuntungan dan kerugiannya sendiri bagi ibu yang tidak punya NPPKP. jadi kalau ibu menyerahkan jasa katering kepada pengguna jasa dalam harga ibu dilarang dengan menambahkan PPN di dalamnya.
    3. Kewajiban pajak ibu adalah melaporkan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dan melaporkan setiap bulannya PPh Pasal 25. Dan PPh pasal 21 masa bila Anda membyarkan gaji kepada karyawan. kalau ibu sudah terdaftar sebagai PKP maka ibu juga melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.

    4. Ibu tidak wajib untuk melakukan pembukuan tetapi ibu kudu melakukan pencatatan. Mengenai masalah pencatatan itu Ibu bisa mencari peraturannya PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor: PER-4/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009. Ibu bisa cari di Google atau di Pajak.go.id.

    5. Yang harus membuat NPWp itu adalah mereka yang punya penghasilan di atas PTKP. Berapa sih PTKP sekarang:

    yaitu setahun sebesar 15.840.000.000. Lalu bila ia adalah karyawan pria yang kawin maka tambahkan 1.320.000. BIla ia punya tanggungan anak, maka masing-masing anak sampai anak ketiga tambahkan pula Rp1.320.000 per anak. Bila ia perempuan maka cukup sebesar Rp15.840.000.000.
    Dan Anda berkewajiban memotong PPh pasal 21 karyawan jika penghasilan mereka di atas PTKP. Setelah dipotong Anda harus menyetorkannya ke Bank dengan menggunakan SSP lalu melaporkannya ke KPP Anda terdaftar setiap bulannya walaupun tidak ada yang dipotong (nihil) anda juga tetap berkwajiban lapor.

    Demikian Bu Sari semoga bermanfaat.

    Like

  3. Mas Riza,

    Salam kenal untuk semuanya
    Thanks untuk articlenya lumayan nih cepot dapat beberapa pencerahan, Punya pertanyaan tapi mungkin OOT nih:

    Cepot berencana untuk membuka industri rumah tangga – onveksi yang kebetulan tempat tinggal cepot bukan dipinggir jalan besar tapi ditengah kampung. Ada halaman cukup luas untuk kegiatan produksi meskipun dengan kapasitas yang kecil. Mengenai modal Cepot tidak memiliki modal yang besar hanya bermaksud untuk memanfaatkan beberapa alat yang dimiliki seperti mesin jahit, obras dan untuk kekurangannya akan mengajukan kredit.

    Pertanyaannya;
    1. Apakah perlu mengajukan ijin terlebih dahulu ke RT/RW dan juga pemerintah agar supaya mendapatkan ijin usaha rumah tangga?
    2. Apakah perlu mendirikan badan usaha seperti CV?
    3. Apakah perlu memiliki NPWP pribadi? dan perusahaan?
    4. Apakah syarat2 untuk mendapatkan ijin usaha rumah tangga, sedangkan usaha tersebut hanya milik pribadi belum berbadan usaha?

    terima kasih sebelumnya atas waktunya, Mohon pencerahan dan doa semoga rencana membuat usahanya terlaksana.

    Hormat saya/Cepot

    Like

  4. Mas mau tanya saya mempunyai npwp sdh sekitar 2 tahun,dulu tujuan saya membuat npwp karna saya pengen wat usaha tapi setelah saya membuat npwp ternyata usaha saya pasang surut dan akhirnya tutup dan pajak sdh tak pernah saya bayar lg 1 thn lebih, kemudian saya bkerja di instansi dmn instansi trsbt bagi karyawan non pnsnya membuat rekening dan pada formulir nya terdapat no npwp.pertanyaan saya apakah saya harus mencantumkan no npwp saya ato tdk? Dan jika saya mencantumkan apakah nanti kena denda ?

    Liked by 1 person

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s