kpu

KISRUH DPT BOM WAKTU MASA LALU

Setelah banyak yang memprotes tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif (Pileg) 2009 dan dituduh bersekongkol dengan penguasa bahkan akan ada upaya gugatan kepadanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai berbenah diri. Untuk pemilihan presiden nanti KPU akan berusaha memperbaiki DPT-nya dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya bahkan semudah-mudahnya agar mereka yang berhak mengikuti pesta demokrasi dapat benar-benar ikut secara riil berpartisipasi.

Antara lain dengan melibatkan Ketua RW dan Ketua RT dalam penyusunannya. Yang semula hanya stelsel aktif, yang berarti pemilih secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih ke kelurahan, kini KPU berusaha pula menggunakan stelsel pasif yaitu dengan melibatkan para Ketua RT dan RW tersebut untuk mendatangi para calon pemilih yang belum terdaftar. Bentuknya adalah dengan menyebarkan formulir yang harus diisi oleh calon pemilih tersebut. Dan untuk menyukseskannya KPU akan menyosialisasikannya kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk. Diharapkan dengan hal ini tidak lagi ada suara-suara miring terhadap DPT untuk pemilihan presiden nantinya.

Apa yang dilakukan oleh KPU perlu diapresiasi oleh semua pihak. Walaupun yang tampak di hadapan publik adalah KPU mulai bergerak setelah adanya banyak protes dari berbagai pihak. Karena jikalau tidak ada yang bersuara keras tentang hal ini KPU bisa jadi tidak akan berusaha untuk memperbaiki DPT.

Bila ini terjadi walhasil adik saya yang tinggal serumah dengan saya dan telah mempunyai kartu tanda penduduk sebagai bukti sah keberadaannya sebagai masyarakat di daerah itu dan telah mempunyai hak pilih akan tercerabut haknya dan dipaksa untuk golput sebanyak 7 kali. Karena Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor—tempat kami tinggal—sebagai kepanjangan tangan dari KPU tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya.

Ini bisa dihitung, yaitu pada saat Pilkada Kabupaten Bogor putaran pertama dan lanjutannya adik saya tidak terdaftar di DPT. Tetangga-tetangga saya pun demikian. Pula pada saat Pileg 2009 lalu yang diberi hak untuk memilih 4 calon untuk DPR Pusat, provinsi, kabupaten, dan DPD. Atau jika masih terulang di Pilpres 2009 ia bisa dipaksa untuk tidak ikut lagi.

Jadi kisruh tentang DPT ini sebenarnya tidak hanya berlangsung di pusat saja dan pada saat Pileg 2009. Tetapi sudah menjadi bom waktu sejak diselenggarakannya pilkada-pilkada di banyak daerah—contoh DKI dan Jatim—yang momentum tumbukannya terjadi di Pileg 2009. Dan tidak meledak pada saat itu hanya karena menjadi wacana lokal yang tidak menyangkut kepentingan secara nasional dan banyak pihak. Juga tak punya nilai jual berita di banyak media.

Akhirnya saya berharap, KPU harus mengambil banyak pelajaran dari peristiwa ini. Hujatan dan cercaan menjadi pemicu untuk memperbaiki diri. Inisiatif mendatangi pemilih sebagai niat baik KPU Pusat juga harus didukung sepenuh hati oleh seluruh KPUD dan para pemegang kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat, Departemen Dalam negeri, dan pemerintah daerah.

Satu paradigma yang harus dipatri kepada mereka yang saya sebutkan di atas tadi adalah: “Anda-anda ini selayaknya memosisikan diri sebagai pelayan rakyat, “jongos”-nya rakyat. Bukannya tuannya rakyat. Maka layanilah rakyat dengan baik.”

Saya yakin kalau posisi tuan itu ada pada Anda-anda wahai tuan-tuan, maka kisruh DPT tidak akan pernah berakhir. Maka akan dibawa kemana bangsa kita karena setiap hari dicekoki sengketa para elit politik yang memanfaatkan isu ini?

Saya berharap tidak.

Riza Almanfaluthi

18 April 2009

Dimuat di www.inilah.com