Suatu ketika saya melihat akun Instagram @beasiswasaudi di lini masa. Salah satu konten yang mereka angkat adalah kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyapa, berdiskusi, dan juga memberikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Islam Madinah (UIM).
Dalam takarirnya, admin akun tersebut menyampaikan harapannya bahwa akan ada lulusan Timur Tengah yang tidak hanya menjadi dai, tetapi juga memiliki peran penting di kementerian-kementerian Republik Indonesia.
Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, Amerika Serikat hengkang dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di awal 2017. Meskipun demikian, ini tidak membuat gamang 11 negara anggota lainnya. Mereka berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi itu. Bagaimana dengan Indonesia yang upayanya hanya sebatas melakukan studi?
Empat tahun lalu, tepatnya pada November 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengeluarkan jurnal kajian edisi ke-16 yang berjudul Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional.
Di bagian pertama (di sini) dijelaskan tentang TPP dan hasil kajian dari Lemhannas. Berikut lanjutannya:
Kajian Ditjen Pajak
Akan banyak peraturan yang harus diubah jika Indonesia ikut di dalamnya. Termasuk aturan perpajakan.
Terkait Itu, Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak telah mengeluarkan kajiannya di tahun 2016 yang berjudul Kesepakatan Trans Pacific Partnership: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?
Riza Almanfaluthi 