SANKSI DENDA NAIK 10X LIPAT


SANKSI DENDA NAIK 10 KALI
LIPAT

Mulai tanggal 01 Januari 2008 ini telah diberlakukan undang-undang baru perpajakan
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan
.

Ada yang perlu diperhatikan bagi para Wajib Pajak entah Wajib Pajak badan atau
perseorangan. Saya tidak akan membahas mengenai isi keseluruhan dari undang-undang tersebut. Tetapi saya sedikit
ingin menginformasikan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran kepada Wajib Pajak yang telat dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa ataupun Tahunan.

Dulu sebelum ada undang-undang baru apabila kita telat dalam menyampaikan SPT Masa
entah Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni melewati batas waktu yang telah ditetapkan
paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, maka kita cukup dikenai sanksi denda sebesar Rp50.000,00. Sedangkan
untuk SPT Tahunannya yang batas waktu penyampaiannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun
Pajak
cukup dikenai denda sebesar Rp100.000,00.

Kini dengan undang-undang baru tersebut, maka ada perubahan berupa kenaikan
drastis untuk sanksi administrasi denda dan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, khususnya untuk SPT Wajib Pajak
Badan.

Langsung saja saya akan kutip pasal-pasalnya satu-persatu.

A.
Batas Waktu Penyampaian SPT — Pasal
3 ayat (3) UU KUP No.28 Tahun 2007

Batas
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. untuk Surat
Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b. untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun
Pajak; atau

c.
untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir
Tahun Pajak.

Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan
batas waktu SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Artinya bahwa
SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 tetap disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak 2007, yaitu
tepatnya tanggal 31 Maret 2008.

B.
Sanksi Administrasi Denda –
Pasal 7 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak orang pribadi.



Jadi bagi siapa saja yang punya kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN mulai masa pajak Januari 2008-ingat
hanya untuk masa pajak Januari 2008 dan seterusnya, bukan masa-masa pajak sebelum tahun 2008-dan terlambat dalam
menyampaikannya ke kantor pajak maka dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00, besarnya 10 kali lipat dari sanksi denda
yang lama. Sedangkan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00. Besarnya dua kali lipat dari denda
yang lama.


Besarnya denda 10 kali lipat daripada denda yang lama juga diberlakukan kepada SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan yang terlambat disampaikan ke kantor pajak. Yang kini dendanya sebesar Rp1.000.000,00. Suatu jumlah yang
besar menurut saya dan juga untuk Wajib Pajak Badan yang skalanya kecil. Tetapi denda yang sama dengan denda yang
lama hanya dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, cuma sebesar Rp100.000,00.

Tidak diberlakukannya jumlah kenaikan
denda baru untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di undang-undang baru ini bisa jadi dikarenakan untuk mencegah adanya
tunggakan pajak yang tidak bisa dibayar dan tertagih oleh kantor pajak akibat adanya Surat Tagihan Pajak yang amat
memberatkan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Apalagi saat ini sedang digalakkan
ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap orang pribadi karyawan yang mempunyai
penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Yang tentu upaya ini membuat banyak orang pribadi walaupun
penghasilannya di atas PTKP tetapi penghasilan tersebut pas-pasan saja atau hanya sedikit di atas PTKP. Juga yang
jabatannya di dalam perusahaan tersebut hanya sekadar buruh atau karyawan biasa saja.

Apalagi pengetahuan perpajakan di
kalangan tersebut masih dikatakan sangat awam sekali. Sehingga untuk menghindari adanya sengketa berkepanjangan maka
sanksi keterlambatan pun tidak ada kenaikan. Intinya di undang-undang baru ini selain terdapat penyederhanaan sanksi
juga ada penyederhanaan formulir SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang bermuara pada penyederhanaan
sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Ini dijelaskan dalam penjelasan dari
Pasal 7 Undang-undang baru ini sebagai berikut:

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa
denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.


Bisa jadi alasan-alasan tersebut di atas yang mendasari adanya ketentuan di ayat
selanjutnya yang mengatur pengecualian sanksi administrasi di atas terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu yang
dulu diatur hanya dengan Keputusan Menteri Keuangan. Kini di undang-undang baru ini dicantumkan siapa saja yang
dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda di atas.

C.
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Denda – Pasal 7 ayat (2) UU KUP No. 28 Tahun 2007

Pengenaan sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap :

a.

Wajib Pajak orang pribadi
yang telah meninggal dunia;

b.

Wajib Pajak orang pribadi
yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c.

Wajib Pajak orang pribadi
yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

d.

Bentuk Usaha Tetap yang
tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

e.

Wajib pajak badan yang
tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

Bendahara yang tidak
melakukan pembayaran lagi;

g.

Wajib Pajak yang terkena
bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

h.

Wajib Pajak lain yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan :

Bencana adalah bencana
nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ya, itu saja yang dapat saya informasikan berkenaan dengan batas waktu penyampaian
SPT, pengenaan sanksi administrasi berupa denda, dan siapa-siapa saja yang dikecualikannya. Semoga bermanfaat, bagi
Anda semua.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yang masih belum jelas tentang hal ini sila untuk bertanya kepada saya
melalui:

1.
Halaman Konsultasi Pajak di blog saya ini;

2.
Atau melalui email di : riza [dot] almanfaluthi [at] gmail [dot] com (tanpa
spasi).

Tags: konsultasi pajak, denda, sanksi administrasi pajak, SPT Tahunan, SPT Masa,
UU KUP, PPH Badan, PPN.

riza almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

10:09 02 Januari 2008

Advertisements

17 thoughts on “SANKSI DENDA NAIK 10X LIPAT

  1. Mas, knapa pada point b dan c, pada bagian “Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Denda” terdapat penjelasan yang sama. Mungkin ada yang salah nih. Mohon dikoreksi lagi. Thx.

    Like

  2. Mas apakah penerapan sanksi terlambat spt masa lainnya Rp 100.000, dihitung per SPT pasal, atau total ?

    deDAUNAN (rIZA) menjawab:
    Dihitung per SPT. Misalnya Anda telat menyampaikan laporan SPT Masa PPH pAsal 21 untuk masa pajak MAret, april, dan Juni yang Anda laporkan di tanggal 29 Desember 2008, maka Anda akan dikenakan sanksi administrasi pasal 7 UU KUP sebesar Rp300.000,00 karena Anda telat melaporkan SPT dalam 3 masa tersebut.
    KPP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bisa masing-masing masa, atau sekaligus 3 masa, yang tentunya bila masing-masing masa maka setiap masanya Rp100.000,00 jika sekaligus 3 masa maka STpnya sebesar Rp300.000,00.
    Semoga bisa dimengerti.
    Maaf bisa menjawabnya pada hari kerja.
    🙂

    Like

  3. bos … saya mau tanya..?
    kenapa.. dalam pembuatan NPWP Ereg. selalu terkesan lambat, pengiriman kartu aslinya. mengingat masyarakat yang ada didaerah saya yaitu batam, sering keluar masuk singapore dan berhubungan fiskal ( bebas fiskal ).
    saya pribadi mempunyai inisiatif, begitu dapat nomor dari Ereg, langsung saya buat SSP nya. karena berdasarkan pengalaman mencapai 2 bulan baru kartu aslinya dikrim ( itupun banyak yang tidak dikirim kembali ).
    sehingga banyak orang membuat NPWP ganda, dari EREG lama, lalu mendaftar lagi/ antri lebih cepat. begini keadaannya terutama di KPP pratama Batam.

    Dengan isu NIHIL yang sering, dibisikan oleh oknum tertentu dalam WP. OP sehingga masyarakat batam Khususnya berduyun-duyun memmbuat SSPnya NIHIL. sampai ada loket NIHIL khusus, bagaimana menurut BOSS pendapatnya..?
    dan apa harapan pemerintah sebenarnya…?
    dari penerapan kolektit NPWP, bila banyak yang di nihil.

    ini kondisi batam saat ini untuk WP. OP
    apakah ini merupakan strategi Perpajakan Batam..?
    mohon penjelasan BOOS…..!
    apakah ini merupakan analisa ekonomi perpajakan tingkat tinggi untuk di batam.

    padahal rata-rata pendapatan orang bekerja bebas di negeri tetangga minim Rp 2.500.000;- /bulan( dah tiket,makan,tempat tinggal).
    itu berdasarkan pembicaraan saya langsung dengan masyarakat yang sering keluar masuk singpore atau malaysia.
    dan banyak lagi yang hasilnya lebih besar………sampai Rp 15.000.000;-/bulan.

    tolong sampaikan pada pihak terkait hal ini.

    dan kirim ke email saya pembaharuan dan kebijakan dalam perpajakan, saya ingin belajar lebih dalam tentang pajak…!

    Riza menjawab: Saya cuma bisa menjawab dengan geleng-geleng kepala. Alias laa adri. Alias I dun kenow, alias TIDAK TAHU. Maaf 😀

    Like

  4. Ass. Wr. Wb.

    Pak mau tanya nih,
    1. Tahun 2008 yang lalu saya bekerja di 2 tempat tempat A belum membayar pajak penghasilan karyawan dan di kantor B telah membayar pajak penghasilan karyawan. apa saya harus menunggu kantor A untuk membayar pajak kemudian baru melapor SPT, atau saya melapor SPT tapi tanpa pendapatan dari kantor A. Selama ini pajak penghasilan selalu di bayarkan oleh Kantor.

    Riza menjawab: Karena ada dua bukti pemotongan seperti ini gampang splusinya. Penghasilan dari tempat A di tulis di kolom penghasilan lain-lain. Dan nantinya akan digabung di halaman depan dengan pengahsilan yang telah dipotong di tempat B sebagai total semua penghasilan. Jadi tak perlu nunggu, dan tetap melaporkan penghasilan yang Anda dapatkan itu.
    (saya berasumsi jika di tempat A tersebut perusahaan belum motong pajak dari karyawan dan belum setor ke kas negara. Jika sudah potong dari Anda dan belum dibayarkan ke kas negara, waduh kebangetan banget tuh tempat A jadi koruptor seperti itu. Jadi tunggu saja kalau begitu dan tuntut dia untuk segera menyetor dan membuatkan 1721 A1-nya)

    2. Ada sanksi apa apabila option 1 dilakukan / tidak dilakukan.
    Riza menjawab: Tentu Ada

    Terima kasih.

    WS Wr Wb.

    Like

  5. pak , lia mau nanya ni? berapa persen pajak pph 21 , jika gajinya sebulan 3 juta ? ……………. & klu gaji nya cuma sebatas umr/umk apakah kena pajak ? & berapa persen pajak pph 25 jika shu nya 8 juta dan denda keterlambatan? tks

    Like

  6. tgl. 15 kan tgl. terakhir pembayaran PPN tiap bulan, saya td mau bayar melalui kantor pos tetapi jaringan pajak offline dalam waktu yg cukup lama sehingga menggangu antrian pembayaran dan akhirnya beberapa wajib pajak tidak terlayani. Apakah ini termasuk pengecualian sanksi? terima kasih

    Riza Menjawab: Atas kasus tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Ibu bisa setor di Kantor Pos (karena UU membuka peluang untuk menyetor di sana) atau di bank lain yang jaringan MPN nya tidak offline. Seringkali bank beralasan kalau penyebab masalahnya adalah jaringan MPN di pajaknya. Padahal bisa jadi di jaringan banknya itu sendiri yang bermasalah. Biasa…cari kambing hitam aja dulu. 🙂

    Like

  7. pak, saya mau beli perusahaan. Ternyata perusahaan itu sudah tidak pernah melapor pajak sejak 2004. kira2 bagaimana perhitungan denda dan bunga dari komponen wajib lapor pajak perusahaan ? sebagai catatan perusahaan sudah tidak ada aktifitas sejak tahun tersebut ? terima kasih atas pencerahannya.

    Like

  8. Mau nanya, mengingat denda sejak tahun 2008 sangat besar, bagaimana jika kita tidak mau membayar denda-denda SPT tahun sebelumnya, tetapi untuk tahun seterusnya kita menyampaikan SPT? sanki terhadap yang tidak bayar denda itu gmn? dan kira2 apa dasar hukumnya. Thanx.

    Like

    1. Kita tak perlu bayar sanksi selama belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Tetapi jika sudah terbit, maka mau tidak mau harus dibayar. Jika tidak, penagihan aktif akan dilakukan. Kita gak bisa untuk yg lalu kita fak mau bayar dan tuk yg depan kita berusaha patuh. Saat ini amnesty tax tuk hal itu tak ada.

      Like

  9. Ass,.. Maaf gan numpang nanya kalo misal kita dalam hal ini PKP, tidak melaporkan SPT masa ataupun SPT tahunan kurang lebih selama 2 tahun. lalu misalkan kalau kita sekarang ingin lapor untuk bulan november ini apakah kita akan ketahuan tidak pernah lapor pajak dan kena sanksi ataukah tidak.. Terimakasih sebelumnya,.. Wassalam…

    Like

    1. wa’alaikumsalam. Lapor atau tidak lapor di bulan november tetap akan keliatan laporan terdahulu yang tidak dilaporkan. tentunya kalau tidak lapor akan kena sanksi administrasi. melaporkan di bulan november pada hakekatnya menegaskan kalau wajib pajak itu masih aktif. demikian.

      Like

      1. Jadi ketika saya lapor bulan november ini kemungkinan yang akan terjadi apa saja ??
        karena selama ini saya belum menerima Surat Tagihan Pajak, kira2 kapan STP itu dikeluarkan oleh KPP ??
        terimakasih atas pencerahannya, semoga Allah membalas sebaik-baik pembalasan…. aminn

        Like

      2. Jangan pernah untuk bayar tagihan pajak tanpa adanya Surat Tagihan Pajak. STP akan dbuat atau diterbitkan kalau spt masa sudah masuk. sebnarnya tak seperti itu jg, karena biasanya atas inisiatif Account Representative langsung terbit stp ada atau tak ada spt yg dilaporkan. Demikian.

        Like

      3. jadi kemungkinan kalau saya masukan spt masa sekarang, maka nanti akan muncul STP sanksi administrasi yang lalu,.?? begitukah ??
        lalu apakah mungkin ada jalan kita bisa menghindari sanksi administrasi tersebut ??

        Like

  10. Mohon maaf yang terakhir, jika kita selama 2 tahun ini tidak pernah melaporkan apapun, estimasi denda yang akan kami terima berapa ???
    lalu apakah kita bisa meminta keringanan, dikarenakan perusahaan kami ini hampir tidak ada kegiatan transaksi jual beli ataupun jasa karena kami punya satu lagi perusahaan yang ada pada bidang yang sama yang biasa kami pakai, jika bisa langkah apa saja yang harus kami tempuh ??? Terimakasih banyak. wassalam,.

    Like

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s