Banyak Pegawai Pajak Seperti Dia, Bukan Gayus


Banyak Pegawai Pajak Seperti Dia, Bukan Gayus

image

Para penumpang secara bersamaan memandang motor yang berhenti persis di samping angkot itu. Motor yang dinaiki oleh lima orang. Di atasnya ada sepasang suami istri dengan tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Anak paling besar di depan jok, anak keduanya di tengah, sedangkan yang kecil di gendongan Sang Ibu. Mereka tidak tahu kalau yang mengendarai motor itu adalah pegawai pajak.

Sudah 13 tahun lamanya, pegawai yang bernama Rizky Syabana ini, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Tahun ini tahun kesembilan bekerja di lingkungan Kantor Pusat DJP. Menurutnya bekerja di direktorat yang mengurusi 75% penerimaan Negara ini tidak harus identik dengan kemewahan. Pun, PNS Pajak itu sama saja dengan PNS-PNS lainnya yang hidup bersahaja. Apalagi kesederhanaan itu adalah pilihan dan integritas adalah kewajiban.

Tentu ada masa baginya kalau integritas yang ia pegang teguh akan diuji. Syukurnya, seluruh ujian itu bisa dilewati dengan baik. Tawaran dari Wajib Pajak untuk dibantu dalam proses penyelesaian keberatan dengan imbalan yang menggiurkan, ditampiknya dengan sopan. Ia cuma mengisyaratkan kalau bersikap profesional adalah tuntutan untuk bekerja di direktorat yang terus berbenah sejak tahun 2002.

Tidak bisa tidak, ada tiga faktor yang mendukungnya untuk tetap bisa memegang teguh integritasnya itu. Pertama, paradigma tentang rezeki: jangan mengambil yang bukan haknya. Halal itu berkah. Dan keberkahan bukan berasal dari banyaknya harta. Tetapi istri, anak, kondisi rumah tangga yang selalu sehat itulah hartanya yang tak ternilai.

Kedua, merasa cukup dengan apa yang ada. Tak adanya tuntutan berlebihan dari orang tua dan istri kepada dirinya sebagai pegawai pajak yang “kata orang” harus punya ini dan itu. Ketiga, lingkungan kerja dan rumah tangga yang selalu mendukung. Sekaligus budaya di tempat kerja yang sudah baik seperti mematuhi jam kerja, berdoa sebelum bekerja, pengumuman adzan, saling mengingatkan untuk tetap menjaga integritas, dan masih banyak lagi lainnya.

Ramadhan telah tiba. Ada sesuatu yang unik di kantornya sekarang. Jika ia pergi ke Masjid setelah pengumuman waktu shalat, maka sudah dipastikan ia akan kebagian di barisan belakang karena Masjid sudah penuh oleh pegawai pajak lainnya. Ini yang dirindukan dari bulan Ramadhan. Semua seperti berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua dilatih kejujurannya.

Tak pelak ini menumbuhkan harapannya bahwa kecambah integritas di setiap pegawai pajak akan terus terpelihara setelah bulan suci usai. Dilihat, didengar, diberitakan orang maupun tidak, di tempat yang sepi ataupun ramai. Kecambah itu akan menjadi tumbuhan yang kokoh, akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah, batangnya kuat, cabangnya melangit, daunnya hijau dan rindang, buahnya manis.

Gayus -teman satu tim banding di Pengadilan Pajak– cuma daun kering dan tua yang memang sudah waktunya untuk jatuh. Tetapi komitmen dengan kejujuran yang dipegangnya membuat Rizki tak ikut terseret kasus yang mencederai semangat dan membuat luka hati setiap pegawai pajak yang sedang dalam proses perubahan itu.

Walau sempat dicaci, tapi ia menganggapnya sebagai risiko dari sebuah perubahan. Menyulitkan memang. Tapi bukankah semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh? Ia teringat kutipan John Gray itu. Dan ia percaya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan.

Sampai sekarang, pagi dan sorenya, Rizky tetap konsisten mengarungi 34 kilometer dari rumah menuju kantornya, pulang dan pergi, dengan motor yang setia menemani. Tetap dengan sederhananya. Tetap dengan integritasnya. Banyak Pegawai Ditjen Pajak berintegritas seperti Rizky bukan Gayus.

Seperti kesederhanaan dan integritas para pegawai pajak lainnya yang berada di daerah terpencil. Jauh dari keluarga dan pusat keramaian, tinggal di rumah dinas berkamar pengap tanpa AC dengan ranjang berkelambu, siang hari tanpa listrik, infrastruktur yang tidak memadai. Semua dijalani dengan sikap penuh kerelaan dan tanggung jawab.

Ini semata agar denyut pembangunan bisa dirasakan oleh setiap penduduk Republik ini. Oleh karenanya negeri ini butuh pegawai berintegritas seperti mereka dan perlulah berbangga terhadap para ksatria pajak dengan sikap sederhananya yang telah berjuang dan bekerja keras tanpa pamrih demi mengumpulkan penerimaan Negara.

***

Riza Almanfaluthi

di sebuah tuts keyboard

Gambar milik Direktorat Keberatan dan Banding/Puji.

MENTARI BERSINAR DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN


MENTARI BERSINAR DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Ribut-ribut test Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan yang memuat soal lagu Pak Presiden bagi saya itu adalah hal kecil yang dibesar-besarkan. Namanya juga pengetahuan umum ya silakan saja memuat soal tentang apapun. Kata “umum”nya sudah menjadi tanda ketidakkhususan.

Bagi yang sering melihat-lihat dan mengerjakan soal pengetahuan umum akan menjumpai banyak soal yang lebih remeh-temeh dari sekadar itu. Seringkali soal pengetahuan umum ini dibuat berdasarkan kondisi atau berita terkini yang beredar di media-media. Kebetulan pula bulan-bulan ini Pak Presiden sedang mempromosikan lagu karangannya sendiri yang berjudul Mentari Bersinar.

Terus terang saja, kalau disodorkan soal itu saya belum tentu bisa menjawabnya. Kalaupun betul, itu keberuntungan saja karena hasil menghitung kancing atau suara tokek yang tiba-tiba terdengar pada saat ujian. Karena sampai hebohnya berita ini saya tidak tahu apa judul dari lagu Pak Presiden.

Liriknya saja pun saya tidak tahu. Bahkan saya dengan asal menulis lirik ini disaat ditanya teman saya lirik lagu Mentari Bersinar itu seperti apa:

Oh, my love my darling I’ve hungered for your touch a long lonely time and time goes by so slowly and time can do so much are you still

Atau seperti ini:

Mentarimentari. Alangkah Indahmu merah kuning hijau dilangit yang biru

Barulah ketika media memberitakannya dengan menayangkan pilihan yang harus dipilih dengan jawaban yang betul, saya ngeh, oh…lagunya Pak Presiden itu toh.

Tetapi namanya juga hidup. Namanya juga selebritas perpolitikan di tanah air. Namanya tokoh publik. Segalanya disorot. Besar dan kecil tindakannya diteropong. Ditunggu celah kecilnya untuk ditembak. Ini salah satunya.

Kalaulah dikatakan pembuat soal di Kementerian Perdagangan dianggap punya mental penjilat sungguh tidak tepat. Apa coba manfaat yang ia peroleh? Kalau mau menjilat tentu sekelas eselon satu atau menterinya yang dekat dengan Presiden.

Mau menanamkan pengaruh di alam bawah sadar peserta ujian sebagai modal kampanye? Ah..biasa saja lagi. Yang ikutan test CPNS itu orang-orang intelektual (minimal sarjana). Tidak begitu mudahnya di-brainwash.

Terus terang, cara memblow-up masalah ini bagi saya kurang elegan. Asal seruduk. Saya sepakat bahwa Pak Presiden adalah sosok bukan malaikat yang perlu dinasehati ketika salah dan perlu dikritik ketika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, namun ya mbok tidak seperti itu. Media terlalu membesar-besarkannya.

Yang perlu diperhatikan dengan seksama seharusnya adalah proses penerimaan CPNS-nya. Bersih, jujur atau tidak? Pakai duit atau tidak? Pakai joki atau tidak? Ada kolusi dan nepotisme atau tidak? Itu! Agar nanti tidak ada lagi birokrasi yang mental pejabatnya bobrok. Segalanya dihitung dengan 3 hal yaitu duit, duit, dan duit. Tidak mau bekerja kalau tidak ada duitnya. Segala sesuatu yang seharusnya bisa dipermudah jadi dipersulit. Wadaw…kalau semuanya seperti itu? Mau dibawa kemana bangsa yang besar ini?

Kalau berita tentang baju presiden yang dananya milyaran rupiah setahun? Nah itu baru bagus. Ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi pemantik, kemudian media memblow-up (walaupun masih dengan cara langsung memvonis tanpa terlebih dahulu mengklarifikasinya), lalu Pak Presiden memberikan penjelasan. Clear…selesai. It’s be done.

Mari…kita letakkan segalanya dengan proporsi yang benar. Negara ini jangan diributkan dengan hal-hal kecil seperti ini.

Mentari…mentari…alangkah indahnya..

Eit salah yah…ada yang bisa beritahu saya lagunya seperti apa?

 

***

 

 

riza almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

07.18 16 Oktober 2010

DKNY


DKNY

 

Wanita berkerudung di depan saya menyerahkan sebuah kantong plastik berisikan bungkusan besar yang tertutup koran. “Ini buat bapak?”

“Apa isinya, Bu?”

“Tas wanita buat Istri Bapak.”

“Tak perlu, Bu. Bawa saja lagi.” Saya bisa memperkirakan bahwa tas itu selevel dengan tas-tas yang dijual di gerai-gerai seluruh dunia dengan label “DKNY”. Maklum perusahaan tempat wanita itu bekerja adalah subkontraktor dari eksportir yang menyuplai tas buat butik terkenal itu.

“Benar loh Pak ini tidak ada kaitannya dengan tugas Bapak. Kami tulus memberikannya. Dan ini perintah atasan saya. Karena dia menilai Bapak banyak membantu kami.”

“Enggak Bu, saya tidak bisa menerimanya. Saya hargai semua ini. Tapi saya minta maaf, sekali lagi, saya tidak bisa menerimanya. Dan saya tetap beranggapan bahwa Ibu ngasih itu karena saya orang pajak. Coba kalau saya cuma orang yang ada di pinggir jalan itu apa Ibu mau memberi sesuatu kepada saya?”

“Enggak kok Pak, kita-kita yang karyawan juga dikasih oleh bos saya. Tidak hanya Bapak. Dan bos saya malahan enggak ngasih kepada orang yang sengaja minta-minta. Contohnya saat ada petugas pemda yang datang dan minta tas ini, bos saya bilang tidak bisa.”

Dengan sedikit ngotot dan berulang kali saya harus meminta maaf agar tidak menyinggung dia disertai penjelasan beberapa poin dari kode etik akhirnya wanita itu memahami komitmen saya ini. Lebih baik ditolak dari awal.

Ada cerita lain. Teman saya menitipkan dokumen kepada saya untuk diserahkan kepada Wajib Pajak yang akan datang hari ini—kebetulan dia pergi ke luar kantor karena ada keperluan yang mendesak. Dokumen itu berupa surat keputusan bebas pajak yang bernilai besar.

Karena ini amanah, maka ketika Wajib Pajak itu datang dan duduk di ruang tamu saya serahkan saja surat keputusan itu tanpa basa-basi. Sebagai penghormatan tentunya saya tidak berdiri sebelum tamu tersebut pamit pulang terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ada jeda waktu tanpa pembicaraan di antara kami. Dan ini ditanggapi lain oleh Wajib Pajak.

“Tidak ada apa-apa lagi nih Pak?” kata Wajib Pajak.

“Maksudnya?” tanya saya karena saya benar-benar tidak mengerti.

“Berapa yang harus kami bayar?” tanyanya lagi dan ini mengagetkan saya.

“Ooo…enggak ada pak. Ini gratis.” Suasana kaku dan posisi saya yang tidak segera beranjak dari kursi tamu mungkin membuat Wajib Pajak merasa tidak enak dan ada sesuatu yang ditunggu oleh saya. Oleh karenanya setelah saya berkata itu saya jabat tangannya dan segera mengucapkan terima kasih atas kedatangannya.

***

Cerita ini saya ceritakan bukan karena saya adalah makhluk suci tanpa dosa dan cela. Kalau demikian namanya malaikat, sang makhluk ghaib. Bukan pula sebangsa makhluk halus, lelembut, dedemit, memegik, ataupun jin merakayangan. Saya cuma makhluk kasar bertubuh kasar terbuat dari tanah.

Tapi cerita ini membuat saya mengerti (mengerti bukan berarti memahami dan menerima resiko apa yang ada di dalamnya yah…) tentang perlunya sebuah mutasi dalam sebuah organisasi kami. Mutasi diperlukan salah satunya selain untuk mengatasi kejenuhan juga untuk menghindari adanya kedekatan-kedekatan antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya ketidakprofesionalan. Baik dari petugas pajak itu sendiri atau Wajib Pajak.

Tapi bagi saya selain karena berusaha menegakkan sikap profesionalisme—walaupun dengan tertatih-tatih dan terengah-engah—ada sebuah nasehat dan pemahaman yang luar biasa dari orang rumah kepada saya: “Itu tidak seberapa. Allah akan kasih yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih berkah sebagai penggantinya.” Ini yang memotivasi saya sehingga mampu untuk melakukan itu.

Dan saya yakin betul tidak hanya saya yang melakukan ini. Banyak kawan-kawan sejawat saya yang telah berbuat lebih dari ini dan mempunyai cerita-cerita sejenis di atas yang lebih dahsyat, lebih dramatis lagi. Yang karena saking tawadhunya mereka, cukup pengalaman itu buat mereka sendiri dan tidak mau menceritakannya kepada yang lain.

***

Cerita kedua membuat saya bertambah mengerti lagi, kalau nilai-nilai modernisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)—setelah sekian lama—juga belum semuanya dimengerti oleh Wajib Pajak. Buktinya masih ada juga Wajib Pajak yang menawar-nawarkan sesuatu kepada petugas pajak.

Saya memaklumi kalau Wajib Pajak bersikap demikian. Karena faktanya kalau kita pun berurusan dengan birokrasi di instansi pemerintahan dan urusan kita telah selesai, kita merasa enggak enak kalau enggak memberikan sesuatu. Padahal kita sudah tahu kalau semua urusan itu tidak dipungut biaya ataupun kalau ada biaya tentu dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.

Masalahnya adalah mau atau tidak birokrasi tersebut untuk mengembangkan budaya menolak pemberian itu kepada seluruh penggawanya. Saya yakin mereka bisa asal ada niat baik dari para pucuk tertinggi birokrasi tersebut. Kalau DJP saja bisa, tentu yang lainnya bisa. Apalagi setelah rencana pemberian remunerasi akan direalisasikan kepada seluruh instansi pemerintahan—walaupun masih secara bertahap mengingat keuangan negara yang belum memungkinkan untuk melakukannya secara serentak.

Nah, ternyata kawan-kawan di DJP punya tugas mulia mengumpulkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk menjadikan aparat birokrasi lebih mulia, terhormat, bermartabat dan Indonesia lebih baik lagi. Berharap banget…

***

riza almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

08.19 26 september 2010

dimuat di situs kitsda.