Pilkada Langsung, Ego Kelas Menengah


Rencananya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Salah satu pasal krusial yang masih menjadi perdebatan adalah tentang mekanisme pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Tetap dilaksanakan secara langsung atau melalui pemungutan suara di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)?

Masing-masing pihak memberikan argumentasinya. Yang pro kepada pemilihan langsung menegaskan bahwa upaya pilkada yang dikembalikan kepada DPRD adalah langkah mundur kembali ke zaman orde baru. Seringkali pilihan para wakil rakyat tidak sama dengan kehendak mayoritas dari rakyat di suatu daerah itu. Apalagi prosesnya menjadi transaksional dan marak dengan politik uang.

Sedangkan yang kontra menyatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini dilakukan pada saat era reformasi malah menjerumuskan rakyat ke jurang lebih dalam lagi. Pendidikan politik mandeg. Serangan fajar lebih dipilih menjadi sarana instan untuk menggapai kedudukan.

Baca Lebih Lanjut.

Advertisements