Asa dari Sabang sampai Jombang


Titik 0 Kilometer Indonesia yang berada di ujung barat Nusantara, tepatnya di Pulau Weh, merupakan tujuan utama wisata buat para pelancong yang datang ke Aceh.  Dulu lokasi yang instagramable ini masuk ke dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Sekarang tidak lagi.

Penyempurnaan organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di tahun ini membuat beberapa kantor pelayanan di unit vertikal Ditjen Pajak menghilang. Hal ini membersitkan asa dari para mantan pegawai kantor tersebut.

Peleburan atau penghapusan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mulai berlaku pada 29 Desember 2017.

Kantor tersebut adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Jombang, KP2KP Sumber, dan KP2KP Jantho. KP2KP Jombang menjadi KPP Pratama Jombang, KP2KP Sumber menjadi KPP Pratama Cirebon Dua, dan KP2KP Jantho menjadi KPP Pratama Aceh Besar.

Ketiga KPP tersebut merupakan pecahan KPP lama, masing-masing dari KPP Pratama Mojokerto, KPP Pratama Cirebon, dan KPP Pratama Banda Aceh.

Faturachman, mantan Kepala KP2KP Sumber, berpendapat peleburan ini setidaknya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurutnya, permasalahan wajib pajak tidak aktif karena tidak terjamah atau tidak terpantau dapat teratasi.

“Insyaallah kuantitas serta kualitas pembayar pajak makin meningkat. Apalagi dengan menjadi KPP Pratama Cirebon Dua ini berarti akan ada Account Representative-nya,” kata Faturachman kepada Intax, Minggu lalu, (14/10).

Ia berharap KP2KP Sumber yang berada di Jatiseeng, Ciledug, Kabupaten Cirebon dijadikan Pos Pelayanan agar wajib pajak yang berada di sekitar Cirebon Timur masih mendapatkan kemudahan dan pelayanan yang cepat.

Untuk sementara KPP Pratama Cirebon memang berada di Kota Cirebon yang jaraknya kurang lebih 45 kilometer dari KP2KP Sumber. “Butuh waktu berjam-jam untuk ke sana. Tentunya ini akan memberatkan wajib pajak Cirebon Timur untuk berkonsultasi,” ujar Faturachman.

Faturachman sekarang menjadi Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Cirebon Dua. Ia sempat menjabat sebagai Kepala KP2KP Sumber selama 1 tahun dan 8 bulan. Dengan kepindahan ke kantor barunya ini jarak rumahnya menjadi semakin dekat.

Tidak sampai tiga tahun lagi, Faturachman akan menjalani masa purnabakti. “Semoga sampai pensiun saya tetap di sini,” harap Faturachman.

Faturachman, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Cirebon Dua
Foto : Dokumentasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

 

Lebih Luas

Harapan yang sama tentang Pos Pelayanan disampaikan oleh Budi Suryadi, mantan Kepala KP2KP Jantho. Menurut Budi, untuk wajib pajak yang berdomisili jauh dari Banda Aceh dan lebih dekat ke Jantho tentu menyayangkan kalau pelayanan perpajakan KP2KP ditutup sepenuhnya.

Jantho merupakan kota kecamatan dan ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan KPP Pratama Aceh Besar berada di Banda Aceh yang jaraknya lebih dari 45 kilometer.

Budi merasakan hubungannya dengan wajib pajak dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho sudah erat dan berjalan dengan baik. “Di bekas KP2KP Jantho hendaknya dibuka semacam pos pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak di sekitar Jantho,” tambahnya.

Tetapi Budi tetap berharap dengan perubahan status kantor ini pelayanan terhadap wajib pajak akan meningkat dan penggalian potensi perpajakan semakin efektif yang berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Budi baru menjabat sebagai Kepala KP2KP Jantho selama tiga bulan ketika Ditjen Pajak meresmikan secara serentak 11 unit kantor baru di seluruh Indonesia pada 1 Oktober 2018. Di kantornya yang baru Budi menjabat sebagai Kepala Seksi Penagihan.

“Sekarang saya berdomisili di seputaran Keutapang, Banda Aceh,” katanya. Ia tidak lagi tinggal di Jantho, kota yang menurut Budi lengang dan indah itu. Wilayah kerja Budi sekarang tidak lagi sekelumit kota kecil itu, melainkan lebih luas lagi di tiga wilayah: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kota Sabang.

Di Kota Sabang yang berada di Pulau Weh ini terdapat KP2KP Sabang. Sekarang KP2KP Sabang menjadi unit vertikal di bawah KPP Aceh Besar.

Budi Suryadi, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Aceh Besar

 

 

Tidak Pindah

Berbeda dengan KP2KP Sumber dan Jantho, perubahan KP2KP Jombang menjadi KPP Pratama Jombang tidak memindahkan lokasi kantor. KPP Pratama Jombang menempati kantor yang ditempati KP2KP Jombang dulu. Letaknya berada di Kota Jombang.

Sebelum berubah menjadi KPP Pratama Jombang, KP2KP Jombang merupakan KPP Mikro. Pelayanan KPP Mikro lebih luas dibandingkan KP2KP, namun tidak seluas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

Peningkatan status kantor ini disambut baik oleh Anita Fattaquniati. Anita merupakan pelaksana di Seksi Pelayanan KPP Pratama Jombang. Dulu ia Kepala Subtim Pengawasan, Ekstensifikasi, dan Penyuluhan di KP2KP Jombang.

“Pengawasan kepada wajib pajak bisa menjadi lebih baik dan efektif. Pelayanan juga bisa maksimal karena kantornya mendekati lokasi wajib pajak. Tak perlu jauh-jauh ke Mojokerto untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap, kata Anita. Seperti diketahui, Kabupaten Jombang merupakan satu-satunya wilayah kerja KPP Pratama Jombang.

Sebelum menjadi KPP Pratama Jombang, KP2KP Jombang merupakan unit vertikal di bawah KPP Pratama Mojokerto. Untuk mendapatkan pelayanan dan berkonsultasi dengan Account Representative KPP Pratama Mojokerto masyarakat Jombang harus pergi ke Mojokerto dan menempuh perjalanan 20-an kilometer.

Menurut Anita, awalnya wajib pajak bingung dengan perubahan status KP2KP Jombang. Wajib pajak bingung karena ada kantor baru yang menempati KP2KP Jombang. “Tetapi wajib pajak langsung senang saat disampaikan kalau mereka tidak perlu ke Mojokerto lagi,” tambah Anita.

Senada dengan Faturachman dan Budi, Anita berharap dengan pendirian KPP Pratama Jombang ini maka penerimaan pajak dari wilayah Jombang bisa meningkat. “Saya menikmati proses perubahan ini dan merasa ikut memiliki karena turut serta berproses dari KP2KP, KPP Mikro, hingga menjadi KPP,” pungkas Anita. [Rz][*]

 

Ditulis oleh Riza Almanfaluthi untuk Majalah Internal Direktorat Jenderal Pajak Intax Edisi Oktober 2018.

Advertisements

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.