Pilkada Langsung, Ego Kelas Menengah


Rencananya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Salah satu pasal krusial yang masih menjadi perdebatan adalah tentang mekanisme pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Tetap dilaksanakan secara langsung atau melalui pemungutan suara di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)?

Masing-masing pihak memberikan argumentasinya. Yang pro kepada pemilihan langsung menegaskan bahwa upaya pilkada yang dikembalikan kepada DPRD adalah langkah mundur kembali ke zaman orde baru. Seringkali pilihan para wakil rakyat tidak sama dengan kehendak mayoritas dari rakyat di suatu daerah itu. Apalagi prosesnya menjadi transaksional dan marak dengan politik uang.

Sedangkan yang kontra menyatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini dilakukan pada saat era reformasi malah menjerumuskan rakyat ke jurang lebih dalam lagi. Pendidikan politik mandeg. Serangan fajar lebih dipilih menjadi sarana instan untuk menggapai kedudukan.

Rakyat tambah apatis dan bahkan lebih transaksional lagi. Calon kepala daerah beri janji, rakyat “ogah” dan menuntut persekot di muka. Pilkada seperti ini berbiaya tinggi dan rawan menggeser niat baik kepala daerah terpilih menuju kerja cepat balik modal. Kasus praktik korupsi pun tidak kunjung reda mengenai kepala daerah.

Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok, Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyuarakan keberpihakannya pada mekanisme pilkada secara langsung. Ahok malah secara terang-terangan menolak kehendak partainya yang berpihak kepada Pilkada di DPRD dengan mengembalikan kartu keanggotaan partainya. Ahok keluar dari Gerindra.

Sedangkan Nur Mahmudi layak cemas karena bila pilkada dikembalikan kepada mekanisme di DPRD maka PKS tidak akan pernah bisa merebut kursi Wali Kota Depok. Sebabnya, PKS walau didukung oleh mayoritas masyarakat namun seperti dijadikan “musuh bersama” oleh elit politik Depok dalam perpolitikan lokal yang tampak sadis dan panas.

Ada satu irisan yang sama dari ketiga orang itu. Mereka terpilih sebagai kepala daerah dari pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Dengan kekuatan basis pemilih terdidik serta program-programnya yang merakyat mereka mampu merebut suara mayoritas rakyat dan akhirnya menjadi kepala daerah di daerah masing-masing.

Basis pemilih terdidik inilah yang perlu digarisbawahi. Mereka hidup di perkotaan, termasuk golongan kelas menengah, melek politik, memiliki akses informasi hampir tidak berbatas, dan anti politik uang. Ini sejalan dengan apa yang Alfian katakan tentang kelas menengah bahwa mereka memiliki kesadaran berpolitik yang relatif lebih baik. Dengan sasaran para pemilih seperti itu para kandidat calon kepala daerah tinggal menyusun program-program yang jelas, unggul, dan menarik calon pemilihnya. Uang? Nomor ke sekian. Untuk biaya kampanye tentunya.

Namun sayangnya mereka yang pro pilkada langsung ini lupa kalau mayoritas masyarakat di negara ini adalah masyarakat pedesaan dan tingkat pendidikannya masih rendah. Sampai sekarang masyarakat pedesaan sudah puluhan tahun lamanya menerapkan demokrasi secara langsung. Dan politik uang pada saat pemilihan kepala desa itu adalah hal yang lumrah.

Masyarakat pedesaan—menurut Apriyanto (2013) mengutip Kurniawan (2007) masih menganggap bahwa pemberian uang yang diberikan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa dianggap sebagai pemberian biasa untuk meraih simpatinya. Ini yang kemudian menurun pada saat pilkada. Dan para penyelenggara pilkada—Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah –tak bisa berkutik sama sekali melawan politik uang tersebut.

Fungsi pengawasan inilah yang sedang diwacanakan mereka yang kontra pilkada langsung. Mengawasi segelintir orang di DPRD dari laku politik uang akan lebih mudah daripada mengawasi banyak orang yang menerima jumlah uang yang tak seberapa. Ini masuk akal.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan , petugas pajak, bahkan masyarakat bisa turun tangan langsung mengawasi jalannya pilkada di DPRD. Adakah politik uang dalam mekanisme di sana? Jika memang tidak ada namun terpilih kepala daerah yang tidak memenuhi “kehendak” masyarakat maka di sinilah perlunya kesadaran akan realitas demokrasi yang terjadi. Bahwa demokrasi itu didasarkan suara kebanyakan. Terpenting pula bahwa kualitas anggota dewan seperti itu.

Di sinilah ego kelas menengah muncul. Mereka begitu peduli dengan pilkada tetapi abai (baca golput) dengan pemilihan legislatif. Padahal yang terakhir ini tidak bisa disepelekan dalam pendidikan politik dan peningkatan nilai–nilai demokrasi di tanah air ini. Anggota dewan diisi oleh mereka yang berkualitas buruk. Sedangkan kelas menengahnya tidak mau sedikit berlelah-lelah mencari tahu informasi calon legislatif yang baik dan berkualitas. Terkungkung oleh stigma yang dibangun sendiri bahwa partai politik adalah kotor.

Maka sampai kapan suasana ideal dalam alam demokrasi saat pilkada langsung tanpa politik uang bisa terselenggara? Sampai kaum kelas menengah itu sadar bahwa partisipasi mereka untuk turut berpartisipasi dalam setiap jenjang perpolitikan turut menentukan kualitas anggota partai, anggota dewan, dan masyarakat itu sendiri. Karena—jangan dilupakan—tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sekarang, waktu semakin sedikit untuk membahasnya. Ketika semua kepentingan tidak bisa diakomodasi maka jalan tengah kiranya diperlukan. Untuk memenuhi ego kelas menengah, wacana ini perlu didengar: Pilkada Kabupaten melalui mekanisme di DPR sedangkan Pemilihan Wali Kota dan Pilgub DKI Jakarta melalui pemilihan langsung. Sedangkan pemilihan gubernur untuk daerah lain dilakukan melalui mekanisme di DPRD mengingat efisiensi anggaran. Layak dipertimbangkan.

    

***

 

Riza Almanfaluthi

11 September 2014

Ditulis untuk dan dikopas dari: http://www.intriknews.com/2014/09/pilkada-langsung-ego-kelas-menengah.html

Gambar ilustrasi diambil dari transindonesia.co

 

 

Advertisements

Tinggalkan Komentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s