Michelle LaVaughn Robinson Juga Bayar Pajak
Tidak sekali ini saya mendapatkan email untuk konsultasi pajak yang saya duga adalah tugas kuliah Sang Penanya. Dan itu dibenarkan Sang Penanya. Katanya dia juga sudah punya jawabannya. Jawaban saya nanti untuk dicocokkan dengan jawabannya. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Sekalian membantu saya untuk menyegarkan pemahaman saya. Ilmu itu tidak akan pernah berkurang selagi dibagi, kecuali kalau dipendam sendiri kemungkinan hilangnya besar. Sayang bukan?
Kali ini tentang dividen. Soalnya begini:
PT. Padang Makmur pada tanggal 1 Februari 2012 membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya sebesar Rp2.000.000.000,00 Dividen ini berasal dari laba ditahan. Pembagian dividen ini berdasarkan jumlah kepemilikan saham. Adapun rincian pemegang saham dari PT. Padang Makmur adalah sebagai berikut:
– PT. Esa Unggul Jaya dengan nilai saham Rp150.000.000
– PT. Maju Jaya dengan nilai saham Rp375.000.000
– Tn. Haliem dengan nilai saham Rp195.000.000
– Ny. Obama dengan nilai saham Rp120.000.000
– CV. Cargo Express dengan nilai saham Rp165.000.000
– Nikita Dini dengan nilai saham Rp60.000.000
– PT. Dino Permai dengan nilai saham Rp435.000.000
Diminta:
1. Hitunglah pembagian dividen oleh PT Padang Makmur kepada para pemegang sahamnya.
2. Hitunglah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan yang bukan objek PPh.
3. Kapan paling lambat PT Padang Makmur harus menyetorkan PPh Pasal 23.
4. Kapan paling lambat PT Padang Makmur harus menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2).
5. Kapan paling lambat PT Padang Makmur harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.
6. Kapan paling lambat PT Padang Makmur harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jawaban Riza Almanfaluthi alias dedaunan alias petugas pajak alias Penelaah Keberatan alias Petugas Banding:
1. Pembagian Dividen
2. Pajak-pajak
Yuk kita bahas satu per satu.
Sekarang kita pilah dulu mana dari pemegang saham tersebut yang Wajib Pajak Badan. Ada empat di sana. Yaitu PT Esa Unggul Jaya, PT Maju Jaya, CV. Cargo Express, dan PT Dino Permai. Kenapa dividen yang diterima PT Maju Jaya dan PT Dino Permai bukan objek pajak? Coba lihat pada Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang No.7/1983 stdtd No.36/2008. Bukan objek pajak jika dividen itu diterima Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
Sedangkan PT Esa Unggul karena kepemilikan modalnya sebesar 10% maka ia tidak memenuhi syarat sebagai dividen yang bukan objek pajak. Dividennya dikenakan PPh dalam hal ini adalah PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Bagaimana dengan CV Cargo Express? CV Cargo Express bukanlah PT sehingga dividennya tetap dikenakan PPh yaitu PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%.
Kita beralih kepada Wajib Pajak orang pribadi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) undang-undang yang sama disebutkan bahwa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% dan bersifat final. Maka atas penghasilan dividen yang diterima oleh Tn. Haliem dan Nikita Dini merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan dengan tarif 10%.
How about Mrs. Obama? Saya berasumsi dia adalah istri presiden AS yang punya nama panjang Michelle LaVaughn Robinson. So, saya kudu nginggris juga nih nulisnya. Abaikan. Atas dividen yang diterima oleh Mrs. Obama bukan objek PPh Pasal 23 melainkan PPh Pasal 26. Untuk itu lihat dulu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia Amerika Serikat. Lihat yah. Coba lihat. Adakah hak pemajakannya di Indonesia? Jika memang ada maka kita berhak untuk melakukan pemotongan.
Dengan tarif berapa? Dengan tarif yang disepakati di sana, dalam P3B itu. Jika Mrs. Obama dengan tidak menggunakan supremasinya sebagai istri presiden paling terkemuka di dunia ia mau membayarnya maka tarifnya adalah 10%. Asalkan ia juga mampu menunjukkan dan menyerahkan asli surat keterangan domisili (SKD) dari kantor pajak berwenang di sana kepada PT Padang Makmur. Jika tidak, maka dikenakan 20%. Karena Mrs. Obama kasihan sama rakyat Indonesia dan mau menyumbang maka ia tidak menunjukkan SKD dan rela dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Mulia…mulia.
3. Penyetoran dan Pelaporan
Tanggal 1 Februari 2012 dicatat dalam pembukuan PT Padang Makmur, maka saat itulah terutang PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Pada saat itulah dibuat bukti pemotongan oleh pemotong pajak dalam hal ini adalah PT Padang Makmur. Bukti pemotongan itu wajib diberikan kepada para penerima dividen. Masa pajaknya berarti masa pajak Februari 2012.
Paling lambat PPh yang telah dipotong itu disetorkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Maret 2012, karena 10 Maret 2012 itu hari sabtu maka paling lambat tanggal 12 Maret 2012 penyetorannya.
SPT Masa PPh Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat pada tanggal 20 Maret 2012.
Itu saja yah. Semoga bermanfaat. Kalau jawabannya ada yang salah, mari kita cocokkan dan diskusikan. Saya juga manusia biasa yang bisa salah dan lupa.
***
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
10:44 04 Maret 2012
Riza Almanfaluthi 
ikutan diskusi, ya, mas… :
1. terkait kepemilikan NPWP, setahu saya tidak ada diskriminasi tarif terhadap PPh (pasal 4 ayat 2) Final atas Dividen yang diterima oleh WP OP DN. (=lagian kan bukan pph pasal 23 cmiiw 😀 )
2. ada hal yang harus diperhatikan terkait saat terutang dividen, ada surat edaran dari Dirjen Pajak No. SE-12/PJ.43/1993 yang intinya menyatakan
(1) Bagi perusahaan yang tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
(2) Bagi perseroan yang go public, pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang terdaftar sebagai pemegang saham pada tanggal tertentu yaitu tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak menerima dividen.
Dengan demikian kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23/Pasal 26 baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen ( recording date ). Dengan perkataan lain pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 atas dividen “yang dibayarkan atau terutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
(untuk lebih jelasnya silakan dipelajari langsung dari SE tersebut.)
Anyway, makasih atas pembahasannya. Jadi bahan pembelajaran saya juga.
Hatur nuhun, Mas Daun :’)
LikeLike
Waa dosen sudah turun tangan. Kalau sudah demikian, kabur dah saya….:D
1. Terkait NPWP betul Kang Awe, saya salah, saya masih kepikiran kebawa ke PPh Pasal 23. Jadi Tn Haliem dan Nikita Dini walau tak punya NPWP dia tetap dikenakan tarif 10%. Tidak ditambah 100% lagi. Terima kasih Kang atas koreksinya. Atas paragraf tersebut sudah saya perbaiki (dihilangkan).
2. Terima kasih Kang Awe atas tambahannya. ^_^
LikeLike
maaf pak riza, saya tambahkan, penyetoran pajaknya bisa dilakukan hari sabtu juga tetapi pembayarannya dilakukan dikantor pos yang tetap buka pada hari sabtu. Jadi tidak harus menunggu sampai tgl 12 maret 2012 di hari seninnya.
terima kasih
LikeLike
Betul sekali. Terima kasih atas tambahannya.
LikeLike