Resensi Buku Republika Orang Miskin Jangan Mati di Kampung Ini: Mozaik Hikmah Kehidupan



Roger Bannister merupakan pria bersejarah dari Inggris. Pada 6 Mei 1954, dia memecahkan rekor lari dengan waktu tiga menit 59,4 detik. Catatannya memecahkan rekor lari satu mil yang ada selama itu. Torehan waktu larinya bahkan tercatat di Guinnes Book of Record.  Pada zaman itu, hasil penelitian dan petunjuk dokter mencatat bahwa mustahil manusia bisa berlari satu mil dalam jangka waktu di bawah empat menit.

Apa yang terjadi kemudian? Rekor Roger tidak bertahan lama. Hanya dalam jangka waktu 46 hari catatan waktunya sudah bisa dipecahkan. Kurang dari tiga tahun, lusinan pelari sudah memecahkan rekor lari tersebut. Berlari satu mil dengan waktu di bawah empat menit bahkan sudah menjadi batasan waktu dalam kualifikasi pelari profesional.

Baca Lebih Lanjut

Perluas Pengaruh pajak.go.id, Ditjen Pajak Gelar Rakor Editor Situs


Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2humas) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Editor Situs di Hotel Grand Keisha, Sleman, Yogyakarta (Rabu, 23/8). Rakor yang berlangsung hingga 25 Agustus 2017 ini digelar untuk terus memperkuat pengaruh situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) di dalam mengedukasi publik tentang pajak dengan selalu meningkatkan kualitas layanan pemberian informasi kepada wajib pajak melalui pajak.go.id.

Saat ini, pajak.go.id merupakan kanal yang diandalkan wajib pajak dalam mencari informasi tentang perpajakan. Dari ranking Alexa,pajak.go.id menempati urutan ke-136 sebagai situs di Indonesia yang paling sering dikunjungi.

Baca Lebih Lanjut.

Beste: Narasi Cita Tak Sampai


Muhammad Bestari, 27 tahun, mengamati kelir komputer. Kelimun huruf kecil di sana dibacanya dengan cermat. Tak lama ia menuliskan sesuatu di aplikasi pengolah kata. Ia melakukannya berulang kali. Kaca mata minus tidak cakap menyembunyikan kepayahan matanya. Hari itu, Beste sudah membaca puluhan berita yang masuk. 

Beste, nama panggilan yang diberikan kakeknya, bersyukur selepas dari DIV STAN tahun 2016 lalu bisa ditempatkan di Seksi Pengelolaan Berita, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Baca lebih lanjut.

Ditjen Pajak Kerahkan 90% Pegawainya di Hari Terakhir Amnesti Pajak


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengerahkan 90% pegawainya di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan penerimaan amnesti pajak dan surat pemberitahuan (SPT) pada tanggal 31 maret 2017 mengingat program pengampunan pajak ini tidak akan diperpanjang lagi.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan instansinya akan membuka pelayanan di hari terakhir amnesti pajak sampai 24 jam dan bank penerima uang tebusan akan membuka layanannya sampai pukul 09.00. “Kita layani administrasinya sampai jam 2 pagi juga bisa,” katanya di Kantor Pusat DJP, Jakarta (31/3).
Baca Lebih Lanjut.

Dirjen Pajak: Data Kartu Kredit Bukan untuk Intensifikasi Pajak


Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan kembali terkait permintaan data kartu kredit yang diminta instansinya pasca amnesti pajak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 ini.

“Tidak perlu resah. Data itu tidak digunakan untuk intensifikasi. Karena bukan mencerminkan potensi sebenarnya terhadap penghasilan,” kata Ken pada konferensi pers di Executive Lounge Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (31/3).

Baca Lebih Lanjut.

e-Magazine DJP Raih Penghargaan PRIA 2017


WhatsApp Image 2017-03-24 at 18.23.53

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraih penghargaan Silver Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017 Kategori Majalah Digital Internal Subkategori Lembaga dari Majalah PR Indonesia pada acara yang digelar di Kuta, Bali, Jumat siang (24/3/2017). Penghargaan ini diraih atas penerbitan majalah internal DJP, e-Magazine DJP edisi Desember 2016.

“Kami bersyukur dan bangga dengan pencapaian ini. Penghargaan ini untuk DJP tercinta. Terima kasih untuk seluruh tim redaksi dan kontributor di mana pun berada. Keep up the good work,” kata Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP menanggapi peraihan itu.

Baca Lebih Lanjut.

Ari Maulana, Penjaga Puncak Kunjungan


Ari Maulana, 31 tahun, mengecek aplikasi percakapan di telepon genggamnya. Dahinya mengerut. Rupanya itu pesan darurat dari kawan sejawat yang berada di help desk Amnesti Pajak. “Kawan saya menanyakan apakah aplikasi e-spt bisa diunduh melalui pajak.go.id?” ujar Ari, di ruang kerjanya di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (14/3) ini.

Maul, biasa dirinya dipanggil, sebagai admin Content Management System segera mengecek situs web pajak.go.id, situs web resmi DJP. Dari penilikannya, aplikasi itu masih bisa diunduh dan berjalan dengan normal. Segera ia membalas pesan dari kawannya itu. Sampai saat ini kondisi situs web berjalan aman dan lancar.

Continue reading Ari Maulana, Penjaga Puncak Kunjungan

Ditjen Pajak Ikut Aktif dalam Pemberantasan TPPU dan Terorisme



Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Indonesia Mutual Evaluation 2017 di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Rapat dihadiri oleh kehumasan dari 15 instansi antara lain Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Agama.

“Rapat ini merupakan rapat “kick off” yang meminta komitmen dari peserta rapat yang hadir untuk mendukung PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mengedukasi masyarakat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK dalam sambutannya. Menurutnya, edukasi ini penting dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Kampanye ini perlu didukung, oleh karena itu butuh sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kinerja humas kita dalam menghadapi Mutual Evaluation Review nanti dan dengan saluran apa kampanye itu dilakukan,” lanjutnya.

Baca Lebih Lanjut.

Menyoal Pajak dan Kesadaran Kita: (Tanggapan dan Apresiasi untuk Prof Apridar)



Oleh Riza Almanfaluthi

MENINGKATKAN penerimaan pajak perlu kesadaran kita sebagai warga negara. Apalagi dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dikampanyekan pemerintah pada saat ini. Kesadaran itu sayangnya dicemari oleh ulah oknum pegawai pajak dan panyakit akut korupsi di kementerian dan lembaga negara, sehingga perlu adanya pengawasan internal dan eksternal untuk mengamankan keuangan negara.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi dan Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh, Prof Dr Apridar SE MSi, dalam opininya berjudul “Pajak dan Kesadaran Kita” yang dimuat di Serambi Indonesia (Rabu, 3 Agustus 2016).

Secara garis besar penulis setuju dengan opini Prof Apridar, namun ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Pertama, tentang kekeliruannya mengenai tarif uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak ini. Kedua, pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dan, ketiga, potensi korupsi di kementerian dan lembaga negara.

Baca Lebih Lanjut.

TAHUN INI PELUNCURAN TKB VERSI DESKTOP


TAHUN INI PELUNCURAN TKB VERSI DESKTOP

“Dalam rapat koordinasi terbatas Direktorat Keberatan dan Banding (DKB) beberapa waktu yang lalu telah direncanakan adanya knowledge base buat para Penelaah Keberatan. Salah satunya yang akan dihimpun di sana adalah putusan pengadilan pajak,” demikian diungkap oleh pemateri pertama, Moh. Tolcha, dalam Workshop Pengembangan Tax Knowledge Base yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Aerowisata Grand Hotel Preanger, Bandung, kemarin (29/5).

Adanya rencana itu tentunya disambut hangat oleh 38 peserta workshop yang terdiri dari para Penelaah Keberatan dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dari beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia. Keterbukaan akses terhadap putusan Pengadilan Pajak sangat dinanti buat bahan evaluasi para pegawai di unit-unit terdepan DJP. Harapan lainnya adalah adanya sinergi antara DKB dengan P2 Humas agar tidak terjadi dobel aplikasi dan dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Yang lebih menggembirakan lagi adanya janji yang diungkap oleh pemateri kedua, Eka Darmayanti, Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi dari Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI). “Tahun ini diharapkan aplikasi Tax Knowledge Base (TKB) versi desktop akan selesai,” katanya. “Aplikasi TKB versi desktop—selama ini yang baru jalan adalah versi web—sangat berguna sekali buat para pegawai di kantor-kantor DJP seluruh Indonesia yang akses intranetnya terbatas,” tambahnya.

Seperti telah diketahui, DJP mempunyai lebih dari 14600 peraturan perpajakan yang bisa diakses dalam situs intranet oleh seluruh pegawainya. Situs ini mulai diperkenalkan sejak Desember 2012. Tidak hanya itu, situs ini niatnya akan dikembangkan menjadi tempat berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman dari dan untuk pegawai DJP sendiri. Oleh karenanya pengembangan dilakukan secara terus menerus dan bertahap, salah satunya dengan workshop yang dilaksanakan oleh para penggawa Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Direktorat P2 Humas ini.

Workshop di hari pertama akan dilanjutkan pada hari Kamis ini dengan sesi acara tips dan trik memaksimalkan TKB versi web, penyampaian materi ketiga, diskusi panel, motivasi, serta presentasi masing-masing kelompok. Workshop direncanakan berakhir pada Jum’at besok (31/5) dan akan ditutup oleh Direktur P2 Humas Kismantoro Petrus.

***

Riza Almanfaluthi

Asia Afrika Bandung

30 Mei 2013