Ups, Ketahuan 70 Persen Hasil Pajak Larinya ke Mana


Syafii Maarif di KPK (Sumber foto: inilah.com)

Dalam acara halal bihalal KPK bersama wartawan di KPK, Kamis kemarin (28/8), Syafii Maarif memberikan pernyataan berkaitan dengan pajak. Setelah itu Republika Online membuat judul berita “Maarif: 70 Persen Hasil Pajak ke Mana?”. Pernyataan Maarif yang dikutip dari laman Republika Online lengkapnya demikian.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus segara mencari hasil pajak yang hilang. Untuk itu pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bersama-sama mengawasi pemasukan dan pengeluaran sektor pajak. Sebab, penerimaan hasil dari wajib pajak belum sepenuhnya masuk ke kas negara.

Baca Lebih Lanjut.

Buat Para TKI, Tolak Jika Ada Oknum Petugas di Bandara Minta Uang Fiskal



Sampai sekarang nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita tidak kunjung membaik. Perlakuan buruk yang diterima mereka di Bandara Soekarno Hatta masih saja terdengar. Contohnya beberapa waktu yang lalu, di pertengahan Juli 2014.

Para TKI yang baru datang dari luar negeri itu akan dipisahkan dari penumpang biasa dan dikumpulkan dengan TKI lainnya di ruang khusus. Dilakukan penggeledahan, dipaksa menyerahkan sejumlah uang, dan dipaksa untuk naik bis travel ke daerah tujuan masing-masing. Tentunya dengan membayar lagi sejumlah uang. Tidak ada yang gratis.

Baca Lebih Lanjut.

Sekrup-Sekrup Kecil: Empat Modus Perkaya Diri Jadi Masa Lalu


 


Pagi itu telepon berdering. Nomornya tidak dikenal. Kemudian terdengar suara seorang perempuan di ujung sana. Tak lama saya baru ngeh. Ternyata suara itu berasal dari seorang perempuan yang pernah saya kenal sewaktu saya menjadi Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Empat. Perempuan ini dulu pernah menjadi tax manager sebuah perusahaan di Sidoarjo. Perusahaan pembalut buat ibu setelah melahirkan ini termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak yang taat pajak.

Walaupun saya sudah bertahun lampau meninggalkan kantor itu dan sekarang berada di ujung negeri, ia masih menyimpan nomor telepon saya. Seperti waktu dulu, ia pun bertanya-tanya kepada saya mengenai kasus perpajakan yang ditanganinya. Bedanya, sekarang ia telah menjadi seorang konsultan manajemen. Penanganan kasus perpajakan hanyalah bonus yang diberikan kepada klien yang menyewa jasa konsultasi manajemennya.

Baca Lebih Lanjut

PATRIOTISME SAMPAI AKHIRAT


PATRIOTISME SAMPAI AKHIRAT

071814_0401_PATRIOTISME1.jpg

“War costs money”

Franklin D Roosevelt, Januari 1942

Wajahnya kusut tapi dengan senyum yang tak pernah lepas. Kumis yang menyambung dengan jenggot di dagu. Penampilannya tidak seberapa tinggi. Berkulit coklat. Umurnya mendekati lima puluhan. Laki-laki itu membawa secarik kertas datang ke ruangan Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan. Saya menyambut dengan tangan terbuka, menjabat erat tangan, dan mempersilakan duduk untuk menjelaskan maksud kedatangan.

Ia warga Tapaktuan. Pemilik sebuah CV yang sudah lama bangkrut. Sekarang hanya mengandalkan bisnis fotokopi. Jauh dari kondisi jayanya pada tahun 2008 ke bawah sebagai penyuplai kebutuhan kantor. Rumahnya sudah diberi plang oleh sebuah bank. Ternyata ia tiba untuk memenuhi undangan kami. Sedianya ia diminta datang membahas penyelesaian utang pajaknya pada hari Selasa pekan depan, namun dikarenakan ia punya urusan di hari itu, Rabu pekan ini ia sempatkan diri memenuhi panggilan.

“Saya tahu Pak saya masih punya utang. Dan saya datang ke sini bukan untuk meminta keringanan atau penghapusan. Saya akan tetap bayar semuanya. Tapi tidak bisa sekarang. Mohon kesempatannya untuk bisa mencicil,” katanya menjelaskan. “Saya tidak mau punya utang kepada siapa pun. Utang kepada orang lain ataupun kepada negara. Saya tak mau mati membawa utang. Setiap utang akan diminta pertanggungjawabannya,” tambahnya lagi.

Baca Lebih Lanjut

CERMIN: BERSIH-BERSIH TIADA AKHIR


CERMIN: BERSIH-BERSIH TIADA AKHIR

image

Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh DJP untuk berbenah, berubah, dan menjadi institusi baru, institusi modern yang dipercaya masyarakat. Tetapi apa lacur, sepertinya semua yang telah diusahakan DJP dengan kerja keras itu sia-sia. DJP tetap menjadi bulan-bulanan.

 

 

PUKUL 10.34 WIB, saya bersama istri sudah berada di Puskesmas Bojonggede. Niatnya kami ingin meminta surat rujukan Askes untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit di Jakarta. Ternyata ketika sampai di loket kami ditolak dengan alasan kartu Askes kami yang baru belum bisa diaplikasikan di sistem administrasi Puskesmas. Jadi kami harus pakai kartu Askes kami yang lama. Padahal kami tidak membawanya.

Terpaksa saya harus pulang kembali ke rumah dalam jangka waktu 20 menit, karena pendaftaran Puskesmas ditutup pada pukul sebelas siang. Istri bersama Kinan, anak saya, saya tinggal di Puskesmas. Saya langsung ngebut. Alhamdulillah, ketika sampai di Puskesmas, masih ada waktu dua menit lagi menurut jam di HP saya. Tapi loket pendaftaran sudah ditutup dengan tirai. Petugas langsung mengerti bahwa saya adalah warga yang tadi sudah datang sebelum jam sebelas. Akhirnya kami dapat diterima.

Ketika mulai pemeriksaan, kami dipanggil masuk oleh dua orang dokter yang ada di dalam suatu ruangan. Lalu kami ditanyai tentang problem kesehatan kami. Sampai suatu saat, perempuan dokter yang memeriksa istri saya bertanya, “Ibu dari instansi mana?”

“Kementerian Keuangan,’ jawab istri saya.

"Dari pajak, Bu?”

“Bukan, noh… dia yang dari pajak," kata istri sambil menunjuk saya.

Dua perempuan dokter itu langsung tertawa, sambil menyindir-nyindir saya.

"Rumahnya mewah dong, Pak?” tanya salah satu dari mereka.

Istri saya langsung menjawab, “Bu, tergantung orangnya. Kalau benar ada uang miliaran sih, kami enggak mungkin tinggal di Citayam.”

“Kan bisa tinggal di sini. Untuk kamuflase gitu…’’

“Bu, kalau benar dugaan itu, tentu kami tidak akan datang ke sini untuk meminta surat rujukan Askes. Ngapain kami datang capek-capek ke mari,” kata saya menambahkan.

Oknum

Kejadian seperti itu memang tidak hanya sekali saya alami. Namun, entah mengapa saat itu saya anggap sebagai guyonan belaka. Tidak saya tanggapi dengan serius seperti biasanya. Saya hanya membalas dengan senyuman. Sembari menahan hati untuk bersabar. Saya memang sedikit pasrah, percuma saya tanggapi karena mereka lebih percaya kepada media.

Tapi, mungkin ini juga pengaruh dari suasana. Kalau saja tidak dalam suasana dikejar-kejar oleh waktu, saya mungkin akan memberikan penjelasan panjang lebar. Seperti pada sebuah seminar yang pernah saya ikuti.

Saat itu saya berteriak lantang ketika pembicaranya menyerempet-nyerempet masalah Gayus Tambunan. Katanya Gayus itu ketahuan karena apes, tertangkap cuma satu padahal masih banyak yang lainnya.

Sungguh saya tersinggung saat itu. Saya bilang di hadapan ratusan peserta seminar itu, “Perkataan Anda membuat saya tersinggung. Tidak betul apa yang Anda katakan itu. Berikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskannya agar tidak terjadi generalisasi yang semena-mena.”

Pada sesi tanya jawab itulah saya menerangkan dengan panjang lebar tentang permasalahan Gayus. Ya, saya berani bercerita karena saya yakin sepenuh hati DJP itu tidak sebejat yang mereka pikirkan. Permainan Gayus bukan permainan sebuah sistem tetapi permainan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mengumpulkan harta tidak halal sebanyak-banyaknya.

Proses Seleksi

Tetapi entah kenapa Allah kemudian masih saja menunjukkan kepada masyarakat tentang masih adanya permainan yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP selain Gayus. Akhir-akhir ini kasus pegawai pajak tertangkap KPK kembali menghiasi pemberitaan media massa.

Oh… memang ternyata masih ada juga pegawai yang seperti itu. Namun, tetap dengan sebuah keyakinan saya bahwa itu hanyalah sebagian kecil. Bukan kebanyakan dari pegawai pajak. Tetapi tetap saja kelakuan mereka seperti tusukan dari belakang. Sakit sekali. Kita berusaha menciptakan citra DJP yang bersih ternyata saudara-saudara kita yang ada di DJP masih melakukan itu. Sungguh mengecewakan. Tapi itu harus diakui, karena mereka eksis.

Lalu dengan pemikiran itu saya pun bersikap defensif saja. Hujatan dan makian saya terima walaupun dengan hati yang gondok. Manusiawi bukan?

Saya berharap bahwa ini adalah upaya Allah untuk membersihkan DJP dari oknum-oknum seperti itu. Saya terima saja. Ibarat kata ketika seorang pendulang emas ingin menemukan bongkahan emas, maka apa yang ia lakukan coba? la mengayak tanah yang mengandung emas itu dengan keras. Lalu menyortir dan menelitinya, lagi dan lagi. Ketika tidak ditemukan, segera ia kemudian mencelupkan tanah itu dengan air dan mengayaknya lagi. Apatah lagi ditambah dengan campuran zat kimia air raksa yang menyakitkan itu. Keras dan keras.

Lalu apa yang ditemukan oleh pendulang emas itu pada akhirnya? Mendapatkan emas yang ia cari lama-lama dengan sekuat tenaga itu, menyisihkannya dari tanah yang tidak punya arti itu. Lalu mengumpulkan emas itu dengan emas-emas yang lainnya. Dan apa yang terjadi dengan sisa tanah yang ada? Dibuang jauh-jauh. Karena ia tidak berguna, tak berarti apa-apa.

Ibarat itulah. Saya selalu berbaik sangka, bahwa semua hujatan, kecaman, dan kritikan yang masyarakat berikan kepada kami adalah dalam rangka memilih emas yang berharga dan mengubur dalam-dalam tanah yang tak bernilai itu. Mengumpulkan yang bersih-bersih agar yang kotor- kotor itu tidak ikut dalam sistem lagi. Sekali lagi walaupun pahit untuk dirasa oleh kita. Selama kita sendiri yakin kalau kita idealis, silakan diobok-obok.

Biarlah yang kotor itu tersingkir dengan proses yang alamiah. Mungkin beginilah seleksi alam yang harus dialami oleh DJP, cara halus tidak bisa sehingga harus diobok-obok dulu agar senantiasa bersih sebagaimana harapan masyarakat.

Ya, saya senantiasa berharap bahwa prahara yang dialami oleh DJP ini segera cepat berakhir. DJP lebih bisa berbenah lagi. Mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi. Lalu saya pun tak perlu disindir-sindir lagi oleh yang lain.

Saya berdoa pada Allah semoga dijauhkan dari segala fitnah. Allahumma inni a’udzubika minal fitani. Semoga siapa pun pegawai DJP yang masih memiliki keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang melanggar aturan, dapat memahami bahwa perbuatan mereka akan menyakiti sesama saudara-saudara mereka di DJP

***

Riza Almanfaluthi

Ini adalah tulisan lama yang dimuat di Majalah Berita Pajak No. 23/XLV/2013. Bulan Agustus dan September 2013 ini.

Banyak Pegawai Pajak Seperti Dia, Bukan Gayus


Banyak Pegawai Pajak Seperti Dia, Bukan Gayus

image

Para penumpang secara bersamaan memandang motor yang berhenti persis di samping angkot itu. Motor yang dinaiki oleh lima orang. Di atasnya ada sepasang suami istri dengan tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Anak paling besar di depan jok, anak keduanya di tengah, sedangkan yang kecil di gendongan Sang Ibu. Mereka tidak tahu kalau yang mengendarai motor itu adalah pegawai pajak.

Sudah 13 tahun lamanya, pegawai yang bernama Rizky Syabana ini, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Tahun ini tahun kesembilan bekerja di lingkungan Kantor Pusat DJP. Menurutnya bekerja di direktorat yang mengurusi 75% penerimaan Negara ini tidak harus identik dengan kemewahan. Pun, PNS Pajak itu sama saja dengan PNS-PNS lainnya yang hidup bersahaja. Apalagi kesederhanaan itu adalah pilihan dan integritas adalah kewajiban.

Tentu ada masa baginya kalau integritas yang ia pegang teguh akan diuji. Syukurnya, seluruh ujian itu bisa dilewati dengan baik. Tawaran dari Wajib Pajak untuk dibantu dalam proses penyelesaian keberatan dengan imbalan yang menggiurkan, ditampiknya dengan sopan. Ia cuma mengisyaratkan kalau bersikap profesional adalah tuntutan untuk bekerja di direktorat yang terus berbenah sejak tahun 2002.

Tidak bisa tidak, ada tiga faktor yang mendukungnya untuk tetap bisa memegang teguh integritasnya itu. Pertama, paradigma tentang rezeki: jangan mengambil yang bukan haknya. Halal itu berkah. Dan keberkahan bukan berasal dari banyaknya harta. Tetapi istri, anak, kondisi rumah tangga yang selalu sehat itulah hartanya yang tak ternilai.

Kedua, merasa cukup dengan apa yang ada. Tak adanya tuntutan berlebihan dari orang tua dan istri kepada dirinya sebagai pegawai pajak yang “kata orang” harus punya ini dan itu. Ketiga, lingkungan kerja dan rumah tangga yang selalu mendukung. Sekaligus budaya di tempat kerja yang sudah baik seperti mematuhi jam kerja, berdoa sebelum bekerja, pengumuman adzan, saling mengingatkan untuk tetap menjaga integritas, dan masih banyak lagi lainnya.

Ramadhan telah tiba. Ada sesuatu yang unik di kantornya sekarang. Jika ia pergi ke Masjid setelah pengumuman waktu shalat, maka sudah dipastikan ia akan kebagian di barisan belakang karena Masjid sudah penuh oleh pegawai pajak lainnya. Ini yang dirindukan dari bulan Ramadhan. Semua seperti berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua dilatih kejujurannya.

Tak pelak ini menumbuhkan harapannya bahwa kecambah integritas di setiap pegawai pajak akan terus terpelihara setelah bulan suci usai. Dilihat, didengar, diberitakan orang maupun tidak, di tempat yang sepi ataupun ramai. Kecambah itu akan menjadi tumbuhan yang kokoh, akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah, batangnya kuat, cabangnya melangit, daunnya hijau dan rindang, buahnya manis.

Gayus -teman satu tim banding di Pengadilan Pajak- cuma daun kering dan tua yang memang sudah waktunya untuk jatuh. Tetapi komitmen dengan kejujuran yang dipegangnya membuat Rizki tak ikut terseret kasus yang mencederai semangat dan membuat luka hati setiap pegawai pajak yang sedang dalam proses perubahan itu.

Walau sempat dicaci, tapi ia menganggapnya sebagai risiko dari sebuah perubahan. Menyulitkan memang. Tapi bukankah semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh? Ia teringat kutipan John Gray itu. Dan ia percaya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan.

Sampai sekarang, pagi dan sorenya, Rizky tetap konsisten mengarungi 34 kilometer dari rumah menuju kantornya, pulang dan pergi, dengan motor yang setia menemani. Tetap dengan sederhananya. Tetap dengan integritasnya. Banyak Pegawai Ditjen Pajak berintegritas seperti Rizky bukan Gayus.

Seperti kesederhanaan dan integritas para pegawai pajak lainnya yang berada di daerah terpencil. Jauh dari keluarga dan pusat keramaian, tinggal di rumah dinas berkamar pengap tanpa AC dengan ranjang berkelambu, siang hari tanpa listrik, infrastruktur yang tidak memadai. Semua dijalani dengan sikap penuh kerelaan dan tanggung jawab.

Ini semata agar denyut pembangunan bisa dirasakan oleh setiap penduduk Republik ini. Oleh karenanya negeri ini butuh pegawai berintegritas seperti mereka dan perlulah berbangga terhadap para ksatria pajak dengan sikap sederhananya yang telah berjuang dan bekerja keras tanpa pamrih demi mengumpulkan penerimaan Negara.

***

Riza Almanfaluthi

di sebuah tuts keyboard

Gambar milik Direktorat Keberatan dan Banding/Puji.

TAHUN INI PELUNCURAN TKB VERSI DESKTOP


TAHUN INI PELUNCURAN TKB VERSI DESKTOP

“Dalam rapat koordinasi terbatas Direktorat Keberatan dan Banding (DKB) beberapa waktu yang lalu telah direncanakan adanya knowledge base buat para Penelaah Keberatan. Salah satunya yang akan dihimpun di sana adalah putusan pengadilan pajak,” demikian diungkap oleh pemateri pertama, Moh. Tolcha, dalam Workshop Pengembangan Tax Knowledge Base yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Aerowisata Grand Hotel Preanger, Bandung, kemarin (29/5).

Adanya rencana itu tentunya disambut hangat oleh 38 peserta workshop yang terdiri dari para Penelaah Keberatan dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dari beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia. Keterbukaan akses terhadap putusan Pengadilan Pajak sangat dinanti buat bahan evaluasi para pegawai di unit-unit terdepan DJP. Harapan lainnya adalah adanya sinergi antara DKB dengan P2 Humas agar tidak terjadi dobel aplikasi dan dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Yang lebih menggembirakan lagi adanya janji yang diungkap oleh pemateri kedua, Eka Darmayanti, Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi dari Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI). “Tahun ini diharapkan aplikasi Tax Knowledge Base (TKB) versi desktop akan selesai,” katanya. “Aplikasi TKB versi desktop—selama ini yang baru jalan adalah versi web—sangat berguna sekali buat para pegawai di kantor-kantor DJP seluruh Indonesia yang akses intranetnya terbatas,” tambahnya.

Seperti telah diketahui, DJP mempunyai lebih dari 14600 peraturan perpajakan yang bisa diakses dalam situs intranet oleh seluruh pegawainya. Situs ini mulai diperkenalkan sejak Desember 2012. Tidak hanya itu, situs ini niatnya akan dikembangkan menjadi tempat berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman dari dan untuk pegawai DJP sendiri. Oleh karenanya pengembangan dilakukan secara terus menerus dan bertahap, salah satunya dengan workshop yang dilaksanakan oleh para penggawa Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Direktorat P2 Humas ini.

Workshop di hari pertama akan dilanjutkan pada hari Kamis ini dengan sesi acara tips dan trik memaksimalkan TKB versi web, penyampaian materi ketiga, diskusi panel, motivasi, serta presentasi masing-masing kelompok. Workshop direncanakan berakhir pada Jum’at besok (31/5) dan akan ditutup oleh Direktur P2 Humas Kismantoro Petrus.

***

Riza Almanfaluthi

Asia Afrika Bandung

30 Mei 2013